Anak Kami Butuh Pulsa

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diharapkan orangtua siswa untuk menunjang sistem belajar daring di berbagai daerah di Provinsi Kepri tidak seragam.

Beberapa daerah sudah menyalurkan dana BOS itu untuk membantu pulsa atau biaya internet kebutuhan siswa dan guru.

Namun di Kota Batam, pihak sekolah masih menahan dana itu dengan alasan belum ada petunjuk dari pemerintah, terutama Dinas Pendidikan.

Di sisi lain, hampir sebulan proses belajar-mengajar sistem daring atau online, banyak orangtua siswa yang mengeluh, terutama dari keluarga tak mampu.

Sebab, pulsa mereka tersedot oleh kegiatan anaknya yang harus belajar dengan sistem daring.

Apalagi, biaya pulsa untuk belajar ini sangat besar karena kegiatan belajar-mengajar tersebut menggunakan video yang kuota pemakaiannya sangat besar.

“Katanya ada bantuan pulsa dari pemerintah. Tapi sudah hampir sebulan belajar, tanda-tandanya tak ada,” sindir Ardi, orangtua siswa di Sagulung, Kota Batam.

Orangtua lainnya juga banyak mempertanyakan dana BOS untuk tunjangan internet ini.

• HARI Ini, Pasien Positif Covid-19 di RSKI Galang Batam Tambah 26, Suspek Tambah 38 Orang

• DAFTAR Riwayat Kontak 4 Pasien Covid-19 di Batam, Awalnya Demam & Batuk, 2 Pasien Meninggal Dunia

Sebab, biaya pulsa ini cukup besar dan membebani orangtua.

Meskipun ada sebagian orangtua yang memasang Wi-fi karena ada beberapa anak yang sekolah daring, biayanya mencapai Rp 150-250 ribu sebulan.

Sebenarnya jumlah bantuan internet yang ditunggu orangtua ini tidak banyak.

Untuk murid SD, misalnya, dana BOS per siswa per tahun Rp 900 ribu dan jika dibagi per bulan hanya Rp 75 ribu.

Dana itu, sesuai aturan Kemendikbud, setengahnya untuk membantu biaya operasional sekolah seperti biaya listrik, honor guru dan setengahnya untuk kebutuhan siswa.

Itu artinya, hanya sekitar Rp 37.500 saja yang bisa digunakan untuk membantu pulsa siswa dan guru.

Jumlah itu jauh dari kebutuhan pulsa per bulan untuk biaya daring yang menggunakan video.

Johanna mengatakan, ia biasa membeli paket 7 gigabyte dengan harga Rp 45 ribu untuk belajar anaknya.

Ternyata, paket sebesar itu hanya cukup untuk seminggu saja.

“Sebab, mereka kan belajar pakai video dan sebagian lagi melalui YouTube,” kata Johanna yang berencana akan memasang Wi-fi di rumahnya.

Tunggu Perintah

Masalahnya, saat ini di Kota Batam sendiri beluma ada kejelasan kebijakan bahkan terkesan saling tunggu.

Pihak sekolah mengaku menunggu arahan dari Pemko dan Disdik terkait penggunaan dana BOS untuk internet ini.

"Kita sudah tahu Permendikbud Nomor 19 tahun 2020 itu. Tetapi Pemko Batam dan Dinas Pendidikan belum memberikan arahan yang bisa menjadi pegangan Kepala Sekolah untuk mengalokasikan dana BOS untuk bantuan internet," kata seorang Kepala Sekolah di Sagulung yang tidak mau namanya ditulis, Rabu (5/8/2020).

Kepala sekolah lain mengatakan bahwa mereka takut menyalurkan karena rencana anggaran sekolah (RAS) sudah disusun dan sudah disetujui pemerintah.

Jika ada perubahan peruntukan anggaran, tentunya RAS itu harus dibatalkan.

“Untuk membatalkan ini kan harus ada keputusan Pemko Batam,” katanya.

Selain itu, jika setengah dana BOS dialihkan untuk pulsa siswa, kekurangan anggaran di sektor lain harus ditutup.

“Selama ini, 50 persen untuk honor guru dan setengah lagi untuk biaya listrik, air dan operasional lainnya. Ini ditutup pakai uang apa?” kata kepala sekolah tersebut.

Zainal, anggota Komite SMAN 5 dan Ketua Komite SMPN 60 Sagulung mengakui bahwa sampai saat ini belum ada satupun orangtua yang mendapat subsidi pulsa dari sekolah.

Ia juga tidak bisa menyalahkan pihak sekolah karena seharusnya ada surat edaran dari Disdik dan pemerintah, baik kota maupun provinsi, terkait hal ini.

Sebab, jangan sampai hal ini menjadi masalah hukum di kemudian hari.

Menanggapi hal ini, Wali Kota Batam H Muhammad Rudi menyatakan masih menunggu surat resmi dari pemerintah pusat.

Sebab, ada 15 item jenis pembayaran melalui dana BOS yang harus diubah.

"Kita tunggu suratnya aja nanti, boleh atau tidaknya diubah 15 item dana BOS itu. Kalau boleh, nanti kepala sekolah yang mengajukan masing-masing," ujar Rudi di Aula PIH, Batam Center. Rudi mengatakan, penggunaan dana BOS selama ini dikelola sendiri oleh kepala sekolah. Karena itu, Pemko menyerahkan hal itu sebagai kewenangan Kepala Sekolah.

"Memang uangnya pertama masuk ke rekening Pemko, kemudian ditransfer ke rekening sekolah. Setelah itu, sekolah yang mengelola sendiri," tambah Rudi.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam Hendri Arulan ketika dihubungi belum memberikan konfrimasi terkait hal ini.

Sementara Manager Pengelolaan dana BOS Kota Batam Raden Azmin membenarkan bahwa dfana BOS bisa digunakan untuk mensubsidi pulsa orangtua walimurid.

Namun sampai saat ini belum ada sekolah yang menjalankan karena belum ada arahan dari pemerintah daerah.

Terpisah, Kadisdik Kepri M Dali mengatakan, pencairan dana bos tidak ada masalah sejauh ini.

Pencairan itu, tahap pertama sebesar 30 persen dan tahap 2 sebesar 40 persen sudah disalurkan.

“Nanti tahap 3 sebesar 30 persen, dicairkan September,” kata Dali kepada Tribun.

Terkait penggunaan dana BOS untuk pulsa juga sebenarnya sudah bisa dilakukan karena sudah tersedia di SIPLAH, market place online untuk berbagai pembelian barang dan jasa sekolah.

"Bisa dibeli di situ. Secara pertanggungjawaban, sekolah sebenarnya sudah aman. Aturannya sudah kuat karena perubahan anggaran kan sudah ada petunjuknya dari Kemendikbud. Harga barang di sana juga sudah terverifikasi dan bukti dokumen SPJ ada di SIPLAH. tinggal diunduh," ujarnya.

Menurut dia, sudah banyak sekolah yang membelikan guru dan siswa tak mampu pulsa.

“Sudah banyak kok sekolah yang melakukannya di seluruh daerah. Namun memang tidak paket data itu tidak mengakomodir semua siswa dan guru. Diutamakan bagi anak tak mampu,” katanya. (ian/hsu/dra)