Breaking News:

Sahkan RPP APBD Batam 2019, DPRD Batam Minta Pemko Lebih Cermat Susun Proyeksi Pendapatan

Meski sudah disetujui jadi perda, Nuryanto memberi catatan agar Pemko Batam menjalankan rekomendasi agar APBD selanjutnya lebih baik.

Penulis: Hening Sekar Utami | Editor: Dewi Haryati
TRIBUNBATAM.ID/HENING SEKAR UTAMI
Suasana Rapat Paripurna di gedung DPRD Kota Batam, Jumat (7/8/2020). Dalam paripurna ini DPRD Batam mengesahkan RPP APBD Batam 2019 menjadi perda 

Editor: Dewi Haryati

TRIBUNBATAM.id, BATAM - DPRD Kota Batam menyetujui Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan (RPP) APBD Kota Batam 2019 menjadi Perda dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto, Jumat (7/8/2020).

Rapat tersebut dimulai sekitar pukul 15.00 wib di Ruang Rapat Paripurna dengan dihadiri 36 dari 50 anggota dewan. Tiga kursi jajaran pimpinan di hadapan para undangan yang datang, duduk Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, Ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto, dan Wakil Ketua DPRD Kota Batam, Muhammad Kamaludin.

Pada kesempatan itu, Wali Kota Batam, Muhammad Rudi menyebut, pihaknya telah menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD pada sidang paripurna yang telah dilaksanakan pada tanggal 29 Juni 2020 lalu. Selain itu, juga telah dilakukan pembahasan RPP APBD dengan Badan Anggaran yang hasilnya dapat disepakati pada hari ini.

"Untuk itu Pemerintah Kota Batam mengapresiasi pimpinan DPRD Kota Batam, khususnya Badan Anggaran yang telah memberikan masukan dan kritikan dalam pembahasan RPP APBD. Pemko Batam akan menindaklanjuti semua catatan dan masukan yang telah disampaikan," jelas Rudi.

Mendengar pendapat dari Wali Kota Batam, pada intinya, menurut Nuryanto, Pemko Batam sepakat menyetujui RPP APBD 2019 ini menjadi Perda. Maka itu, pertanyaan seputar kesepakatan pengesahan kemudian dilemparkan kepada forum anggota dewan, yang dijawab secara kompak tanda setuju.

Beda dengan Batam, KPU Karimun Belum Ada Rencana Siapkan Bilik Khusus saat Pencoblosan di Pilkada

Asril Jadi Tersangka, Wali Kota Batam Tunjuk Aspawi Nangali Jadi Pelaksana Tugas Sekwan

Palu pimpinan rapat pun diketuk untuk menyetujui RPP APBD Tahun 2019 menjadi Perda, dengan beberapa rekomendasi. Selanjutnya, Nuryanto dan Rudi sama-sama menandatangani Ranperda tersebut dengan disaksikan para anggota dewan.

Dengan disetujuinya RPP APBD 2019 ini, maka sah menjadi Perda. Meski sudah disetujui, Nuryanto memberi catatan agar Pemko Batam menjalankan rekomendasi agar APBD selanjutnya lebih baik.

Adapun beberapa rekomendasi yang disampaikan, di antaranya, meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penghasil bekerja seoptimal mungkin guna menggali potensi pajak dan retribusi daerah serta pendapatan lainnya yang sah agar PAD Batam dapat terpenuhi maksimal.

Sebab, sesuai dengan laporan Badan Anggaran yang disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Kota Batam, Muhammad Kamaludin, realisasi pendapatan daerah Kota Batam di tahun 2019 kurang Rp 223.420.234.651 dengan terealisasi 91,86% dari target Rp 2.522.890.256.865.

Sementara itu, realisasi belanja daerah tidak terserap sebesar Rp 258.801.094.989, atau terealisasi 90,73% dari APBD perubahan 2019 sebesar Rp 2.531.917.988.613 sehingga terjadi pergeseran defisit anggaran daerah di tahun 2019.

"Dengan tidak terpenuhinya target pendapatan, maka berdampak pada banyaknya program atau kegiatan yang gagal dilaksanakan. Untuk itu Badan Anggaran merekomendasikan Tim Anggaran Pemerintah Daerah agar lebih realistis, cermat dan akurat dalam menyusun proyeksi pendapatan," ujar Kamal.

(TRIBUNBATAM.id/Hening Sekar Utami)

Sumber: Tribun Batam
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved