Sat Sabhara Polres Tanjungpinang Intens Latihan, Antisipasi Hal Tak Diinginkan Saat Pilkada Kepri

TRIBUNBATAM.id, TANJUNGPINANG - Hari Minggu mungkin identik dengan harinya bersantai. Tetapi tidak dengan personel Sat Sabhara Polres Tanjungpinang.

Berkumpul di halaman Mapolres Tanjungpinang, mereka terlihat mengenakan pakaian lengkap untuk mengantisipasi massa.

Meski latihan, namun aksi mereka dalam mengendalikan massa begitu serius.

Latihan ini diawali dengan pemanasan dan peregangan fisik, kemudian dilanjutkan dengan tahap materi Dalmas awal hingga lanjut dan formasi tameng.

Tujuannya untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan jelang Pilkada Kepri 9 Desember 2020.

Kasat Sabhara Polres Tanjungpinang, Iptu Ahmad Syahputra yang memimpin pelaksanaan latihan Dalmas ini berguna untuk melatih ingatan, fisik dan mental personel dalam setiap alur, langkah dan prosedur Dalmas.

"Latihan ini juga menjalin kekompakan dan kebersamaan Personel. Selain itu, latihan Dalmas ini juga sebagai langkah persiapan dalam menghadapi rangkaian tahapan Pilkada serentak yang akan datang," ucap Iptu Ahmad, Minggu (5/7/2020).

Tidak hanya itu, personel Sat Shabara Polres Tanjungpinang melakukan patroli sepeda.

Mulai ke jalan protokol, patroli ini juga merambah ke gang-gang perumahan, serta menyinggahi kedai kopi, swalayan, garai ATM, rumah makan, tempat usaha, bengkel dan kerumunan masyarakat.

Dalam kegiatan patroli, personel memberikan imbauan kepada masyarakat tentang psycal distancing, agar selalu pakai masker dan jaga jarak.

“Menyampaikan imbauan untuk menghindari kontak fisik secara langsung, seperti bersalaman dan transaksi pembayaran. Gunakan plastik dan pelindung lainnya,” ujarnya.

Polres Tanjungpinang Kerahkan Tim Cyber Pantau Medsos

Anggota Polres Tanjungpinang makin intens mengawasi media sosial jelang Pilkada Serentak di Provinsi Kepri.

Kapolres Tanjungpinang, AKBP M Iqbal bahkan memerintahkan Tim Cyber medsos Polres Tanjungpinang untuk mengintai postingan-postingan yang melanggar hukum, khususnya yang melanggar UU ITE.

Seperti diketahui, pelaksanaan Pilkada Kepri rencananya akan berlangsung pada 9 Desember 2020.

• Bandara Hang Nadim Mulai Ramai, Berikut 8 Isyarat Pariwisata Kepri Lawan Covid-19

• Ikan Cupang Ashanty Mati, Istri Anang Hermansyah Kubur Pakai Nisan dan Taburan Bunga

"Khususnya saat tahapan kampanye. Kami sudah perintahkan Ketua tim cyber untuk memantau medsos," ujarnya.

Iqbal mengakui, potensi black campaign saat tahapan kampanye Pilkada Kepri begitu besar.

Ia pun mengimbau kepada masyarakat untuk bijak dalam menggunakan media sosial.

Jadikan media sosial sebagai sarana silaturahmi, menemukan informasi, dan mencari ilmu.

"Kalau niat bermedia sosial untuk kebaikan, tidak akan ada postingan yang akan berhadapan dengan hukum. Maka bersama-sama ingatkan keluarga dan saudara-saudara kita," imbaunya.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kepri, Sriwati menyampaikan tahapan yang tengah berjalan tersebut wajib mengedepankan protokol kesehatan.

Saat ini verifikasi faktual masih dilakukan terhadap calon perseorangan, termasuk di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Kota Batam dan Kabupaten Anambas.

Kota Batam ada satu pasang calon, Rian Ernest Tanudjdja bersama Yusiani Gurusinga.

Sedangkan di Kabupaten Kepulauan Anambas ada dua calon yakni Fachrizal bersama Johari, serta Sarivan bersama Arman.

Verfikasi akan berlangsung selama 14 hari sejak 24 Juni 2020.

"Itu sudah menjadi peringatan keras kami, bahwa petugas di lapangan harus ikuti protokol kesehatan," kata Sriwati.

Ia menyebutkan, dalam tahapan pendaftaran bakal calon, lalu menjadi calon, dan masuk dalam tahapan kampanye juga tetap ikuti protokol kesehatan.

