Breaking News:

Kemenhub Buka Wacana Pajak Sepeda, Pernah Diterapkan di Era 70-an

Bagi generasi 80-an, pasti pernah mengalami masa sepeda dikenakan pajak. Kini pemerintah membuka wacana pajak sepeda

TRIBUNBATAM.id/ARGIANTO DA NUGROHO
Ribuan warga berpartisipasi dalam kegiatan Batam Bersepeda saat melintas di Jembatan Layang Laluan Madani, Batam, Senin (20/1/2020). Kemacetan terlihat di antara para pesepeda yang gowes pagi di jam kerja sepanjang 20 km. 

TRIBUNBATAM.id, JAKARTA - Bagi generasi 70-an, pasti pernah mengalami masa sepeda dikenakan pajak.

Ya saat itu, razia pajak sepeda kerap disebut plombir.

Generasi kekinian nampaknya juga akan mengalami hal sama.

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan membuka wacana pengenaan pajak sepeda.

Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi mengungkapkan hal itu dalam diskusi virtual akhir pekan lalu di Jakarta.

“Kalau waktu saya kecil, saya mengalami sepeda disuruh bayar pajak dan sebagainya. Mungkin bisa ke sana. Tapi ini sejalan revisi UU 22/2009, sudah diskusi dengan Korlantas Polri,” kata Budi Setiyadi dalam diskusi virtual di Jakarta, Jumat (26/6/2020).

Daftar Harga Sepeda Gunung Budjet Rp 1 JUta-Rp 10 Juta, Cocok untuk Goweser Pemula

 
Dia juga menilai penggunaan sepeda perlu diatur mengingat kegiatan bersepeda semakin marak akibat pandemi Covid-19.

“Saya terus terang, sepeda harus diatur. Apakah dengan peraturan menteri atau peraturan pemda, bupati atau gubernur,” kata Dirjen Budi Setiyadi.

Budi menjelaskan, dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, sepeda termasuk dalam kategori kendaraan tidak digerakkan oleh mesin.

Karena masuk dalam kelompok bukan kendaraan bermotor, lanjut dia, pengaturannya berada di pemerintah daerah.

Halaman
123
Editor: Agus Tri Harsanto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved