Senin 14 September TNI dan Polri Dilibatkan dalam Operasi Yustisi, Kawal Protokol Kesehatan
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, operasi yustisi yang melibatkan TNi berlaku untuk kawasan Jabodetabek
Senin 14 September TNI dan Polri Dilibatkan dalam Operasi Yustisi, Kawal Protokol Kesehatan
TRIBUNBATAM.id -Tentara Nasional Indonesia (TNI) mulai Senin (14/9/2020) pekan depan dilibatkan dalam operasi yustisi terkait protokol kesehatan.
• Pastikan Jalani Isolasi Mandiri, Bagaimana Protokol Kesehatan Pada Anak Terinfeksi Covid-19?
TNI akan membantu kerja Polri, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan perangkat pemerintahan meningkatkan ketaatan protokol kesehatan untuk menekan angka penularan Covid-19.
• Kepri Ada 2, Berikut Daftar 72 Petahana Pilkada yang Langgar Protokol Kesehatan
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, operasi yustisi yang melibatkan TNi berlaku untuk kawasan Jabodetabek.

Hal itu dilakukan untuk meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan dalam rangka menekan tingkat penyebaran Covid-19.
• 2 Kepala Daerah di Sumbar Ditegur Mendagri Tito Karnavian Masalah Protokol Kesehatan
"Terkait dengan beberapa kegaitan ataupun beberapa perkembangan yang ada, tentu dari Satgas Covid-19 dan PEN juga akan mendorong operasi yustisi di mana kepolisian dan TNI akan meningkatkan disiplin masyarakat dalam satu minggu ke depan di Jabodetabek," ujar Airlangga dalam video conference, Jumat (11/9/2020).
"Sehingga apa yang sudah diatur dalam kedisiplinan ini bisa ditaati masyarakat," ujar dia.
• Mendagri Tegur Aunur Rafiq-Anwar Hasyim, Dinilai Tak Taat Protokol Kesehatan saat Daftar KPU
Selain itu, Airlangga juga meminta agar pengelolaan secara mikro di wilayah-wilayah pusat klaster persebaran Covid-19 dilakukan oleh pemerintah daerah.
Menurut dia, pemerintah daerah perlu untuk meningkatkan kegiatan sepertu kampanye menjaga jarak serta menghindari kerumunan.

Ditambah lagi, dalam waktu dekat akan dilakukan Pilkada seretak di mana banyak calon kepala daerah akan melakukan kampanye.
"Ini perlu diperhatikan lebih kuat dan beberapa pemerintah, kepala daerah diminta untuk mendorong dan sosialisasikan beserta calon-calon kepala daerah, apa yang sudah diputuskan dalam PKPU untuk terus menjaga protokol Covid-19," ujar Airlangga.
• Sanksi Unik Pelanggar Protokol Kesehatan, Gali Kuburan hingga Tengah Malam Merenung di Makam Covid
Sebelumnya, Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Erick Thohir mengatakan, operasi yustisi akan dijalankan pekan depan, atau mulai 14 September 2020.

Hal ini dilakukan untuk menekan penyebaran Covid-19.
"Operasi yustisi dijalankan pekan depan.
Kita harus sama-sama menyukseskan kedisiplinan ini," ujar Erick saat menyampaikan orasi ilmiahnya dalam Dies Natalis Universitas Padjadjaran (Unpad) secara virtual, Jumat (11/9/2020).
• Demi Kampanye Protokol Kesehatan, Wilayah Ini Copot Baliho Bergambar Orang yang Tidak Pakai Masker