Petugas KPPS Wajib Rapid Test, Pemilih Tidak Lagi Celupkan Jari ke Tinta Usai Nyoblos

Untuk kampanye terbatas atau pertemuan terbatas, maksimal dihadiri oleh 50 orang. Begitu juga untuk debat publik atau debat terbuka.

Tribunnews.com/ Danang Triatmojo
Ketua KPU Arief Budiman di kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (9/1/2020). 

"Belum pernah terjadi dalam sejarah bangsa Indonesia 1945 merdeka, dilaksanakan di tengah pandemi, kita juga tidak tahu pandemi kapan berakhir maka diambil skenario optimis dilaksanakan dengan memundurkan waktu dari September sesuai amanat UU menjadi Desember tanggal 9," kata Tito.

Sebagai bentuk persiapan dan antisipasi berjalannya Pilkada dengan baik, KPU telah mengeluarkan aturan pelaksaan tahapan Pilkada. Tito menjelaskan, terdapat dua hal yang diantisipasi dari pelaksanaan Pilkada 2020 dari aspek keamanan.
Pertama yakni aksi anarkis, intimidasi, kekerasan, dan lain lain, yang sifatnya konvensional seperti yang terjadi pada Pilkada-pilkada sebelumnya.

"Itu tetap menjadi atensi utama kita," ujarnya. Kedua menurut Tito yakni antisipasi dari penyebaran Covid-19. Semua tahapan Pilkada diatur menyesuaikan dengan protokol kesehatan Covid-19.

"Oleh karena itu semua tahapan-tahapan yang akan dilaksanakan mulai Juni itu semua diantisipasi jangan sampai terjadi aksi kekerasan anarkis maupun penyebaran Covid-19," pungkas Tito.

Sementara itu Kepolisian RI menyampaikan telah bersiap untuk mengawal pengamanan Pilkada Serentak 2020. Bahkan, Korps Bhayangkara sudah mempersiapkan sebanyak 192.168 personel untuk pengamanan kegiatan tersebut.
Karo Penmas Humas Polri Brigjen Awi Setyono mengatakan pilkada serentak telah memasuki tahapan pelaksanaan pada September 2020 ini.

Atas dasar itu, kepolisian juga siap mengawal proses tersebut hingga tahapan pencoblosan.

"Pelibatan kekuatan pengamanan pilkada serentak 2020, polri telah melakukan penggelaran kekuatan sebanyak sekitar 192.168 personel," kata Awi. Kekuatan personel tersebut akan diterjunkan tergantung tingkat kerawanan masing-masing daerah. Menurutnya, semakin rawan daerah, maka akan semakin banyak personel yang diterjunkan.

"Untuk real kekuatan pengamanan pentahapan pilkada serentak 2020 di masing-masing ke wilayahan sepenuhnya diserahkan kepada para kasatwil untuk memanage, untuk menentukan, berapa jumlah personel yang dilibatkan sesuai dengan karakteristik kerawanan masing-masing wilayah," jelasnya.

Di sisi lain, Awi mengatakan pihaknya juga akan menerjunkan sebanyak 137.729 personel saat proses pemungutan suara pada 9 Desember 2020 mendatang. "Polri telah melakukan klasifikasi terhadap TPS. Total sebanyak 137.729 personel yang akan disiagakan untuk mengamankan 300.152 TPS," pungkasnya. (*)

Sumber: Tribunnews
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved