Simpan 1.864 Ton EAFD, Malaysia Laporkan Penemuan 110 Kontainer Limbah Beracun di Johor

"Kami mendesak negara-negara maju untuk meninjau kembali pengelolaan limbah plastik mereka dan menghentikan pengiriman sampah ke negara-negara berkembang," kata Menteri Energi, Sains, Teknologi, Lingkungan, dan Perubahan Iklim Malaysia, Yeo Bee Yin.

Menteri Lingkungan dan Air, Ibrahim Tuan Man mengatakan pihak berwenang Malaysia telah mengidentifikasi dan menghentikan setidaknya 28 upaya untuk mengimpor limbah secara ilegal pada tahun ini.

Pembuangan limbah bahkan meningkat menjadi bentrokan diplomatik, seperti yang terjadi pada tahun lalu, di mana Presiden Filipina Rodrigo Duterte memanggil duta besarnya untuk Ottawa setelah Canada melewatkan tenggat waktu untuk mengambil kembali berton-ton sampahnya.

Pemerintah Canada akhirnya memulangkan sampah mereka setelah Duterte mengatakan dia siap untuk "menyatakan perang" atas masalah ini.

Tuai Tentangan, Malaysia Umumkan Bakal Menangkap Kaum Transgender di Negaranya

 Pengumuman mengejutkan terkait kaum Transgender telah disampaikan Pemerintah Malaysia.

Malaysia dikabarkan akan menangkap para kaum Transgender di negaranya.

Tentunya, hal ini mendapatkan tentangan dari berbagai pihak di Malaysia.

Menteri Urusan Agama Malaysia membuat sebuah proposal kontroversial yakni untuk menangkap dan 'mendidik' orang-orang Transgender.

Hal ini tak pelak ditentang oleh para aktivis domestik yang mengatakan akan menghadapi pukulan lebih jauh terhadap catatan hak asasi manusia pemerintah yang sudah goyah.

Zulkifli Mohamad dari koalisi Perikatan Nasional yang berkuasa, baru-baru ini mengumumkan bahwa ia telah memberikan "lisensi penuh" kepada otoritas Islam untuk memastikan orang-orang Transgender kembali "ke jalan yang benar".

“Islam adalah agama yang ingin mendidik. Kami akan bekerja menuju upaya terkoordinasi dari semua lembaga di bawah sayap urusan agama di departemen perdana menteri," katanya dalam sebuah postingan Facebook.

Pengumuman itu memicu protes dari para aktivis, yang menunjukkan bahwa hanya dalam empat bulan sejak berkuasa, koalisi telah menekan anggota serikat dan jurnalis dan melarang sebuah buku tentang pemilihan umum 2018 di mana pemerintahan sebelumnya, Pakatan Harapan, menggulingkan Barisan Nasional setelah 61 tahun berkuasa.

“Ini akan mendorong kekerasan main hakim sendiri. Kami melihat ini terjadi selama pemerintahan Barisan Nasional dan tidak ada tindakan yang diambil pada saat itu,” kata Mitch Yusmar Yusof, Direktur Eksekutif organisasi masyarakat yang dipimpin oleh Seed Foundation.

“Identifikasi kambing hitam atau target yang paling mudah, membuat pernyataan, mendapatkan kepercayaan dan suara publik," lanjutnya.