Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Soroti Open Bidding Pemprov Kepri, 'Jangan Asal Pilih'

Editor: Septyan Mulia Rohman

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Lelang jabatan (open bidding) Pemprov Kepri jadi sorotan DPRD Kepri.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kepri, Surya Sardi mengatakan, perlu adanya penempatan orang-orang yang berkualitas dan mumpuni dalam bidangnya dalam menangani berbagai kinerja dan bekerja di posisi tersebut.

Surya juga menyoroti posisi Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan di Pemerintah Provinsi Kepri.

Dimana ada sejumlah nama yang disebut-sebut akan menduduki posisi tersebut. Diiantaranya, Heri Andrianto, SE, MM , Andri Rizal, SE, MM dan Dr. Aries Fhariadi, S.Sos, M.Si.

Menurut Surya, agar dalam proses pemilihan agar tidak asal pilih pejabat yang tidak memiliki kualitas.

Menurut Surya Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan di Pemerintah Provinsi Kepri harus memiliki jejak rekam dan bukti yang kongkrit kepada Provinsi Kepulauan Riau.

Oleh karena itu, tegasnya lagi, dibutuhkan orang-orang yang tepat dan memiliki akses yang tepat hingga cepat baik di daerah maupun ke Pemerintah pusat. Baik itu ke Bappenas, Kemendagri dalam hal ini Dirjen Bangda, Dirjen Bina Keuangan Daerah di Departemen Dalam Negeri.

Pemprov Kepri tengah melakukan proses sekelaksu Jabatan terbuka (open Bidding) untuk jabatan kepala organisasi perangkat daerah (OPD).

Tercatat sejumlah pelamar untuk formasi telah melalui berbagai proses. Mulai dari kelengkapan administrasi dan wawancara dengan Direktorat Jenderal (Dirjen) di Kemendagri dan BPKP.

"Artinya, para calon yang akan duduk dan dipilih ini jangan asal pilih dan sembarang saja. Namun juga harus dilihat dari nilai-nilai dan bobot-bobot yang masuk dalam kategori berkualitas," ucapnya, Kamis (27/8/2020).

• Warga Korban Pembacokan di Tanjung Piayu Batam Masih Syok, Warga Lihat Pelaku Gunakan Skutik

• Jumlah Terkonfirmasi Covid-19 di Kepri 52 Orang Kamis (27/8), Paling Banyak di Batam

Menurutnya, orang yang akan menempati posisi tersebut harus mengetahui grand desain Kepri.

Bukan orang yang tiba-tiba muncul tanpa mengetahui sejarah pembangunan Kepri.

"Intinya memang orang-orang yang berkualitas dan tidak tiba-tiba saja muncul untuk menangani kinerja yang masuk dalam kategori berat tersebut.

Karena posisinya sudah tiga besar, maka hak proregratif-nya ada di pak Gubernur. Harapan kami pak Gubernur bisa bijak menentukan pilihannya. Dan kami minta melihatnya secara objektif para calon-calon tersebut," sebutnya.

Gubernur Kepri Tepis Isu Nepotisme

Lelang jabatan (open bidding) di Pemprov Kepri menjadi sorotan. Itu setelah keluarga Gubernur Kepri, Isdianto lulus dalam tahapan open bidding tersebut.

Kabar nepotisme pun langsung mencuat ke Gubernur Kepri itu.

Isdianto pun langsung membantah tudingan yang menyudutkannya itu.

Saat memberi bantuan korban angin puting beliung di Kelurahan Tanjung Buntung, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, Provinsi Kepri, ia mengimbau, agar masyarakat tidak mudah terkecoh dengan isu yang belum tentu kebenarannya.

"Dibilang nepotisme? Memang saya sudah Lantik pejabat itu? Saya kan tidak ada lantik. Itu tidak benar itu," ucapnya, Rabu (26/8/2020).

Isdianto membantah akan membangun dinasti kekuasaan keluarganya di Pemprov Kepri.

"Kecuali saya sudah lantik. Atau sebaliknya, jika mampu seseorang sesuai kemampuan apa salah?," tuturnya.

Dapat Restu Mendagri

Gubernur Kepri Isdianto akan segera mengumumkan peserta seleksi jabatan terbuka (open bidding) terpilih sebagai pejabat Eselon II di Pemerintah Provinsi Kepri.

Mereka selanjutnya akan menduduki 16 jabatan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sebelumnya, dari panitia seleksi telah mengirimkan rekomendasi peserta seleksi ke pusat.

"Dalam satu, dua hari ini akan segera kita umumkan," ujar Isdianto, Selasa (18/8/2020).

Ditanyakan apakah sudah ada izin pelantikan dari Mendagri terkait pelantikan?

"Izin sudah keluar dari Mendagri. Jadi akan segera kita umumkan," katanya lagi.

Sebelumnya diberitakan, sebanyak 77 orang dilaporkan mendaftar sejak awal dibukanya open bidding.

Jumlahnya berkurang setelah mengikuti tahapan administrasi menjadi 72 orang.

Pada tahapan ini sebanyak 1 pelamar tidak mengikuti tes wawancara karena sakit.

"Terhitung 3 Juli 2020, 15 formasi sudah selesai menjalani tahapan wawancara. Tinggal inspektorat saja. Menunggu selesai wawancara dari Dirjen Kemendagri dan BPKP," ujar Anggota Panitia Seleksi ( pansel ), Endri Sanopaka, Rabu (8/7/2020).

Setelah sesi wawancara semua pelamar seleksi dilakukan, sejumlah nama tersebut selanjutnya akan diserahkan kepada Gubernur Kepri.

"Nama-nama tersebut akan diberikan kepada Gubernur untuk memilih satu nama pada setiap formasi jabatan," ucapnya.

Endri menegaskan, seleksi jabatan terbuka ini telah mendapat persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri ), mengingat Provinsi Kepri ikut dalam pelaksaan Pilkada Serentak 9 Desember 2020.

"Sudah ada rekomendasi dari Mendagri. Bahkan ada rekomendasi dari Komite Aparatus Sipil Negara (KASN)," jawabnya.(TribunBatam.id/Alamudin/Leo Halawa)