Syamsul Bahrum Jadi Pjs Wali Kota Batam, Sekda Batam: Kami Siap Bekerja sama

Editor: Dewi Haryati

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara resmi menunjuk Asisten II Ekonomi Pembangunan Pemperintah Provinsi Kepri, Syamsul Bahrum sebagai Penjabat Sementara (Pjs) Wali Kota Batam.

Demikian hal ini diungkapkan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam, Jefridin.

"Pelantikan sudah dilakukan tadi di Gedung Daerah oleh Pjs Gubernur Kepri (Bahtiar Baharuddin)," kata Jefridin, Sabtu (26/9/2020).

Syamsul akan bertugas selama 71 hari, saat Wali Kota Batam Muhammad Rudi dan Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad menjalani cuti di luar tanggungan negara menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) Batam pada Desember 2020 mendatang.

Jefridin mengakui, penunjukan Pjs Wali Kota Batam harus dilakukan karena tidak boleh terjadi kekosongan jabatan saat kepala daerah cuti. Pemilihan Pjs Wali Kota Batam ditunjuk langsung oleh Kementerian Dalam Negeri.

• Siapa Pjs Wali Kota Batam? Amsakar Yakin Sosoknya Paham Karakteristik Wilayah Batam

Jefridin mengatakan pihaknya akan siap berkoordinasi dan bekerjasama dengan Pjs Wali Kota Batam dalam menjalankan roda pemerintahan. Khususnya dalam memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat Batam serta menyukseskan Pilkada serentak 2020.

"Mewakili masyarakat Kota Batam, kami juga mengucapkan selamat dan sukses kepada Bapak Syamsul. Kami akan siap bekerja sama melayani masyarakat," katanya.

Pjs Gubernur Kepri, Bahtiar Baharuddin berpesan agar penjabat sementara bisa melaksanakan tugasnya dengan baik selama 71 hari ke depan, sebagaimana amanah yang diberikan pemerintah.

"Hari ini kita sama-sama ditugaskan sebagai penjabat sementara. Jalankan amanah dengan baik," kata Bahtiar yang juga melantik Pjs Bupati daerah lainnya di Kepri.

Ada dua poin penting yang menurutnya harus menjadi perhatian bersama. Pertama yakni terkait pelayanan kepada masyarakat. Bahtiar menekankan agar seluruh pelayanan bisa berjalan sebagaimana selama ini.

Kemudian kedua, terkait pelaksanaan Pilkada serentak di tengah pandemi Covid-19. Pemerintah bersama DPR memutuskan untuk melanjutkan pilkada serentak dengan catatan jangan sampai menjadi klaster baru penyebaran Covid-19.

"Kita harus pastikan Pilkada Kepri tidak terjadi klaster baru Covid-19. Kita harus komitmen bersama mewujudkan pilkada sehat," jelasnya.

(*/tribunbatam.id / Roma Uly Sianturi)