Luhut Binsar Ungkap Hubungan Demo UU Cipta Kerja dan Pilpres 2024 di Kompas TV

TRIBUNBATAM.id, JAKARTA- Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan memaparkan hubungan demo UU Cipta Kerja dengan Pilpres 2024.

Di luar dugaan, Luhut Panjaitan mengaku tahu siapa sosok di balik demo besar-besaran menolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja.

Hal itu seperti diungkapkan Luhut Binsar dalam acara Satu Meja the Forum 'KompasTV', Rabu (7/10/2020).

Mulanya, Luhut menegaskan bahwa dirinya bersama pejabat lainnya tidak ada tujuan lain selain untuk kepentingan rakyat dan negara.
Ia pun mengingatkan kepada semua pihak untuk tidak lantas memanfaatkan situasi-situasi genting demi kepentingan pribadi maupun golongan.

Menurutnya akan ada saatnya jika memang mempunyai keinginan untuk menjadi pejabat negara ataupun menjadi presiden, yakni nanti pada 2024 mendatang.

Sedangkan untuk saat ini semuanya sedang berjuang bersama untuk menghadapi pandemi Covid-19 yang telah berdampak pada krisis ekonomi.

"Jadi jangan spirit tuh 'saya pengen kuasa', saya pengen pemerintah ini diganggu' jangan begitu," ujar Luhut.

"Nanti kalau mau menjadi pejabat, jadi presiden ya tahun 2024. Itu kan sudah ada waktunya," imbuhnya.

"Ada ya yang memanfaatkan ini untuk menjadi presiden?," tanya presenter sekaligus jurnalis senior Budiman Tanuredjo

"Ya istilah saya kan birahi-birahi kekuasaannya ditahan dulu deh, sabar, ini kan Covid-19, kalau Anda bikin begini, itu bukan hanya berdampak pada Republik, tetapi pada kamu dan keluargamu," jawabnya..

Untuk memastikan kembali, Budiman menanyakan kepada Luhut terkait pihak-pihak yang menunggai aksi demo menolak UU Cipta Kerja demi kepentingan politik di 2024 mendatang.

Tak menolak, mantan Plt Menko Polhukam itu menyakini dan bahkan sudah bisa melihat siapa pihak-pihak yang menunggangi aksi demo buruh tersebut.

"Jadi menurut Pak Luhut memang ada yang menunggangi ini untuk ambisi politik 2024 ya?," tanya Budiman.

"Ya pasti ada lah, enggak usah orang pintar juga melihatnya ada. Ya kan pemerintah punya tools-nya juga untuk itung-itungan, apa sih susahnya itu?" katanya membenarkan.

Dilansir TribunWow.com dalam tayangan Youtube Kompas.com, Kamis (8/10/2020), Mahfud MD sebelumnya kembali mengingatkan sekaligus menegaskan bahwa UU Cipta Kerja tidak bertujuan untuk mensengsarakan rakyat.