Breaking News:

KASUS KORUPSI DI BATAM

Kasus Korupsi di Batam, Ombudsman Kepri: Pemberi Suap juga Harus Ditangkap

Lagat meyakini Kejari Batam akan menuntaskan penanganan kasus korupsi di Batam. Tak hanya penerima suap yang dihukum, pemberi suap juga harus dihukum

TRIBUNBATAM.ID/LEO HALAWA
KORUPSI-Kepala Ombudsman Perwakilan Provinsi Kepri Lagat Parroha Patar Siadari menyebut, dalam kasus korupsi, tak hanya penerima suap yang jadi tersangka, pemberi suap juga harus ditangkap 

Editor: Dewi Haryati

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Kurang dari 2 bulan, Kejaksaan Negeri (Kejari) Batam membongkar sindikat korupsi di tubuh Pemerintah Kota Batam. Pertama, kasus korupsi Sekretaris DPRD Kota Batam Asril.

Asril ditetapkan sebagai tersangka atas korupsi uang makan minum pimpinan DPRD Kota Batam anggaran 2017, 2018, dan 2019, dengan total kerugian negara Rp 2 miliar lebih. Saat ini, kasus Asril masih bergulir di meja persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Tanjungpinang, Kepulauan Riau.

Kasus yang kedua yakni Kabag Hukum Pemko Batam Sutjahjo Hari Murti. Kabag Hukum Pemko Batam, Sutjhajo Hari Murti ditetapkan menjadi tersangka oleh Kejaksaan Negeri Batam, Selasa (15/9/2020).

Kepala Seksi Pidsus Kejari Batam Hendarsyah Yusuf Permana mengatakan, usai ditetapkan tersangka, Sutjhajo Hari Murti yang merupakan anak buah Wali Kota Batam HM Rudi ditahan.

"Iya ditahan," kata Hendarsyah.

Korupsi Batam Dua Bulan 2 Skandal Terbongkar, Kabag Hukum Pemko Susul Sekwan DPRD ke Penjara

Ia ditangkap karena menerima suap atau gratifikasi dari seorang pengusaha di Batam. Sayangnya, nama pengusaha itu belum dibeberkan Kejaksaan Negeri Batam. Uang haram yang diterima Sutjahjo Hari Murti berdasarkan penyidikan jaksa sebesar Rp 685 juta.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kepri Lagat Parroha Patar Siadari mengatakan, apresiasi penuh buat kejaksaan Negeri Batam. Hanya saja ia mengingatkan, agar penerapan hukum bagi pelaku diterapkan seadil-adilnya. Jangan sampai, ada kasus yang ditutup-tutupi.

"Ombudsman Kepri meyakini bahwa Kepala Kejari Batam akan menuntaskan penanganan tindak korupsi gratifikasi oleh sejumlah pejabat di lingkungan Pemkot Batam. Gratifikasi merupakan salah satu jenis tindak pidana korupsi baru yang diatur dalam Pasal 12 B dan 12 C UU Tipikor.

Sejauh ini apa yang sudah dilaksanakan dan ditetapkan Kejari Batam sudah tepat dan memenuhi ekspektasi publik terkait pengungkapan kasus. Semoga dapat ditetapkan lagi bila ada penerima gratifikasi lain," kata Lagat, Rabu (16/9/2020).

Halaman
1234
Penulis: Leo Halawa
Editor: Dewi Haryati
Sumber: Tribun Batam
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved