Breaking News:

PILKADA KARIMUN

Bawaslu Karimun Temukan Banyak Pemilih Tak Dicoklit, KPU: Akan Ditindaklanjuti

Di antara temuan itu, ada ketidaksesuaian tata cara, prosedur dan mekanisme pelaksanaan coklit data pemilih yang dilakukan PPDP

Penulis: | Editor: Dewi Haryati
TRIBUNBATAM.id/ELHADIF PUTRA
Ketua KPU Kabupaten Karimun, Eko Purwandoko mengatakan, pihaknya akan segera menindaklanjuti temuan Bawaslu Karimun untuk tahapan Pilkada Serentak 2020 

Editor: Dewi Haryati

TRIBUNBATAM.id, KARIMUN - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Karimun menemukan sejumlah persoalan di tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020.

Di antaranya adalah ketidaksesuaian tata cara, prosedur dan mekanisme pelaksanaan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih yang dilaksanakan oleh Petugas Pemuktahiran Data Pemilih (PPDP).

Ketua KPU Kabupaten Karimun Eko Purwandoko mengatakan, pihaknya akan segera menindaklanjuti

temuan Bawaslu tersebut.

"Kita terima rekomendasi dari Bawaslu, Jumat (14/8/2020) kemarin. Sekarang sedang kita inventarisir dan akan segera ditindaklanjuti," kata Eko, Senin (17/8/2020).

Eko menyampaikan temuan-temuan dari Bawaslu itu dipastikan tidak menganggu jalannya tahapan Pilkada Karimun 2020. Ia memastikan hak pilih masyarakat yang belum tercoklit tidak hilang.

Teringat Masa Kecil, Anggota DPRD Anambas Ini Antusias Main Kayu Pale Ola, Wajah sampai Memerah

Cara Unik Warga Tanjungpinang Peringati HUT ke-75 RI, Tak Ada Pesta Rakyat, Pilih Perbaiki Jalan

"Tujuan coklit itu sendiri untuk memastikan data pemilih Pilkada 2020 valid. Hak konstitusi masyarakat yang harus kita lindungi," ujar Eko.

Nantinya masyarakat yang belum tercoklit masih bisa dimasukkan atau diusulkan dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS).

"Proses ini masih panjang. Banyak langkah lainnya yang harus dijalani," sebutnya.

Hasil pengawasan pelaksanaan Coklit dari 15 Juli-13 Agustus 2020, Bawaslu Karimun menemukan sejumlah permasalahan dilakukan PPDP di lapangan.

Adapun permasalahan itu antara lain yakni pelanggaran terhadap protokol kesehatan, pemilih memenuhi syarat namun tidak diCoklit, coklit tidak merujuk pada e-KTP dan KK, tidak memenuhi syarat namun dicoklit, pemilih pemula dan disabilitas yang memenuhi syarat namun tidak dicoklit, termasuk PPDP yang mendelegasikan tugasnya kepada orang lain.

"Kita minta mereka (KPU) perbaiki kembali, bahkan ada beberapa data yang harus dicoklit ulang. Kita masih menunggu balasan dari KPU Karimun terhadap rekomendasi kita atas pelanggaran- pelanggaran itu," kata Ketua Bawaslu Karimun Nurhidayat dalam rilisnya, Sabtu (15/8/2020) kemarin.

Dayat mengatakan, pihaknya intens melakukan upaya pencegahan sebelumnya dengan mengirimkan surat imbauan sebanyak 9 kali selama masa coklit berlangsung, rapat bersama stakeholder mulai dari KPU Karimun, Disdukcapil, Kesbangpol hingga Tapem Kabupaten Karimun.

"Bawaslu Karimun juga mendorong agar KPU Karimun memastikan data pemilih pada Pilkada 2020 telah sesuai dengan prinsip akurat, mutakhir, komprehensif dan transparan," katanya.

(tribunbatam.id/Elhadif Putra)

Sumber: Tribun Batam
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved