Breaking News:

Petugas KPPS Wajib Rapid Test, Pemilih Tidak Lagi Celupkan Jari ke Tinta Usai Nyoblos

Untuk kampanye terbatas atau pertemuan terbatas, maksimal dihadiri oleh 50 orang. Begitu juga untuk debat publik atau debat terbuka.

Tribunnews.com/ Danang Triatmojo
Ketua KPU Arief Budiman di kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (9/1/2020). 

JAKARTA, TRIBUNBATAM.id - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengatakan bahwa terdapat sejumlah aturan baru dalam kampanye Pilkada 2020 di tengah Pandemi Covid-19. Aturan baru tersebut diantaranya pembatasan kehadiran fisik peserta Kampanye.

"Jadi terutama yang kita atur baru adalah jumlah kampanye yang dihadiri secara fisik oleh peserta. Jadi kalau rapat umum kita batasi paling banyak 100 orang," kata Arief usai rapat terbatas persiapan Pilkada bersama Presiden, Selasa(8/9).

Selain itu kampanye atau rapat umum tersebut hanya bisa dilakukan dua kali untuk Pemilihan gubernur, dan satu kali untuk pemilihan bupati atau wali kota. "Selebihnya kehadiran peserta kampanye dapat dilakukan secara daring. Tapi fisik dibatasi 100 orang," katanya.

Untuk kampanye terbatas atau pertemuan terbatas, maksimal dihadiri oleh 50 orang. Begitu juga untuk debat publik atau debat terbuka. Arief menjelaskan untuk kegiatan debat publik maksimal kehadiran fisik 50 orang tersebut bukan untuk masing masing pasangan calon, melainkan total seluruh pasangan calon.

"Jadi kalau ada dua pasangan calon maka data maksimal 50 itu harus dibagi menjadi dua kontestan. Kalau ada tiga, kemudian yang 50 orang tadi dibagi menjadi tiga pasangan calon," ujarnya.

Selain itu, KPU juga membatasi jumlah massa kampanye untuk pasangan calon kepala daerah. Di tingkat provinsi, kampanye terbuka akan dilakukan sebanyak dua kali pertemuan, sementara tingkat kabupaten/kota kampanye terbuka hanya digelar satu kali pertemuan saja.

"Dan rapat umum hanya dilaksanakan satu kali dalam pemilihan bupati dan wali kota dan dua kali untuk pemilihan gubernur. Selebihnya kehadiran peserta kampanye dapat dilakukan secara daring, tapi kehadiran fisik hanya dihadiri 100 orang," tutur Arief.

Selain mengatur kampanye Pilkada 2020 agar sesuai dengan protokol kesehatan Covid-19, Komisi Pemilihan Umum juga mengatur proses pemungutan suara yang dilakukan pada 9 Desember mendatang.

Arief Budiman mengatakan bahwa terdapat aturan baru pada proses pencoblosan calon kepala daerah. Di antaranya yakni pemilih tidak perlu lagi mencelupkan jarinya ke dalam botol tinta sebagai tanda telah memberikan hak pilih. "Di pintu keluar tidak mencelupkan ke dalam botol tinta," kata Arief.

Sebagai gantinya menurut Arief, petugas KPPS nantinya akan meneteskan tinta ke jari pemilih. Hal itu untuk menghindari penyebaran virus Corona atau SARS-CoV-2 dari botol tinta yang digunakan bersama-sama.

"Akan kita gunakan tetes atau drop ke salah satu jari pemilih," katanya. Selain itu menurut Arief, batasan pemilih dalam satu TPS nantinya hanya 500 pemilih. KPU akan mengatur proses kedatangan pemilih di dalam TPS agar tidak menimbulkan kerumunan.

Selain itu di dalam area TPS sendiri harus menggunakan masker. Dilakukan pengecekan suhu tubuh, serta disediakan tempat mencuci tangan di TPS.
"Kemudian kami mengatur agar tidak terjadi salaman dan berdekatan," katanya.

Para petugas KPPS yang akan direkrut pada November mendatang menurut Arief akan menjalani tes rapid terlebih dahulu sebelum bertugas pada hari H pemilihan. Hal itu untuk mengantisipasi penularan Covid-19 dari petugas KPPS.

"Jadi dipastikan mereka yang menjadi penyelenggara di TPS tidak terpapar Covid-19," pungkasnya.

Halaman
12
Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved