BINTAN TERKINI
8 Menteri Rapat di Bintan, Kamar di Resort Ini 97 Persen Terisi, Tertinggi Selama Pandemi Covid-19
Delapan menteri menggelar rakorpim di Bintan dengan tujuan mendorong sektor pariwisata dalam upaya memulihkan ekonomi nasional.
Penulis: Alfandi Simamora | Editor: Septyan Mulia Rohman
Alpha pun berharap pertumbuhan ekonomi di Bintan semakin meningkat.
Alasan 8 Menteri Rapat di Bintan
Ketua Komite PC dan PEN RI, Airlangga Hartarto mengatakan, pemulihan ekonomi menjadi prioritas utama.
Salah satunya di sektor Pariwisata yang saat ini terbilang sangat terpukul akibat akibat covid-19.
"Maka dari itu, sektor pariwisata harus benar-benar didorong untuk pemulihan ekonomi nasional,"katanya.
Airlangga menjelaskan, diselenggarakannya kegiatan ini di kawasan wisata Bintan Resort Lagoi, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau karena menurutnya, Provinsi Kepri termasuk salah satu zona hijau di Indonesia.
Selain Bali, Provinsi Kepri memberikan kontribusi besar dalam angka kunjungan wisatawan baik mancanegara maupun domestik.
"Jumlah turisnya biasa mencapai 3 juta tapi hari ini turisnya hampir nol,"terangnya.
Airlangga juga menyebutkan, bahwa ditengah pandemi Covid-19 saat ini devisa mengalami penurunan sekitar 90 persen di sektor pariwisata.
Padahal biasanya dalam setahun bisa menyumbang pemasukan devisa sekira 15 miliar US Dollar.
Maka dari itu sektor pariwisata harus terus didorong untuk pemulihan.
Salah satunya, optimalisasi belanja pemerintah di sektor pariwisata dengan membuat event ini di Lagoi.
"Nah dengan hadirnya kami disini menggelar Rakorpim juga untuk mendorong dimulainya kegiatan wisata dan meeting, incentive, convention, and exhibition di lokasi destinasi wisata,” ucapnya.
Adapun agenda Rakorpim saat ini guna untuk mengevaluasi capaian dan realisasi Program PC-PEN, sebagaimana dilaksanakan setiap pekan oleh Komite.
Selanjutnya, pelaksanaan protokol kesehatan dengan kampanye 3M (memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan) dalam rangka mengurangi tingkat infeksi perlu disertai dengan penegakan disiplin.
“Bahkan perlu melibatkan aparat keamanan, Polri dan TNI secara aktif, disertai dengan pengenaan tindakan mulai dari teguran hingga tindakan pidana,” tegas Menko Airlangga.