Gara-gara Covid-19, Pilkada 2020 Sejarah Baru Pemilu Indonesia, Bagaimana dengan Kepri

TRIBUNBATAM.id, JAKARTA - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia Arief Budiman menyatakan, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak tahun 2020 akan menjadi Pemilihan Umum (Pemilu) yang sangat penting, karena menjadi pemilu yang pertama kali diselenggarakan di tengah situasi pandemi Covid-19.

• Tahapan Pilkada Anambas, KPU Anambas Koordinasi dengan RT/RW Rekrut PPDP

“Ini sejarah pertama.

Tahun 2020 menjadi pemilihan kepala daerah pertama diselenggarakan di tengah pandemi Covid-19,” ujar Arief pada dialog di Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Jakarta, Senin (06/07/2020).

Arief mengungkapkan, Pilkada yang diselenggarakan pada 9 Desember 2020 mendatang, merupakan momen sangat penting karena dalam pelaksanaannya akan menjadi dasar dan pijakan bagi generasi mendatang jika dihadapkan dengan berbagai situasi, salah satunya seperti situasi pandemi sekarang ini.

• Bawaslu Bintan Ingatkan Larangan Geser Pejabat Jelang Pilkada

“Kebetulan sekarang virusnya corona.

Suatu saat bisa saja ada virus yang lain.

Maka hari ini kita tidak hanya membuat sejarah secara teknis pelaksanaannya, tetapi juga regulasinya, kemudian model pelaksanaannya, kulturnya.

• Pilgub Kepri! Ketua KPU Curhat Minim Anggaran Pilkada

Ini penting untuk bisa menjadi model di masa yang akan datang,” ungkap Arief.

Menurutnya pelaksanaan Pilkada tahun 2020 akan menjadi pertaruhan besar.

Jika pelaksanaannya baik, ini dapat menjadi model dan landasan yang baik ke depannya.

• KPU Batam Sudah Periksa 25.000 Syarat Dukungan Rian Ernest

“Tapi kalau kita buruk melaksanakannya tahun ini, maka kalau terjadi lagi, kita juga masih meraba-raba lagi,” ujarnya.

Ia mengatakan bahwa pelaksanaan Pilkada di tengah pandemi menjadi pertaruhan besar, bukan hanya untuk generasi sekarang, tetapi ini warisan penting untuk generasi yang akan datang.

• Mengundurkan Diri, KPU Bintan Lantik 3 Pengganti Anggota Panitia Pemungutan Suara

Pandemi Covid-19 yang juga dihadapi oleh banyak negara di dunia tidak menyurutkan semangat untuk melaksanakan pemilihan pemimpin negara.

Arief mengatakan bahwa langkah yang dibuat oleh negara lain dalam penyusunan pelaksanaan Pemilu dapat menjadi pelajaran bagi Indonesia, dan tentunya disesuaikan dengan kondisi yang dihadapi bangsa saat ini.

• Pemprov Minta KPU-Bawaslu Taat Protokol Pandemi, Gubernur Teken Penyerahan Hibah Pilkada

“Situasi dan kondisi di tiap negara berbeda-beda, termasuk regulasinya.

Ada yang tetap melanjutkan pelaksanaan pemilihan kepala negaranya karena memang sudah pada periode pergantian kepemimpinannya, namun ada juga yang mengundurnya.

• Ketua KPU Karimun Optimis, Target Partisipasi Pemilih 77,5 Persen Dapat Dicapai Saat Pilkada

Kultur masyarakat juga menjadi pengaruh besar dalam proses pelaksanaannya.

Jadi apa yang dilakukan negara lain bisa menjadi pelajaran bagi kita.

Tetapi tentu mengadopsi sepenuhnya itu tidak mungkin karena kultur, regulasi, situasi kondisi dan anggarannya berbeda,” ujarnya.

• Ketua KPU Karimun Optimis, Target Partisipasi Pemilih 77,5 Persen Dapat Dicapai Saat Pilkada

Regulasi pelaksanaan pemilu pada masa pandemi Covid-19 tidak ada yang berubah.

Namun terdapat tambahan peraturan KPU yang disesuaikan dengan kondisi saat ini.

• KPU Karimun Targetkan Pemilih 77,5 Persen saat Pilkada, Jumlah TPS Bertambah 102

“Regulasinya tidak ada yang berubah, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 masih dipakai, peraturan KPU juga masih dipakai, yang kita lakukan sekarang adalah menambahkan peraturan KPU baru sesuai dengan situasi pandemi dan mengutamakan protokol kesehatan,” tegas Arief.

• Hari Ini KPU Batam Mulai Verifikasi Faktual Syarat Dukungan Calon Independen Rian-Yusiani

Pada teknis pelaksanaan pemilu, KPU mengutamakan protokol kesehatan bagi penyelenggara serta pemilih.

Bagi penyelenggara, KPU memfasilitasi desinfektan, masker (kain dan medis), hand sanitizer, sabun cuci tangan, sarung tangan, pengukur suhu tubuh, pelindung wajah dan pembatas bagi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) serta KPU juga mengadakan rapid test terlebih dahulu untuk memastikan kondisi kesehatan penyelenggara.

• DKPP Sidangkan Anggota KPU dan Bawaslu Batam, 7 Komisioner Sanggah Balon Wali Kota Zukriansyah

Tempat Pemungutan Suara (TPS) juga akan menerapkan physical distancing dengan pengaturan kursi yang berjarak 1-2 meter bagi para pemilih.

Para pemilih diwajibkan menggunakan masker dan mengikuti instruksi petugas di TPS untuk mengikuti pemilu sesuai dengan protokol kesehatan.

• DKPP Periksa Komisioner KPU Batam, Ketua KPU : Kita Tunggu Putusannya 3 Hari Lagi

Peraturan pelaksanaan kampanye juga telah disesuaikan dengan protokol kesehatan, antara lain tidak diperbolehkan melakukan kampenye yang berpotensi membuat kerumunan, mengutamakan pelaksanaan kampanye menggunakan media daring sehingga tidak terjadi kontak fisik dan kerumunan, jika melakukan pertemuan tidak boleh melebihi 40 persen dari kapasitas ruangan, jaga jarak serta menggunakan masker dan face shield.

• KPU Anambas Verifikasi Faktual Calon Perseorangan

Terakhir untuk pemungutan dan perhitungan suara, Arief menjelaskan bahwa pemungutan suara dilakukan secara manual dan saat perekapannya menggunakan teknologi informasi.

“Kita jangan menghilangkan kultur pemungutan suara, itu (pemungutan suara) tetap dilaksanakan manual.

• Optimistis Pilkada Kepri Aman Lancar, Sekda Janji Cairkan Sisa Dana Hibah ke KPU

Begitu pemungutan suara dihitung dan semua orang menyaksikan di TPS, hal ini yang menjadi ciri khas Indonesia dalam melakukan pemilihan untuk hak pilihnya.

Nah, pada proses perekapan, baru menggunakan teknologi informasi,” ujarnya melalui keterangan tertulis yang diterima Tribun Batam.

• Sempat Tertunda Akibat Corona, KPU Batam Kembali Susun Tahapan Pilkada Serentak, Berikut Jadwalnya

Sebagai informasi, Pilkada 2020 akan diselenggarakan di sembilan provinsi, antara lain Sumatera Barat (zona oranye), Kepulauan Riau (zona kuning), Jambi (zona kuning), Bengkulu (zona oranye), Kalimantan Utara (zona oranye), Kalimantan Tengah (zona merah), Kalimantan Selatan (zona merah), Sulawesi Utara (zona merah) dan Sulawesi Tengah (zona oranye) pada 224 kabupaten dan 37 kota.

• Mulai 24 Juni, KPU Bintan Bakal Rekrut 352 Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pilkada Serentak

Arief menambahkan, teknis pelaksanaan Pemilu akan disesuai dengan kondisi zona risiko pada wilayah daerah masing-masing.

• CATAT TANGGALNYA, KPU Bintan Bakal Rekrut 352 Petugas PPDP untuk Pilkada Serentak 9 Desember 2020

Bagaimana dengan Kepri 

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tanjungpinang menetapkan 443 Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak, 9 Desember mendatang.

Pada pesta demokrasi lima tahunan tersebut, Kota Gurindam akan ikut meramaikannya dengan menggelar Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kepulauan Riau (Kepri).

• Pilkada Serentak saat Pandemi, KPU Siapkan Bilik Khusus Setiap TPS untuk Suhu Tubuh di Atas Normal

Ibu kota provinsi ini menjadi satu-satunya kota di Kepri yang tak menjalankan Pilkada Serentak.

Ketua KPU Tanjungpinang, Aswin Nasution menjelaskan pada Pilgub Kepri pihaknya juga sudah membetuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Pengawas Pemilu Lapangan (PPL), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) yang akan bertugas di setiap TPS.

"Pendaftaran pasangan calon Pilkada berlangsung di KPU Kepri dan kami (KPU Tanjungpinang) hanya mendukung masa kampanye dimulai 26 September sampai 5 Desember," ujar Aswin di Ruang Raja Haji Fisabilillah, Kantor Wali Kota akhir pekan lalu.

• Mulai 24 Juni, KPU Bintan Bakal Rekrut 352 Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pilkada Serentak

Saat melangsungkan rapat bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), juga membahas terkait anggaran hibah dari pemprov.

Di mana anggaran KPU berasal dari dana hibah pemerintah dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

Adapun pada Pilgub Kepri tahun ini, KPU dapat penambahan anggaran sekira Rp 822.987.000, yang dipakai untuk pembiayaan protokol kesehatan dan membeli Alat Pelindung Diri (APD).

• KPU Anambas Tancap Gas, Kembali Aktifkan PPK Jelang Pilkada Serentak

"Sekarang yang jadi persoalan, kami di KPU dengan anggaran yang sangat kurang. Untuk membeli, harga APD sangat mahal dan tidak mencukupi.

Makanya butuh solusi dari Pelaksana tugas (Plt) Wali Kota Tanjungpinang, Ibu Rahma," ucap Aswin.

Menjawab keluhan KPU, Rahma mengatakan pemko pada dasarnya sangat siap mendukung dan menyukseskan Pilkada Serentak, khususnya Pilgub Kepri di Tanjungpinang.

• JELANG Pilkada Serentak, Pemko Batam Siapkan APD Bagi Petugas KPU

"Dukungan ini kami berikan agar pelaksanaan Pilkada yang menganut asas langsung, umum, bebas dan rahasia berjalan lancar sesuai yang diharapkan, dan tetap patuh protokol kesehatan yang berlaku," ujar Rahma.

Terkait keterbatasan anggaran di KPU Tanjungpinang, Rahma mengatakan akan mencari solusi.

"Karena itu melalui pertemuan ini saya berharap terjalin sinergi antara pemda, FKPD, panitia pelaksana dari KPU dan pengawas dari Bawaslu.

Khusus keamanan, kesehatan, anggaran dan mengantisipasi lokasi rentan konflik harus kita bahas secara matang dan terencana, agar Pilkada Serentak dapat benar-benar berjalan dengan lancar," ujar Rahma.

Sebelumnya pada, Rabu (01/07/2020) di Graha Kepri, Batam berlangsung penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Plt Gubernur Kepri Isdianto dengan Danrem 033/Wira Pratama, Danlantamal IV Tanjungpinang dan Danlanud RFH Tanjungpinang, disejalankan dengan penyerahan APD kepada KPU dan Bawaslu Kepri.

Ia mengatakan NPHD dan pemberikan APD kepada sejumlah instansi bentuk dukungan pemprov melancarkan Pilkada pada 9 Desember mendatang.

"Saya harap Pilkada lancar, berhasil dan tepat sasaran. Mari saling bersinergi sehingga berbagai perubahan yang terjadi bisa kita atasi,” ujarnya.

Tak lupa ia mengingatkan KPU-Bawaslu di masa pandemi ketat menjalankan protokol kesehatan.

Sekdaprov TS Arif Fadillah mengatakan kegiatan ini bagian dari tahapan Pilkada Serentak yang dimulai sejak 5 Juni lalu. APD diserahkan agar petugas menyesuaikan diri dengan protokol Covid-19.

“Pelaksanaan Pilkada pada masa Covid-19, sehingga diperlukan APD yang membuat tambahan anggaran Rp 6 miliar yang hibahnya dilaksanakan hari ini,” ujar Arif.(dra)

Pada sejumlah pertemuan, Isdianto dan Arif kompak menyerukan pada tahap pencoblosan nanti, penyelenggara Pemilu taat menerapkan protokol kesehatan menghindari penularan Covid-19.

"Kita tentu tidak mau pada pencobloasan muncul kasus-kasus baru.

Perlu bagi penyelenggara terus berkomunikasi dan bersinergi dengan Gugus Tugas masing-masing daerah.

Patuhi protokol kesehatan agar Pilkada aman, lancar dan masyarakat tetap sehat," ujar Arif.

Pada Rabu (24/06/2020) pagi, bertempat di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Kepri, ia mengikuti rapat koordinasi Pemantapan Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 melalui video konferensi yang dipimpin Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

Dalam arahannya Mendagri mengajak semua pimpinan daerah tingkat provinsi maupun kab/kota patuh dan taat perintah undang-undang, bahwa pemerintah daerah punya kewajiban menyiapkan anggaran menyukseskan penyelenggaraan Pilkada.

“Kewajiban kita sebagai pimpinan daerah adalah mendukung KPU dan Bawaslu, agar mereka bisa melaksanakan tugasnya.

Saya minta kepada rekan-rekan di daerah agar sisa NPHD yang belum dicairkan karena terkendala musibah Covid-19 segera direalisasikan.

Agar KPU dan Bawaslu bisa melaksankana tahapan Pilkada yang telah berjalan saat ini dan tidak ada hambatan terutama masalah anggaran,” harapnya Tito.

(tribunbatam.id/Irfan Azmi Silalahi)