Perbedaan Cara Ridwan Kamil, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan Hadapi Demo Tolak UU Cipta Kerja

TRIBUNBATAM.id, JAKARTA- Undang-undang Cipta Kerja menuai pro dan kontra di tengah masyarakat.

Bagi kalangan masyarakat yang kontra pun melakukan protes.

Aksi protes dilakukan mulai dari mogok kerja nasional yang dilakukan buruh hingga aksi demonstrasi yang juga melibatkan mahasiwa.

Tak cuma di Ibukota, aksi unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja juga terjadi di sejumlah daerah.

Unjuk rasa berlangsung serentak di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Bekasi, Yogyakarta, Padang, Malang, Medan, hingga Semarang, Kamis (8/10/2020).

Banyak dari aksi yang dilakukan oleh buruh dan mahasiswa tersebut berakhir ricuh.

• Gara-gara Komentari Postingan Ridwan Kamil soal UU Cipta Kerja, Annisa Pohan Disorot, Komen Apa Sih?

• Sosok Mahasiswi Terkena Lemparan Besi di Kepala saat Aksi Tolak Omnibus Law: Ada Besi Dilemparkan

Ada yang membakar ban, merusak mobil polisi, hingga merobohkan gerbang kantor pemerintahan.

Lain daerah lain pula penanganan massanya.

Kondisi itu juga merujuk pada pimpinan daerah masing-masing yang berusaha meredam aksi unjuk rasa.

Lantas bagaimana gaya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyikapi aksi massa di daerah mereka?

Kirim Surat

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil akan mengirimkan surat yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan DPR.

Hal tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut dari aspirasi buruh yang berdemo di tengah hujan di halaman Gedung Sate, Kamis (8/10/2020).

Ia sebelumnya sempat beraudiensi dengan perwakilan buruh di Gedung Sate.

"Rekomendasi dari perwakilan buruh agar pemerintah provinsi mengirimkan surat kepada DPR dan Presiden," tutur Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil.

Dalam surat tersebut, Emil mengungkapkan penolakan para buruh terhadap omnibus law UU Cipta Kerja.

"Isinya menyampaikan aspirasi dari buruh untuk menolak UU Omnibus Law," kata Emil.

Surat itu juga berisi permintaan kepada Presiden untuk menerbitkan perppu.

"Kedua, meminta Presiden untuk minimal menerbitkan perppu karena proses UU ini masih ada 30 hari untuk direvisi oleh tanda tangan Presiden," kata dia.

Hujan-hujan Temui Demonstran dan Sampaikan Pesan Ini

Adapun di sekitar Gedung Sate, ribuan orang berunjuk rasa pada Kamis (8/10/2020).

Dalam kondisi hujan, Ridwan Kamil menemui para demonstran.

Di hadapan pengunjuk rasa, Emil menyampaikan telah mendengar aspirasi para buruh mulai dari pasal-pasal Omnibus Law, masalah cuti, izin TKA, outsourcing, upah dan lain sebagainya.

"Rekan-rekan semua yang hadir di depan Gedung Sate, tadi saya sudah mendengarkan aspirasi yang isinya menyampaikan poin ketidakadilan.

Karena pengesahaannya terlalu cepat untuk UU yang begitu kompleks," kata Gubernur.

Emil meminta supaya aksi berjalan dengan tertib tanpa adanya anarkistis.

"Isi suratnya disampaikan pimpinan buruh.

Saya titip suarakan apa pun, tetapi jaga ketertiban dan jangan merusak fasilitas umum karena perjuangan buruh sudah sangat jelas, berkomitmen menyampaikan aspirasi tanpa anarki," jelas dia.

Ganjar Datangi Demonstran di Kantor Polisi

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendatangi demonstran yang diamankan di Mapolrestabes Semarang karena diduga merusuh saat berlangsung unjuk rasa menolak Undang-undang Cipta Kerja.

Ganjar tiba di Mapolrestabes Semarang, Rabu (7/10/2020) malam, dengan mengenakan jaket, topi, dan masker.

Saat ditanya Ganjar, buruh yang diamankan mengaku ikut unjuk rasa karena takut tidak diberi pesangon ketika di-PHK.

Ditemui sebelum meninggalkan Mapolrestabes Semarang, Ganjar mengatakan demonstrasi yang berakhir rusuh itu sebenarnya bisa dihindari jika kedua belah pihak mau mengedepankan komunikasi.

Dia juga prihatin karena ada siswa SMA dan SMK yang turut terlibat unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja.

"Ini anak-anak kita lebih baik kan diedukasi secara benar karena SMA/SMK ini kan tanggung jawab saya, tanggung jawab provinsi sehingga kalau anak-anak itu sebenarnya kita bisa memberikan fasilitas," ujar Ganjar.

Ganjar juga sempat duduk dan berbincang dengan sejumlah pendemo yang merupakan pelajar dan pekerja.

Kepada Ganjar, para siswa yang diamankan itu mengaku hanya ikut- ikutan aksi demo di depan Gedung DPRD Provinsi Jateng.

Ketika ditanya tuntutan demo, para siswa mengaku tak tahu.

"Bangun tidur, di rumah sepi lihat handphone status pada ramai demo terus ikut.

Gak tahu demo apa.

Tahunya demo RUU, gak tahu isinya apa," kata seorang peserta aksi yang merupakan pelajar.

Ada juga yang mengaku ikut demo karena hanya kebetulan.

"Saya habis UTS melipir ndilalah saja pak," katanya.

Ganjar juga menghampiri kelompok buruh dan mengobrol cukup lama.

Mereka mengaku ikut demo karena takut tidak diberi pesangon ketika di-PHK.

Namun para buruh mengaku belum membaca naskah UU Omnibus Law Cipta Kerja secara utuh.

"Ya saya hanya baca dari share-share-an teman," ucap seorang buruh.

Tak hanya tentang demo, Ganjar juga mengajak bicara soal kondisi ketenagakerjaan.

Seorang buruh di perusahaan ekspedisi mengaku gajinya di bawah UMK.

Ada juga karyawan warung kopi yang gajinya dipotong karena kondisi sulit di masa pandemi.

Ganjar juga sempat meminta nomor telepon beberapa pimpinan perusahaan tempat para buruh bekerja.

Namun saat ditelepon, nomor pimpinan perusahaan buruh itu tak merespons.

Ganjar menjelaskan sejak awal juga mendorong agar pemerintah pusat dan DPR mengedukasi masyarakat tentang isi UU Cipta Kerja tersebut.

Menurut dia, jika sejak awal hal itu dilakukan maka aksi anarkistis saat unjuk rasa seperti yang terjadi di Kota Semarang bisa dihindari.

"Maka saya sampaikan dari awal itu, kalau kemudian ada warga yang tak setuju coba komunikasi.

Kalau kemudian masih tetap tidak bisa, ya 'judicial review' saja, kan semuanya jadi tertib.

Kalau kemudian merusak dan kemudian memancing dan ada anak-anak saya anak SMA kan kasihan," katanya.

Seperti diketahui, demonstrasi mahasiswa yang menolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Semarang, pada Rabu (7/10/2020) berujung ricuh.

Dilansir Kompas.com, demonstrasi yang dimulai Rabu pagi itu awalnya berlangsung tertib.

Perwakilan dari berbagai elemen bergantian menyampaikan aspirasinya terkait UU Cipta Kerja yang dinilai merugikan rakyat.

"Kita semua di sini untuk menolak Omnibus Law yang sudah disahkan.

Undang-Undang itu disahkan tanpa melihat kondisi sosial masyarakat.

UU Cipta Kerja nyatanya telah mencekik keadaan masyarakat.

Sepakat kawan-kawan!" teriak salah satu orator dengan pengeras suara.

Situasi memanas setelah terjadi pelemparan botol bekas air mineral, batu dan benda tumpul lainnya hingga menyebabkan beberapa lampu gedung tersebut pecah.

Demonstran juga menempelkan sejumlah poster protes di pagar gedung. Tembok luar Kantor Gubernur Jawa Tengah turut dicoret dengan cat semprot.

Bagaimana dengan Anies Baswedan?

Didampingi Pangdam Jaya Mayjen Dudung Abdurachman dan Kapolda Metro Jaya Irjen Nana Sujana, Anies Baswedan mendatangi mahasiswa penolak UU Cipta Kerja.

Seorang mahasiswa meminta Anies bersuara menyatakan penolakannya terhadap UU Cipta Kerja

Merespons pernyataan mahasiswa tersebut, Anies menegaskan menghormati semua pihak yang menyampaikan aspirasinya.

"Bahwa apa yang menjadi aspirasi tadi yang sudah diungkapkan, besok kita akan sampaikan dan kita akan teruskan aspirasi itu.

Besok akan kita lakukan pertemuan itu," kata Anies.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan, ada 11 halte bus Transjakarta yang rusak akibat aksi unjuk rasa UU Cipta Karya di Ibu Kota pada Kamis (8/10/2020).

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI ini berjanji akan memperbaiki seluruh fasilitas rusak itu agar masyarakat dapat kembali terlayani dengan baik.

"Seluruh fasilitas umum akan berfungsi kembali malam ini, insya Allah bersih.

Dari tadi siang semua jalan, semua fasilitas umum akan bisa aman.

Ada halte yang rusak total ada 11, ini akan kami perbaiki semua," kata Anies saat meninjau Halte Transjakarta Bundaran Hotel Indonesia (HI) pada Kamis (8/10/2020) malam.

Menurut Anies, halte Transjakarta yang terbakar tidak akan bisa dipakai pada Kamis (8/10/2020) malam.

Bagi halte besar yang rusak parah seperti Halte Bundaran HI, akan dibuatkan halte sementara agar pelayanan kepada penumpang bisa terus dilakukan.

Berdasarkan pendataannya, total biaya kerusakaan itu mencapai Rp 25 miliar.

(*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Beda Gaya Ganjar Pranowo dan Ridwan Kamil Hadapi Demonstran, Bagaimana dengan Anies Baswedan?