Breaking News:

KASUS KORUPSI DI BATAM

Pemko Batam Tak Berikan Bantuan Hukum kepada Kabag Hukum Sutjahjo Hari Murti

Wali Kota Batam, Rudi bilang, bantuan hukum terhadap Kabag Hukum Pemko Batam yang diduga menerima gratifikasi diseragkan kepada Korpri

TribunBatam.id/Hening Sekar Utami
BANTUAN HUKUM- Wali Kota Batam, Muhammad Rudi menyebut dari Pemerintah Kota Batam tak memberikan bantuan hukum kepada Kabag Hukum Pemko Batam, Sutjahjo Hari Murti yang menjadi tersangka kasus dugaan gratifikasi di lingkungan Pemko Batam 

Editor: Dewi Haryati

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Pemerintah Kota (Pemko) Batam tidak memberikan bantuan hukum terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat kasus korupsi.

Seperti diketahui, Kejaksaan Negeri Batam menetapkan Kabag Hukum Pemko Batam, Sutjahjo Hari Murti sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi di tubuh Pemko Batam, Selasa (15/9/2020).

Ditemui di lokasi Golden Prawn, Bengkong, Wali Kota Batam, Muhammad Rudi menyatakan, bantuan hukum bagi Kabag Hukum Pemko Batam, Sutjahjo Hari Murti yang diduga menerima gratifikasi, diserahkan sepenuhnya pada korps pegawai republik Indonesia (Korpri).

"Dari Korpri. Kalau masuk ke masalah institusi baru ada bantuan, tapi kalau pribadi, Korpri sendiri nanti," ujar Rudi.

Sementara itu, ketika ditanyai lebih lanjut terkait status dan identifikasi proyek yang diduga berbuntut gratifikasi tersebut, Rudi mengaku tidak tahu-menahu.

Kasus Korupsi di Batam, Ombudsman Kepri: Pemberi Suap juga Harus Ditangkap

Ikut Diperiksa Kasus Gratifikasi Kabag Hukum, Ini Pengakuan Kadis Lingkungan Hidup Batam

"Proyek apa? Saya tidak tahu," ujar Rudi.

Di lokasi yang sama, Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, turut angkat bicara. Menurutnya, pihak pemerintah akan menunggu proses hukum bergulir, sekaligus turut mengkaji kasus ini lebih lanjut.

Apabila kasus tersebut terbukti masuk dalam ranah korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), maka tidak ada kebijakan negara dalam hal pemberian bantuan hukum.

"Kalau gratifikasi, tentu kita tidak bisa masuk ke wilayah itu," ujar Amsakar.

Ke depannya, Amsakar menekankan akan terus menghormati perkembangan proses hukum dengan prinsip praduga tak bersalah. Prinsip ini berlaku selama vonis belum diketuk.

Halaman
1234
Penulis: Hening Sekar Utami
Editor: Dewi Haryati
Sumber: Tribun Batam
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved