SEJARAH Konflik Natuna, Kaya Sumber Daya Alam Melimpah dan Jadi Rebutan Banyak Negara Sejak Dulu

Lepas dari konflik tersebut, Indonesia membangun berbagai infrastruktur di kepulauan seluas 3.420 kilometer persegi itu.

Etnis Melayu yang menjadi penduduk mayoritas di Natuna, mencapai sekitar 85 persen.

Suku Jawa sekitar 6,34 persen dan etnis Tionghoa sekitar 2,52 persen.

Selepas kofrontasi Indonesia-Malaysia, sentimen anti China di kawasan Natuna muncul.

Dari 5.000-6.000 orang, tersisa 1.000 orang etnis China.

Kemudian muncul slentingan warga keturunan Tionghoa menghubungi Presiden China saat itu, Deng Xiaoping untuk mendukung kemerdekaan Natuna.

Meski banyak pihak yang memaksa merebut Natuna, secara Hukum Internasional, negosiasi yang dibangun China tidak dapat dibuktikan sampai saat ini.

Pada 2009 secara nyata China melanggar Sembilan Titik ditarik dari Pulau Spartly ditengah Laut China Selatan, lalu diklaim sebagai wilayah Zona Ekonomi Eksklusifnya.

Saat itu Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono memprotes langkah China melalui Komisi Landas Kontinen PBB.

Di mana garis putus-putus yang diklaim China sebagai Pembaharuan peta 1947 membuat pemerintah Indonesia atas negara-negara yang berkonflik akibat Laut China Selatan.

Klaim yang membuat repot negara-negara tetangga ternyata dipicu dari kebijakan pemerintahan Partai Kuomintang (saat itu di Taiwan).

Bahwa wilayah China mencapai 90 persen Laut China Selatan.

Meski saat itu China tidak pernah menyinggung isu Natuna dihadapan PBB, sejak 1996 Indonesia telah mengerahkan lebih dari 20.000 personil TNI untuk menjaga Natuna yang memiliki cadangan gas terbesar di Asia.

Memasuki era Presiden Joko Widodo, pihaknya kembali menegaskan dengan keras, bahwa Sembilan Titik yang diklaim China tidak memiliki dasar hukum internasional apa pun.

Bahkan dikutip dari Surat Kabar Jepang Yomiuri Shimbun, Presiden Joko Widodo mengatakan China perlu hati-hati dalam menentukan peta perbatasan lautnya.