Breaking News:

NEWS VIDEO

VIDEO Nelayan Anambas Tolak Kapal Cantrang, 'Kami Susah Nak Makan'

Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Kepulauan Anambas memprotes beroperasinya kapal cantrang di Anambas.

Editor: Agus Tri Harsanto

TRIBUNBATAM.id, ANAMBAS - Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Kepulauan Anambas memprotes beroperasinya kapal cantrang di Anambas.

Protes berlangsung di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Anambas, Kamis (3/9/2020).

Massa nelayan tradisional dari seluruh kecamatan yang ada di Kepulauan Anambas mendatangi kantor DPRD Anambas untuk menyampaikan aspirasi mereka terkait kapal cantrang yang masih saja beroperasi di Kepulauan Anambas.

Pantauan TribunBatam.id , para nelayan membawa spanduk yang berisi penolakan kapal cantrang, termasuk keberadaan nelayan asal Pantura.

Mereka membawa sejumlah spanduk sambil menyuarakan dengan lantang sikap mereka di depan gedung wakil rakyat itu.

"Tolong Bupati Anambas, dan Ketua DPRD jangan cuma tidur saja, kami ini susah nak makan," teriak salah satu nelayan yang ikut aksi unjuk rasa, Kamis (3/9/2020).

Massa nelayan yang datang ke DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas kecewa dengan sikap Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Mereka menilai, Pemkab Anambas tidak peka dan tegas terkait keberadaan kapal cantrang yang beroperasi di Anambas.

Bupati Anambas, Abdul Haris yang berada di halaman kantor DPRD Anambas terlihat mencoba menenangkan massa yang ditaksir mencapai ratusan orang itu.

Mendapat sorakan keras dari massa yang tergabung dari Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Kepulauan Anambas, Haris meminta kepada Sekretaris DPC HNSI Kabupaten Kepulauan Anambas, Dedy Syahputra untuk membawa massa ke lapangan bola kaki Sulaiman Abdullah, persiis di samping gedung DPRD Anambas.

Ini dilakukan sebab akses di kantor DPRD Anambas terlalu sempit dan akses jalan pengendara menjadi terganggu.

Seluruh massa tersebut langsung menuju ke lapangan bola kaki Sulaiman Abdullah dengan mengibarkan spanduk penolakan keberadaan kapal cantrang dan nelayan Pantura.

"Terkait cantrang ini adalah alat yang merusak, sudah berapa kali kami sampaikan, jika ini masih beroperasi kami takutkan itu adanya pertumpahan darah," ujar Dedy, Kamis (3/9/2020).

Dedy mengungkapkan, DPRD sebelumnya sudah membentuk pansus yang memuat 14 rekomendasi terkait persoalan ini.(*)

Penulis: Rahma Tika
Editor: Agus Tri Harsanto
Sumber: Tribun Batam
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved