Angka Positif & Kematian Karena Covid-19 Indonesia Lewati China, Strategi Pemerintah Perlu Evaluasi

angka kasus positif dan kematian akibat Covid-19 ini lebih tinggi dari China sebagai negara pertama tempat virus Covid-19 menyebar.

Warta Kota/angga bhagya nugraha
Gedung perkantoran berdiri megah di Kawasan Kuningan Jakarta Selatan, Rabu (13/1/2016). Pasokan ruang perkantoran di Jakarta dan sekitarnya bakal melonjak pada 2017. Hal tersebut terlihat dari proyek-proyek gedung perkantoran yang saat ini dibangun oleh para pengembang properti. 

Editor: Anne Maria

TRIBUNBATAM.id, JAKARTA - Kasus Covid-19 di Indonesia terus melambung naik.

Bahkan jumlahnya disebut telah melampaui negara China yang lebih dulu diterpa pandemi virus Corona.

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS Kurniasih Mufidayati mengaku prihatin dengan angka positif Covid-19 di Indonesia yang sudah menembus lebih dari 100 ribu kasus dan angka kematian akibat Covid-19 yang mencapai 4.838 jiwa.

Kurniasih mengatakan, angka kasus positif dan kematian akibat Covid-19 ini lebih tinggi dari China sebagai negara pertama tempat virus Covid-19 menyebar.

Dia menilai strategi penanganan Covid-19 oleh pemerintah perlu dievaluasi karena lebih mengedepankan kepentingan ekonomi dibandingkan paradigma kesehatan.

"Mulai dari Perppu penanganan Corona, kampanye new normal yang kemudian diakui salah oleh pemerintah dan terakhir pembentukan Komite Penanganan Covid-19 yang lebih berdimensi ekonomi dan menjadikan Satgas penanganan Covid-19 hanya bagian subordinat saja dalam perumusan kebijakan," ujar Mufida, dalam keterangannya kepada Tribunnews.com, Kamis (30/7/2020).

Masuk Kluster Garuda, Pasien Terkonfirmasi Covid-19 di Bintan Tak Tunjukkan Gejala Virus Corona

DAFTAR 5 Pasien Terkonfirmasi Covid-19 Baru di Batam, Warga Demak Batal Pulang karena Corona

Dia mengatakan kebijakan pemerintah yang menitikberatkan ekonomi dalam penanganan Covid-19 justru menjadikan beberapa lokasi penyebaran klaster baru.

Seperti perkantoran, pusat perdagangan, hingga pasar.

Politikus PKS tersebut juga menilai keselamatan tenaga medis semakin terancam dengan banyaknya klaster baru di fasilitas kesehatan.

Dia mencatat ada 124 klaster di fasilitas kesehatan dengan 799 kasus.

"Jika terakhir Presiden meminta penanganan seimbang antara kesehatan dan ekonomi tapi tidak begitu yang terjadi di lapangan. Kampanye new normal presiden dengan mengunjungi mal dan menyerahkan kewenangan perpanjangan PSBB di masing-masing daerah membuat kebijakan nasional penanganan Covid-19 ini tidak seragam. Jika dulu episentrum di Jakarta, kini ada 8 provinsi penyumbang terbesar Covid-19 di Tanah Air," kata dia.

Oleh karenanya, pemerintah diminta menggunakan strategi penanganan Covid-19 dengan pola pikir bencana kesehatan.

Jawaban Soal Berapa Buah Sisa Jeruk Udin? TVRI SD Kelas 1-3, Kamis 30 Juli 2020

Jawaban Cara Menghitung Hasil Penjumlahan, Soal TVRI SD Kelas 1-3, Kamis 30 Juli 2020

Sehingga seluruh kebijakan yang akan dikeluarkan menggunakan pertimbangan kebencanaan kesehatan.

"Tidak ada yang dibenturkan antara ekonomi dan kesehatan. Kita memahami semuanya harus berjalan. Dalam sistem penanganan bencana pun semua sudah diatur. Termasuk klaster-klaster yang mendukung misalnya pendidikan, sosial, ekonomi yang komando pusatnya ada di BNPB," imbuhnya.

Halaman
12
Sumber: Tribunnews
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved