Breaking News:

BATAM TERKINI

Wali Kota Batam Tak Ambil Pusing Dampak Perwako No 49 Tahun 2020 ke Pilkada Batam

Perwako protokol kesehatan itu nantinya memberikan sanksi kepada masyarakat yang melanggarnya dari mulai melakukan kerja sosial hingga denda.

Penulis: | Editor: Septyan Mulia Rohman
TribunBatam.id/Hening Sekar Utami
Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, tidak terlalu mempersoalkan dampak Perwako tentang sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan ke elektabilitas politiknya. 

Editor: Septyan Mulia Rohman

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Wali kota Batam, Muhammad Rudi tak terlalu khawatir jika efek Perwako Nomor 49 Tahun 2020 yang ia keluarkan akan berdampak pada elektabilitasnya saat Pilkada Batam.

Saat ini, pihaknya sedang gencar-gencarnya mensosialisasikan Peraturan Wali kota yang mengatur tentang sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan itu.

"Kami bertindak untuk rakyat Lillahi Ta'ala. Jadi tidak terlalu mempermasalahkan hal (efek politik) itu," ujarnya, Senin (7/9/2020).

Pemerintah Kota Batam telah mengeluarkan aturan memberikan sanksi tegas kepada masyarakat yang tidak menerapkan protokol kesehatan.

Aturan tersebut tertuang dalam Perwako Nomor 49 Tahun 2020 tentang penegakkan hukum protokol kesehatan.

Seperti diketahui Perwako protokol kesehatan itu juga nantinya memberikan sanksi kepada masyarakat yang melanggarnya dari mulai melakukan kerja sosial hingga denda administratif.

"Sosialisasi perwako sudah berjalan, tapi kan penindakan tidak sekaligus," sebutnya.

Keluarkan Surat Tugas

Denda bagi pelanggar protokol kesehatan dalam Perwako Nomor 49 Tahun 2020, pasal 7 ayat 4, dapat dibayarkan secara tunai melalui petugas.

Sanksi berupa denda ini diberlakukan secara bertahap apabila sanksi teguran dan kerja sosial dirasa tidak memungkinkan diterapkan bagi pelanggar protokol kesehatan.

Guna menghindari potensi penyelewengan uang denda tersebut di antara para petugas lapangan, Wali Kota Batam Muhammad Rudi, telah akan menyiapkan tiga hal.

Virus Corona di Batam Tambah 28 Kasus, Nakes, IRT Hingga ASN Pemko Batam Terkonfirmasi Covid-19

RSKI Covid-19 di Galang Rawat 94 Pasien Terkonfirmasi Virus Corona, Total Pasien Suspek 165 Orang

"Intinya gini, pertama, nanti tim pasti ada surat perintah tidak boleh sembarang ke lapangan," ujar Rudi.

Adapun tim yang bertugas ke lapangan adalah tim gabungan dari Satpol PP beserta jajaran TNI/Polri yang terpadu dan terstruktur, serta akan diturunkan surat tugas resmi.

Selain itu, Pemerintah juga akan menyiapkan tanda terima yang sah terkait penyerahan uang denda tersebut. Kemudian, bagi bendahara Kas Daerah juga akan diberikan surat perintah.

"Jadi tidak semua tim boleh menerima uang, ini akan saya masukkan, supaya tidak menyeleweng," tegas Rudi.(TribunBatam.id/Alamudin/Hening Sekar Utami)

Sumber: Tribun Batam
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved