FSPMI Batam Lawan Omnibus Law, Sebut DPR RI Takut dengan Rakyatnya Sendiri

Aksi tersebut hanya berlangsung di perusahaan masing-masing.

• Sejak Pagi, Buruh di Kawasan Industri Tunas Orasi Tolak Omnibus Law

• Sederet Pasal Kontroversial dalam Bab Ketenagakerjaan Omnibus Law UU Cipta Kerja

Ia melanjutkan kegiatan tersebut telah melalui proses pemberitahuan kepada pihak Kepolisian.

Jadi, tidak aksi didepan kantor Pemko Batam ataupun kantor DPRD Kota Batam.

"Kami sudah berikan surat pemberitahuan aksi kepada kepolisian. Aksi kami tidak berunjuk rasa hingga ke kantor DPRD atau Pemko Batam, kami hanya akan mogok di perusahaan masing-masing saja," tegas Suprapto.

Ia menambahkan pihaknya memberikan jaminan aksi yang akan dilaksanakan oleh kaum pekerja mengedepan protokol kesehatan yang berlaku. Seperti menggunakan masker, menerapkan sosial distancing dan lainnya.

"Kami akan tetap lakukan perlawanan, kami tidak mau ditindas dengan Omnimbus Law. Aksi kami juga mengedepankan protokol kesehatan," katanya.

Nasib Gaji Pekerja

Panglima Garda Metal Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kota Batam, Suprapto menyebutkan dampak pertama yang dirasakan pekerja usai Omnibus Law RUU Cipta Kerja telah resmi disahkan di rapat paripurna DPR kemarin.

Di antaranya gaji pekerja pada 2021 akan menurun.

"Yang paling terasa adalah ketika bulan depan Batam akan menentukan UMK.

Apakah Pengusaha akan memakai acuan UMK dalam membayar karyawan yang baru masuk atau pengusaha akan memakai UMP yang jauh daripada UMK?," ujar Suprapto, Selasa (6/10/2020).

Pihaknya meyakini ketika Omnimbus Law ini sudah disahkan pengusaha akan memakai gaji Upah Minimum Provinsi (UMP) untuk membayar gaji pekerja yang baru masuk pada saat itu.

Sehingga akan terjadi penurunan gaji bagi karyawan yang sudah lama bekerja.

"Artinya UU ini pengusaha memperbolehkan gaji karyawan menggunakan UMP bukan UMK," sesalnya.

Tapi yang jelas, lanjut dia, UMP itu jumlahnya lebih rendah ketimbang UMK.