Ramai-Ramai Tolak Omnibus Law, Apa Kabar UMK Batam, Ini Penjelasan Pjs Wali Kota Syamsul Bahrum

Editor: Septyan Mulia Rohman

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Penjabat Sementara (Pjs) Wali kota Batam, Syamsul Bahrum mengaku jika Pemerintah Kota (Pemko) belum ada membahas Upah Minimum Kota (UMK).

Ia mengatakan, jika informasi mengenai pembahasan UMK belum sampai ke Pemko Batam.

Terkait aksi demo tolak Omnibus Law di Batam, Syamsul meminta agar pekerja tidak perlu aksi mogok kerja.

Menurutnya tidak ada pemerintah menekan rakyat. Melainkan tujuan pemerintah mensejahterahkan rakyat dengan cara tertentu.

"Mungkin Pak Rudi Sakyakirti tapi belum sampai ke tingkat kami," ujar Syamsul Bahrum, Selasa (6/10/2020).

Syamsul sebelumnya menegaskan akan rapid test massal, jika para pekerja tetap melaksanakan aksi hari ini.

Hal ini sebagai bentuk penolakan terhadap Undang-Undang Omnimbus Law oleh DPR RI.

Pelaksanaan rapid test bagi para pekerja ini perlu dilakukan sebagai langkah mencegah menghindari terciptanya klaster baru di lingkungan pekerja.

Kemudian dilanjutkan uji swab bagi yang hasilnya reaktif.

"Langsung rapid kalau ada aksi, hasilnya keluar dua hari. Yang kita takutkan apabila hasil swabnya ada yang positif, hanya akan menambah beban kita bersama," ujar Syamsul, di kawasan Batam Center, Senin (5/10) lalu.

• Pjs Walikota Batam Syamsul Bahrum Kunker ke Belakang Padang dan Bagikan Masker Gratis

• Ini Alasan Pjs Wali Kota Batam Syamsul Bahrum Ikut Tim Terpadu Cari Warga Tak Bermasker saat Pandemi

Ia melanjutkan Pemerintah juga tengah menyiapkan kebijakan antisipasif.

Sementara pengusaha melakukan restrukturisasi anggaran.

"Saat susah ini perusahaan juga tengah bertahan agar tidak terjadi PHK massal kepada para pekerka," katanya.

Terakhir, Syamsul mengimbau pekerja di Kota Batam untuk sama-sama menahan diri. Ditengah Pemerintah sedang menyiapkan kebijakan antisipasif, dan pihak pengusaha tengah menyiapkan langkah rektruturisasi.(TribunBatam.id/Roma Uly Sianturi)