Corona Kian 'Menggila' di Kepri, Anggota DPD RI Haripinto Minta Pemerintah Daerah Perbanyak PCR Test

Editor: Septyan Mulia Rohman

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Angka kasus Covid-19 di Indonesia, khususnya Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) masih terus meningkat.

Untuk Kota Batam, jumlah kasus Covid-19 per tanggal 1 Oktober 2020 telah mencapai 1.650 kasus.

Mengingat angka kasus Covid-19 yang terus bergulir akan semakin berimbas pada kondisi perekonomian masyarakat, anggota Komite I DPD RI, Haripinto Tanuwidjaja menekankan pemerintah daerah untuk memperbanyak upaya tracing dengan PCR test.

Menurutnya, kondisi perekonomian daerah dapat pulih kembali apabila pemerintah mampu mengendalikan persebaran virus Corona.

Dengan demikian, pengendalian wabah Covid-19 adalah salah satu kerja utama yang harus difokuskan oleh pemerintah.

"Kuncinya nomor satu itu, kendalikan pandemi Covid-19. Kalau Covid-19 terkendali, masyarakat bisa kembali beraktivitas," tegas Haripinto, Kamis (1/10/2020).

Selain penekanan pada memperbanyak proses tracing, ia juga menyarankan, pemerintah mencari alternatif bentuk tes Covid-19 lainnya di samping rapid test dan polymerase chain reaction (PCR) test yang kerap digunakan.

Dalam hal ini, ia mencontohkan negara India yang telah menerapkan pemeriksaan alat tes Antigen yang dinilai lebih cepat dan akurat.

Pemilihan alternatif lain selain PCR test dan rapid test ini dapat mempertimbangkan segi biaya dan efisiensi prosesnya.

Pemerintah juga diminta mencari solusi untuk menekan biaya tes swab yang selama ini masih dianggap mahal apabila dilakukan secara mandiri.

Biaya yang terjangkau dapat memudahkan pihak-pihak yang memerlukan tes rutin karena mobilitas yang tinggi.

"Di India sudah ada tes Antigen, lebih cepat dan akurat, harganya hanya 5 USD per tes.

Kami sudah wacanakan agar tes swab ini juga bisa diturunkan harganya," tambah Haripinto.

Haripinto Tanuwidjaja Soal Potensi Resesi Ekonomi Indonesia

Potensi resesi ekonomi Indonesia bisa dicegah dengan langkah tegas yang dibuat pemerintah.

Tidak hanya itu, Pemerintah Pusat juga harus terus merangsang agar konsumsi di tingkat masyarakat menegah kebawah dapat terus berjalan.

Langkah memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) diakui anggota Komite I DPD RI, Haripinto Tanuwidjaja merupakan salah satu langkah baik.

Meksipun menurutnya, langkah ini memiliki kelemahan apabila para penerima tidak melakukan konsumsi dan menahan uangnya sehingga menyebabkan tersendatnya perputaran uang.

• Potensi Resesi Ekonomi Indonesia, Ini Saran Anggota DPD RI Haripinto Tanuwidjaja

• Anggota DPD RI Kepri Minta Pemko Batam Percepat Penyaluran Distribusi Sembako Warga Akibat Covid-19

Kemudian, langkah menggerakan usaha produktif juga harus menjadi fokus Pemerintah Pusat.

Pernyataan Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani mengenai potensi Resesi ekonomi Indonesia di akhir kuartal ketiga, diprediksi akan semakin nyata melihat belum berkembangnya pertumbuhan ekonomi hingga akhir bulan September.

"Tetap jalankan konsumsi, dan usaha produktif harus terus digerakkan. Pajak harus turun, perekonomian dikasih stimulus.

Kita dua kuartal sudah negatif," sebutnya.

Tidak hanya itu, peningkatan disiplin masyarakat yang diatur dalam peraturan daerah, dengan sanksi yang sangat tegas sehingga menimbulkan efek jera bagi masyarakat yang berkeinginan melanggar.

"Karena kalau ini tidak segera ditindaklanjuti, lihat saja sekarang peningkatan korban PHK di perusahaan. Sekarang Perda yang dibuat, harus benar-benar tegas sanksinya," tegasnya.

Kembali membahas mengenai potensi resesi di akhir kuartal tiga, Haripinto memprediksi bahwa untuk sektor investasi akan mengalami defisit hingga Rp 100 Triliun.

"Untuk itu kembali lagi, sektor usaha produktif harus menjadi fokus awal. Ini juga dapat membantu perputaran uang," ungkapnya.(TribunBatam.id/Hening Sekar Utami/Rebekha Ashari Diana Putri)