"Jadi akan sangat sedikit sekali kampanye tatap muka dilakukan bagi pasangan calon. Apalagi tidak boleh berkerumun," sebutnya.

Jadi Atensi Polda Kepri

Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Cyber Crime Polda Kepri melakukan pengawasan di media sosial.

Hal ini disampaikan Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol Harry Goldenhardt di Mapolres Tanjungpinang.

"Pengawasan sudah dilakukan Cyber Crime Polda Kepri. Tentunya, hal ini dilakukan agar tidak menjadi gangguan kamtibmas," katanya, Jumat (21/2/2020).

Disampaikannya, dalam perintah Kapolri menghadapi Pilkada, juga meminta untuk membentuk Satgas Nusantara.

"Ini bertujuan untuk cooling sistem dinamika saat proses Pilkada, dan setelah terselenggaranya Pilkada," ujarnya.

Ia pun meminta kepada masyarakat Kepri agar bijak dalam bermedia sosial. Jangan terpengaruh dengan isu yang belum terbukti kebenarannya.

"Apalagi isu tersebut belum terkonfirmasi kebenarannya. Jangan sampai terikut pada oknum yang ingin membuat kondisi menjadi tidak kondusif," ujarnya memberikan imbauan.

Ia menegaskan, bila ditemukan ada unsur pidana dalam pengawasan Cybercrime Polda Kepri, tindakan tegas pasti dilakukan.

"Bila ditemukan ada unsur pidana, pasti tindak tegas," kata Harry.

KPU Minta Solusi Plt Wali kota Tanjungpinang

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tanjungpinang mengalami kendala dari sisi anggaran untuk menerapkan protokol kesehatan saat Pilkada Kepri.

Dalam rapat bersama Pemko Tanjungpinang, Forum Komunikasi Perangkat Daerah ( FKPD) serta Bawaslu tentang kesiapan pelaksaan Pilkada Serentak 9 Desember 2020 di Ruang Raja Haji Fisabilillah, Kantor Wali kota Tanjungpinang, Sabtu (4/7) kemarin, KPU hanya mendapat penambahan anggaran APBN sebanyak Rp 822.987.000, guna pembiayaan APD standar protokol kesehatan Covid-19.

Dana tersebut, diakui Ketua KPU Tanjungpinang, Aswin Nasution berasal dari dana hibah pemerintah dan DIPA yang diterima KPU sebagai penyelenggara Pilgub Kepri di Tanjungpinang.

"Sekarang yang menjadi permasalahan di KPU, dengan anggaran yang sangat kurang. Untuk membeli harga APD sangat mahal dan tidak mencukupi. Makanya kami membutuhkan solusi dari Plt. Wali kota," ungkap Aswin.

Ia mengungkapkan, KPU sudah membentuk panitia yang mendukung pelaksaan Pilkada Serentak di Tanjungpinang seperti PPK, PPL, KPPS dan PPDP.

Panitia ini nantinya akan bertugas pada 443 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Tanjungpinang.

"Untuk pendaftaran masa Paslon untuk Pilkada akan berlangsung di KPUD Provinsi Kepri dan pihak KPUD Tanjungpinang hanya memberikan dukungan, terkait masa kampanye dimulai pada 26 September sampai 5 Desember 2020," ujarnya.

Pelaksana tugas ( Plt) Wali kota Tanjungpinang, Rahma mengatakan, Pemko siap mendukung dan mensukseskan Pilkada 9 Desember mendatang, khususnya pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri.

"Artinya dukungan ini kami berikan agar pelaksanaan Pilkada yang menganut azas langsung, umum, bebas dan rahasia (Luber) berjalan lancar sesuai dengan yang diharapkan, dan tetap patuhi protokol kesehatan yang berlaku," ujar Rahma.

Menurut Rahma, Pemko Tanjungpinang akan menjalankan tugas, fungsi dan perannya sesuai dengan kapasitas selaku penyelenggara Pemerintahan.

Termasuk mencari solusi dalam kendala yang dialami KPU Tanjungpinang itu.

"Oleh karena itu, melalui pertemuan ini, saya berharap akan terjalin sinergitas antara Pemerintah Daerah, FKPD, panitia pelaksana dari KPUD dan pengawas dari Bawaslu, khusus terkait keamanan, kesehatan, anggaran dan mengantisipasi lokasi yang rentan konflik, harus kita bahas secara matang dan terencana, agar pelaksanaan pilkada nanti dapat berjalan lancar," sebutnya.(TribunBatam.id/Endra Kaputra)