Breaking News:

BATAM TERKINI

KABAR GEMBIRA! Kini di Kantor Imigrasi Batam Ada Ruang Prioritas, tak Perlu Ambil Nomor Antre

Di ruangan prioritas Kantor Imigrasi Batam ada layanan walk in atau datang langsung tanpa pendaftaran antrian online.

Penulis: | Editor: Tri Indaryani

Editor : Tri Indaryani

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam, menyediakan 'Ruang Prioritas'.

Ruang pelayanan ini dikhususkan bagi masyarakat lanjut usia atau lansia, difabel, balita dan ibu hamil. Ruangan tersebut, resmi digunakan pasca diresmikan oleh Staf Khusus Menteri Hukum dan HAM RI, Fajar BS Lase, Jumat (14/8/2020) pagi.

Fajar BS Lase yang diutus Menkumham RI Yasonna Hamonangan Laoly dari Jakarta, menggunting pita. Pertanda diresmikan ruang prioritas di Imigrasi Batam.

Menurut Fajar, penyediaan ruang prioritas tersebut di Imigrasi Batam, merupakan rangkaian arahan Menteri Hukum dan HAM terkait peningkatan kualitas pelayanan publik dan Permenkumham Nomor 27 TAHUN 2018 tentang Penghargaan Pelayanan Publik Berbasis HAM.

"Kami berupaya memberikan layanan terbaik yang berbasis HAM yang awalnya untuk layanan Prioritas. Pada ruang ini, kami memberikan layanan walk in atau datang langsung tanpa pendaftaran antrian online dan hanya membedakan counter prioritas dengan umum," kata Fajar.

DAFTAR 25 Pasien Covid-19 Sembuh di Tanjungpinang , Total Sudah 51 Pasien Bebas Corona 

Lanjut dia, saat ini Imigrasi Batam telah melakukan sedikit perbaikan dengan membentuk ruangan khusus dan tersendiri bagi pemohon layanan prioritas yang dilakukan sejak awal Agustus 2020.

Pemisahan ruang ini selain untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas.

"Juga merupakan antisipasi kami dalam hal pencegahan penyebaran virus covid-19 di mana untuk layanan dalam kategori prioritas adalah kelompok yang sangat rawan. Sesuai dengan moto pelayanan kami “Pelayanan Anda Prioritas Kami, Kesehatan Anda Prioritas Kami," tambah Fajar.

Senada, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam Mas Arie Yuliansa mengatakan, sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Unit pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintah, harus menyediakan sarana dan prasarana bagi kelompok rentan. "Disebutkan juga bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib memberikan layanan berkualitas bagi setiap pengguna layanan," kata Mas Arie. (Tribunbatam.id/Leo Halawa)

Sumber: Tribun Batam
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved