Huawei Minta Penundaan Pengeluaran Proyek 5G di Inggris, Ingin Bertemu PM Boris Johnson

Boris Johnson tengah mempersiapkan rencana untuk memulai upaya anti- obesitas dengan melarang promosi potongan harga untuk makanan tidak sehat termasuk junk food.

Dilansir The Times, PM Inggris sebelumnya menyatakan kalau dirinya sangat menjunjung kebebasan pada pilihan makanan.

Namun, di bawah rencana barunya yang diharapkan akan dilakukan dalam beberapa pekan, toko-toko ini mungkin sudah dilarang untuk mempromosikan "beli satu, gratis satu" untuk produk makanan tidak sehat.

Tindakan itu juga termasuk melarang produk makanan manis dan cokelat dan melarang produk-produk itu dipromosikan di pintu masuk supermarket.

Restoran yang melayani 'take away' bahkan harus menyertakan catatan jumlah kalori untuk tiap menu makanannya, sebagaimana yang dilaporkan Daily Mirror.

Rencana Boris ini muncul beberapa hari setelah Kanselir Inggris, Rishi Sunak meluncurkan skema baru 'Eat Out to Help Out' untuk meningkatkan industri perhotelan Inggris dengan mendorong lebih banyak orang untuk makan di restoran, kafe dan pub.

Sementara itu juru kampanye obesitas mengatakan kepada Daily Mail bahwa mereka tidak percaya kepada pemerintah yang ingin membantu rakyatnya menurunkan berat badan setelah sebelumnya mengumumkan 'tawaran potongan harga makanan' yang tidak sehat.

Para pakar juga mengklaim bahwa pemerintah telah memberi 'lampu hijau untuk makanan tidak sehat' dengan program 'Eat Out' yang menawarkan potongan harga sampai 50 persen untuk menu-menu di restoran termasuk tempat makan siap saji dan Burger King.

Dorong Perekonomian, Inggris Beri Insentif Untuk Perusahaan yang Pekerjakan Kembali Karyawannya

Demi mendukung sektor perekonomian usai dihantam virus Corona atau Covid-19, beragam skema stimulus baru diberlakukan Inggris.

Terbaru, pemerintah Inggris menggelontorkan skema stimulus untuk bidang tenaga kerja perusahaan.

Hal tersebut diumumkan langsung oleh Menteri Keuangan Inggris Rishi Sunak .

Ia menyatakan skema insentif untuk pelaku bisnis yang mempekerjakan kembali karyawan mereka yang dirumahkan, serta diskon 50 persen untuk makan di restoran untuk seluruh warga negaranya hingga akhir Agustus mendatang.

Ketika menyampaikan kepada House of Commons mengenai 'anggaran mini' yang diluncurkan Rabu (8/7/2020), Sunak mengatakan pihaknya akan mulai mengurangi skema jaminan atau upah kepada pekerja yang di rumahkan.

Hingga saat ini, skema tersebut telah mensubsidi 9,3 juta pekerja yang telah di rumahkan.