BATAM TERKINI
Kapal Parkir di 'Halaman' Tapi Kepri hanya Menonton, Kadishub: Jangankan Kerapu, Teri pun tak Dapat
Berada di pusat lalulintas perdagangan dunia, Selat Malaka, perairan Kepri dilewati sekitar 100 ribu kapal dagang raksasa per tahun.
Itu pun tidak maksimal karena Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang diraup hanya Rp 10 miliar.
Padahal, potensi labuh jangkar serta jasa-jasa perkapalan lainnya tak kurang dari Rp 6 triliun per tahun.
Bahkan, kata Jamhur, potensi jasa tersebut di wilayah Selat Malaka dan Selat Singapura sangat besar, sekitar 120 miliar dolar per tahun atau Rp 1700 triliun lebih.
Selama ini uang sebesar itu hanya dinikmati oleh Singapura dan Malaysia.
“Kapal-kapal itu parkir di halaman kita, tapi kita hanya menonton saja. Jangankan kerapu, teri pun kita tak dapat,” kata Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kepri Jamhur Ismail dalam Webilog tentang Labuh jangkar, Jumat (17/7/2020) sore.
Pemprov, kata Jamhur, bukannya tidak berjuang. Upaya itu sudah dilakukan sejak tiga tahun lalu, namun tak pernah mendapat respon dari pemerintah pusat.
Sampai akhirnya Menko maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan datang ke Batam, awal Juni lalu, untuk membahas labuh jangkar ini.
Setelah pertemuan pertama di Nongsa Point Marina, Nongsa, Batam itu, sempat muncul keraguan, apakah pemerintah serius melimpahkan ke Kepri.
Anggota DPRD Kepri Onward Siahaan, misalnya, menyindir bahwa tidak ada yang baru dalam pertemuan itu.
“Yang kita tunggu dari Luhut sebenarnya adalah kalimat, kewenangan labuh jangkar dilimpahkan ke Kepri,” katanya.
Namun, Luhut ternyata tak main-main. Jamhur menceritakan, hingga Jumat pagi kemarin, sudah 17 kali rapat digelar, baik melalui rapat virtual hingga tatap muka.
Rapat itu bukan hanya diikuti pejabat tinggi di Kemenko Marinvest, tetapi juga pejabat Kemenhub, termasuk Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.
Satu bulan dapat maraton itu akhirnya berujung pada keputusuan bahwa jasa labuh jangkar itu menjadi retribusi bagi pemerintah daerah Kepri.
Sedangkan jasa-jasa lainnya yang berkaitan dengan navigasi, rambu, serta jasa kepelabuhan, tetap menjadi milik Kemenhub.
Menurut Jamhur, ada sekitar 58 jasa yang bisa mendatangkan uang yang potensinya sekitar Rp 6 triliun dalam setahun.