Potensi Resesi Ekonomi Indonesia, Ini Saran Anggota DPD RI Haripinto Tanuwidjaja

Editor: Septyan Mulia Rohman

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Potensi resesi ekonomi Indonesia bisa dicegah dengan langkah tegas yang dibuat pemerintah.

Tidak hanya itu, Pemerintah Pusat juga harus terus merangsang agar konsumsi di tingkat masyarakat menegah kebawah dapat terus berjalan.

Langkah memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) diakui anggota Komite I DPD RI, Haripinto Tanuwidjaja merupakan salah satu langkah baik. 

Meksipun menurutnya, langkah ini memiliki kelemahan apabila para penerima tidak melakukan konsumsi dan menahan uangnya sehingga menyebabkan tersendatnya perputaran uang.

Kemudian, langkah menggerakan usaha produktif juga harus menjadi fokus Pemerintah Pusat.

Pernyataan Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani mengenai potensi Resesi ekonomi Indonesia di akhir kuartal ketiga, diprediksi akan semakin nyata melihat belum berkembangnya pertumbuhan ekonomi hingga akhir bulan September. 

"Tetap jalankan konsumsi, dan usaha produktif harus terus digerakkan. Pajak harus turun, perekonomian dikasih stimulus.

Kita dua kuartal sudah negatif," sebutnya.

Tidak hanya itu, peningkatan disiplin masyarakat yang diatur dalam peraturan daerah, dengan sanksi yang sangat tegas sehingga menimbulkan efek jera bagi masyarakat yang berkeinginan melanggar.

"Karena kalau ini tidak segera ditindaklanjuti, lihat saja sekarang peningkatan korban PHK di perusahaan. Sekarang Perda yang dibuat, harus benar-benar tegas sanksinya," tegasnya.

Kembali membahas mengenai potensi resesi di akhir kuartal tiga, Haripinto memprediksi bahwa untuk sektor investasi akan mengalami defisit hingga Rp 100 Triliun.

"Untuk itu kembali lagi, sektor usaha produktif harus menjadi fokus awal. Ini juga dapat membantu perputaran uang," ungkapnya.

Haripinto Tanuwidjaja Sarankan Tunda Pilkada Serentak

Dewan Perwakilan daerah (DPD) RI menyarankan pemerintah pusat menunda sementara pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020.

Hal ini diungkapkan oleh salah satu anggota Komite I DPD RI, Haripinto Tanuwidjaja.