Amerika Serikat Mulai Batasi Pergerakan Diplomat China, Muncul Dugaan Aksi Spionase

Editor: Putri Larasati Anggiawan

TRIBUNBATAM.id, WASHINGTON - Ketegangan antara Amerika Serikat dan China terus berlanjut.

Terbaru, Amerika Serikat tampak membatasi pergerakan para diplomat China.

Amerika Serikat menyebutkan jika diplomat senior China ingin mengunjungi kampus universitas AS, harus mendapatkan persetujuan Departemen Luar Negeri terlebih dahulu

Termasuk untuk mengadakan acara budaya dengan lebih dari 50 orang.

Mengutip Reuters, Kamis (3/9/2020), Washington melakukan langkah itu sebagai tanggapan atas pembatasan Beijing terhadap diplomat Amerika Serikat di China.

Kebijakan ini merupakan bagian dari kampanye administrasi Trump terhadap dugaan operasi pengaruh China dan spionase.

• Perang Dingin Amerika dan China Masih Berlanjut, AS Tutup Semua Pusat Budaya China

Departemen Luar Negeri mengatakan akan mengambil tindakan untuk membantu memastikan semua kedutaan besar China dan akun media sosial konsuler "diidentifikasi dengan benar."

"Kami hanya menuntut timbal balik," kata Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo dalam jumpa pers.

“Akses untuk diplomat kami di China harus mencerminkan akses yang dimiliki diplomat China di Amerika Serikat, dan langkah hari ini akan menggerakkan kami secara substansial ke arah itu.”

Ini adalah langkah terbaru AS untuk mengekang aktivitas China di Amerika Serikat menjelang pemilihan presiden November, di mana Presiden Donald Trump telah membuat pendekatan yang sulit ke China sebagai platform kebijakan luar negeri utama.

Kedutaan Besar China di Washington menyebut langkah itu sebagai "satu lagi pembatasan dan penghalang yang tidak dapat dibenarkan pada personel diplomatik dan konsuler China" yang "bertentangan dengan nilai-nilai yang diproklamirkan sendiri tentang keterbukaan dan kebebasan pihak AS."

Pompeo juga mengatakan Departemen Luar Negeri baru-baru ini telah menulis surat kepada dewan pemerintahan universitas AS yang memperingatkan mereka tentang ancaman yang ditimbulkan oleh Partai Komunis China.

“Ancaman ini bisa datang dalam bentuk pendanaan ilegal untuk penelitian, pencurian kekayaan intelektual, intimidasi terhadap mahasiswa asing dan upaya perekrutan bakat yang tidak jelas,” kata Pompeo.

Dia mengatakan universitas dapat membantu memastikan mereka memiliki investasi bersih dan dana abadi dengan mengungkapkan dana tersebut kepada perusahaan China dan melepaskan mereka yang terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia.