Diterjang Topan Maysak, Korea Utara Akan Hukum Pejabat Daerah yang Gagal Lindungi Warganya

Editor: Putri Larasati Anggiawan

TRIBUNBATAM.id, PYONGYANG - Korea Utara baru-baru ini dilanda dengan bencana alam, Topan Maysak.

Menanggapi ini, Korea Utara telah menjanjikan hukuman berat bagi pejabat lokal yang gagal melindungi warganya.

Disebut-sebut sudah ada puluhan korban yang diakibatkan oleh Topan Maysak.

Peringatan itu dilaporkan oleh surat kabar milik Partai buruh Korea Utara sebagaimana diwartakan The Japan Times, Sabtu (5/9/2020).

Topan Maysak membawa hujan deras di yang mengguyur seluruh negeri awal pekan ini.

Sejumlah daerah seperti kota pelabuhan Wonsan, Provinsi Kangwon, dilanda banjir dengan jalanan yang terendam air.

• Diisukan Koma, Pakar Korea Utara Sebut Kim Jong Un Sembunyi karena Panik

Surat kabar Rodong Sinmun pada Sabtu melaporkan bahwa para petinggi Korea Utara telah memutuskan untuk menghukum pejabat kota dan provinsi yang “tidak bertanggung jawab" karena menyebabkan insiden serius yang menyebabkan puluhan korban.

Namun, laporan itu tidak menyebutkan atau memerinci berapa banyak korban yang terluka, hilang, atau tewas.

Laporan tersebut menambahkan para pejabat daerah gagal untuk mengidentifikasi properti yang berisiko secara menyeluruh dan mengevakuasi semua penduduk.

Meski, sambung laporan itu, pejabat daerah telah diperintahkan oleh Partai Buruh Korea yang dipimpin oleh pemimpin Kim Jong Un.

"Keputusan diambil untuk menjatuhkan hukuman berat, administratif, dan hukuman kepada mereka yang bertanggung jawab atas korban tersebut."

Topan Maysak tak hanya melanda Korea Utara, namun juga melanda Korea Selatan dan menewaskan sedikitnya dua orang.

Lebih dari 2.200 orang dievakuasi ke tempat penampungan sementara di selatan kota Busan.

Bencana alam cenderung berdampak lebih besar di Korea Utara karena infrastrukturnya yang kurang memadai.

Negara ini juga rentan terhadap banjir karena banyaknya gunung dan bukit yang telah lama digunduli.

Seorang pembelot yang kini menjadi peneliti di Korea Selatan, Ahn Chan-il, mengatakan bahwa menghukum pejabat daerah adalah cara bagi peimpin Korea Utara untuk lari dari kesalahan atas jatuhnya korban.

"Mereka mengirimkan pesan bahwa Kim Jong Un tidak pernah melakukan kesalahan.

Narasinya adalah kesalahan terjadi karena mereka gagal untuk mengikuti perintahnya (Kim Jong Un),” kata Ahn.

Bagi Kekuasaan di Korea Utara ke Kim Yo Jong, Kim Jong Un Dikabarkan Dalam Keadaan Koma

Kim Jong Un dikabarkan tengah dalam kondisi koma.

Pemimpin Tertinggi Korea Utara itu diketahui memang telah membagi sebagian kekuasaan kepada adiknya, Kim Yo Jong.

Klaim soal kondisi koma ini pertama kali dilontarkan oleh seorang mantan pejabat Korea Selatan.

Chang Song-min, eks ajudan mendiang Presiden Korea Selatan Kim Dae-jung, mengklaim, Kim Jong Un sakit parah di tengah spekulasi jarangnya dia tampil di depan umum tahun ini.

"Saya menilai dia sedang koma, tapi hidupnya belum berakhir," katanya kepada media Korsel, dikutip dari New York Post, Minggu (23/8/2020).

Mantan ajudan tersebut menambahkan, adik perempuan Kim Jong Un yakni Kim Yo Jong sudah siap membantu memimpin negara.

"Struktur suksesi lengkap belum terbentuk, jadi Kim Yo Jong dikedepankan karena kekosongan tidak dapat dipertahankan untuk waktu yang lama," katanya.

Klaimnya muncul setelah mata-mata Korsel mengungkapkan bahwa Kim Yo Jong (33) sekarang menjabat sebagai "orang kedua secara de facto" di Korut, meski belum sah ditunjuk sebagai penggantinya.

Dalam pertemuan tertutup dengan anggota parlemen, Badan Intelijen Nasional Korsel mengatakan, peralihan kekuasaan sebagian bertujuan untuk "meredakan stres (Kim Jong Un) dari pemerintahannya, dan menghindari kesalahan jika ada kebijakan yang gagal," lapor kantor berita Yonhap.

"Kim Yo Jong, wakil pimpinan pertama dari Komite Pusat Partai Buruh, mengarahkan urusan negara secara keseluruhan berdasarkan delegasi," lanjut Yonhap.

Kim Jong Un hanya terlihat beberapa kali di depan publik tahun ini, yang memunculkan rumor tentang kondisi kesehatannya.

Pada April, ia sempat dirumorkan meninggal, konon karena operasi jantungnya gagal.

Takut Covid-19 Kembali Menyebar di Korea Utara, Kim Jong Un Tolak Bantuan Internasional

Korea Utara telah mengumumkan pencabutan lockdown di Kaesong.

Bersamaan dengan itu, Kim Jong Un menyatakan menolak bantuan internasional dalam rapat partai Kamis (13/8/2020).

Pemimpin Korea Utara ( Korut) itu akan menutup perbatasannya sementara.

Selama berpekan-pekan, ribuan orang di Kaesong telah dikarantina karena kekhawatiran atas penyebaran virus Corona.

Hal itu diutarakan oleh Pemerintah Korut sebagaimana dilansir dari Associated Press, Jumat (14/8/2020).

Itu karena negara fokus melakukan kampanye anti-virus yang agresif dan membangun kembali ribuan rumah, jalan, dan jembatan yang rusak akibat hujan lebat dan banjir dalam beberapa pekan terakhir.

KNCA melaporkan Kim menunjuk Kim Tok Hun untuk menggantikan Kim Jae Ryong sebagai perdana menteri setelah kabinet mengevaluasi kinerjanya.

Memasuki tahun terakhir dari rencana pembangunan nasional lima tahun, Kim Jong Un pada Desember 2019 menyatakan "terobosan frontal" terhadap sanksi internasional sambil mendesak bangsanya untuk tetap tangguh berjuang untuk kemandirian ekonomi.

Tetapi para ahli mengatakan krisis Covid-19 kemungkinan menggagalkan sejumlah target utama Kim dengan memaksa negara itu melakukan lockdown yang menutup perbatasan dengan China.

Penutupan perbatasan tersebut berpotensi menghambat kemampuannya untuk memobilisasi tenaga kerja.

Dalam rapat tersebut, Kim mengatakan penyebaran virus Corona di Kaesong telah dinyatakan dapat dikendalikan setelah tiga pekan karantina dan berdasarkan “verifikasi ilmiah”.

KNCA melaporkan Kim juga berterima kasih kepada warga Kaesong yang telah mau bekerja sama selama karantina.

Kim mengatakan Korut sekarang menghadapi tantangan ganda yakni menangkis Covid-19 yang semakin memburuk di tataran global dan memperbaiki kerusakan akibat hujan lebat beberapa pekan terakhir.

KCNA melaporkan tanaman seluas 39.296 hektare rusak secara nasional dan 16.680 rumah serta 630 bangunan umum rusak atau kebanjiran.

Media tersebut juga melaporkan banyak jalan dan jembatan rusak. Bahkan sebuah bendungan untuk pembangkit listrik juga dilaporkan runtuh.

KNCA tidak melaporkan informasi apapun terkait dengan korban baik itu korban luka-luka atau pun korban tewas.

Kim menyatakan simpati kepada orang-orang yang berada di kamp pengungsian setelah kehilangan rumah karena banjir.

Dia juga menyerukan upaya pemulihan secara cepat sehingga tidak ada yang "tunawisma" saat negara itu merayakan ulang tahun ke-75 melalui berdirinya Partai Buruh pada 10 Oktober.

KNCA melaporkan Kim juga melarang bantuan dari luar untuk menangani kerusakan akibat banjir. Perbatasan Korea juga tetap ditutup.

Faktor memburuknya pandemi virus Corona di seluruh dunia adalah alasan utama Kim menolak bantuan tersebut.

Penolakan Kim terhadap bantuan internasional untuk pemulihan banjir dan keputusannya untuk membebaskan Kaesong dari karantina adalah indikator negatif untuk kerja sama antar-Korea.

Itu karena Korea Selatan ( Korsel) berharap untuk memulai kembali keterlibatan diplomatik dengan memberikan dukungan di bidang-bidang ini, kata Leif-Eric Easley, seorang profesor di Ewha University di Seoul, Korsel.

Juru bicara Kementerian Unifikasi Seoul Cho Hey-sil, yang menangani urusan antar-Korea, mengatakan Korsel tetap bersedia memberikan bantuan kemanusiaan ke Korut.

Dalam beberapa bulan terakhir, Korut telah memutuskan hampir semua kerja sama dengan Korsel di tengah kebuntuan dalam negosiasi senjata nuklir antara Washington dan Pyongyang.

Negosiasi tersebut tersendat karena ketidaksepakatan dalam pertukaran sanksi dan langkah-langkah pelucutan senjata.

Pada Juni, Korut bahkan meledakkan kantor penghubung antar-Korea di Kaesong.

“Perekonomian Korut akan semakin bergantung pada China dan akan berjuang untuk menyeimbangkan upaya penghilang sanksi dan pencegahan Covid-19,” kata Easley.

Dia menambahkan pekerjaan perdana menteri baru Korut adalah menunjukkan bahwa negara tersebut telah pulih dari banjir dan telah meningkatkan fasilitas kesehatan publik untuk menyambut Oktober.

(*)

• Korea Utara Gelar Latihan Parade Militer di Tengah Pandemi, Kumpulkan Tentara Berskala Besar

• Topan Bavi Melanda Korea Utara, Kim Jong Un Ungkap Hanya Menyebabkan Kerusakan Kecil

• Berlangsung Sejak Februari, AS Sebut Peretas Korea Utara Makin Sering Bobol Bank di Dunia

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Pejabat Daerah Gagal Lindungi Warganya, Siap-siap Dihukum Kim Jong Un".