Ditanya Soal UMK Batam 2021, Begini Jawaban Pjs Walikota Batam Syamsul Bahrum

Editor : Tri Indaryani

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Penjabat Sementara (Pjs) Walikota Batam, Syamsul Bahrum mengaku Pemerintah Kota (Pemko) belum ada membahas Upah Minimum Kota (UMK).

"Mungkin Pak Rudi Sakyakirti tapi belum sampai ke tingkat kita," ujar Syamsul, Selasa (6/10/2020).

Ia mengimbau para pekerja tak perlu mogok kerja.

Menurutnya tidak ada pemerintah yang menekan rakyat, melainkan pemerintah pasti mensejahterahkan rakyat dengan cara tertentu.

"Kita sudah tahu apa yang diminta para pekerja," ujar Syamsul.

Sebelumnya Syamsul juga menegaskan pihaknya akan melakukan rapid test massal, apabila para pekerja tetap melaksanakan aksi.

Hal ini sebagai bentuk penolakan terhadap Undang-Undang Omnimbus Law, yang telah akan sahkan oleh DPR RI.

• Warga Batam Jangan Cemaskan Resesi, Kadin Gelar Rapat Kerja Terkait Pemulihan Ekonomi Batam

Pelaksanaan rapid test bagi para pekerja ini perlu dilakukan sebagai langkah mencegah menghindari terciptanya klaster baru di lingkungan pekerja.

Kemudian dilanjutkan swab test bagi yang hasilnya reaktif.

"Langsung kita rapid kalau ada aksi, hasilnya keluar dua hari. Yang kita takutkan apabila hasil swabnya ada yang positif, hanya akan menambah beban kita bersama," ujar Syamsul, Senin (5/10/2020) lalu di Kawasan Batam Center.

Ia melanjutkan Pemerintah juga tengah menyiapkan kebijakan antisipasif. Sementara pengusaha melakukan restrukturisasi anggaran.

"Saat susah ini perusahaan juga tengah bertahan agar tidak terjadi PHK massal kepada para pekerka," katanya.

Terakhir, Syamsul mengimbau pekerja di Kota Batam untuk sama-sama menahan diri. Ditengah Pemerintah sedang menyiapkan kebijakan antisipasif, dan pihak pengusaha tengah menyiapkan langkah rektruturisasi. (Tribunbatam.id/Roma Uly Sianturi)