Gara-gara Covid-19, Pilkada 2020 Sejarah Baru Pemilu Indonesia, Bagaimana dengan Kepri

"Dukungan ini kami berikan agar pelaksanaan Pilkada yang menganut asas langsung, umum, bebas dan rahasia berjalan lancar sesuai yang diharapkan, dan tetap patuh protokol kesehatan yang berlaku," ujar Rahma.

Terkait keterbatasan anggaran di KPU Tanjungpinang, Rahma mengatakan akan mencari solusi.

"Karena itu melalui pertemuan ini saya berharap terjalin sinergi antara pemda, FKPD, panitia pelaksana dari KPU dan pengawas dari Bawaslu.

Khusus keamanan, kesehatan, anggaran dan mengantisipasi lokasi rentan konflik harus kita bahas secara matang dan terencana, agar Pilkada Serentak dapat benar-benar berjalan dengan lancar," ujar Rahma.

Sebelumnya pada, Rabu (01/07/2020) di Graha Kepri, Batam berlangsung penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Plt Gubernur Kepri Isdianto dengan Danrem 033/Wira Pratama, Danlantamal IV Tanjungpinang dan Danlanud RFH Tanjungpinang, disejalankan dengan penyerahan APD kepada KPU dan Bawaslu Kepri.

Ia mengatakan NPHD dan pemberikan APD kepada sejumlah instansi bentuk dukungan pemprov melancarkan Pilkada pada 9 Desember mendatang.

"Saya harap Pilkada lancar, berhasil dan tepat sasaran. Mari saling bersinergi sehingga berbagai perubahan yang terjadi bisa kita atasi,” ujarnya.

Tak lupa ia mengingatkan KPU-Bawaslu di masa pandemi ketat menjalankan protokol kesehatan.

Sekdaprov TS Arif Fadillah mengatakan kegiatan ini bagian dari tahapan Pilkada Serentak yang dimulai sejak 5 Juni lalu. APD diserahkan agar petugas menyesuaikan diri dengan protokol Covid-19.

“Pelaksanaan Pilkada pada masa Covid-19, sehingga diperlukan APD yang membuat tambahan anggaran Rp 6 miliar yang hibahnya dilaksanakan hari ini,” ujar Arif.(dra)

Pada sejumlah pertemuan, Isdianto dan Arif kompak menyerukan pada tahap pencoblosan nanti, penyelenggara Pemilu taat menerapkan protokol kesehatan menghindari penularan Covid-19.

"Kita tentu tidak mau pada pencobloasan muncul kasus-kasus baru.

Perlu bagi penyelenggara terus berkomunikasi dan bersinergi dengan Gugus Tugas masing-masing daerah.

Patuhi protokol kesehatan agar Pilkada aman, lancar dan masyarakat tetap sehat," ujar Arif.

Pada Rabu (24/06/2020) pagi, bertempat di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Kepri, ia mengikuti rapat koordinasi Pemantapan Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 melalui video konferensi yang dipimpin Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

Dalam arahannya Mendagri mengajak semua pimpinan daerah tingkat provinsi maupun kab/kota patuh dan taat perintah undang-undang, bahwa pemerintah daerah punya kewajiban menyiapkan anggaran menyukseskan penyelenggaraan Pilkada.

“Kewajiban kita sebagai pimpinan daerah adalah mendukung KPU dan Bawaslu, agar mereka bisa melaksanakan tugasnya.

Saya minta kepada rekan-rekan di daerah agar sisa NPHD yang belum dicairkan karena terkendala musibah Covid-19 segera direalisasikan.

Agar KPU dan Bawaslu bisa melaksankana tahapan Pilkada yang telah berjalan saat ini dan tidak ada hambatan terutama masalah anggaran,” harapnya Tito.

(tribunbatam.id/Irfan Azmi Silalahi)