Desak Pemerintah Adil, Walhi Minta Dokumen Final UU Cipta Kerja Dibuka ke Publik
Walhi meminta pemerintah mengunggah dokumen final Undang-Undang Cipta Kerja yang telah disahkan dalam rapat paripurna DPR
lihat foto
Misalnya peran pemerhati lingkungan dan masyarakat yang dihilangkan dalam menyusun dokumen Amdal perusahaan.
Walhi pun siap melakukan analisis ulang apabila nantinya pemerintah telah secara resmi menyediakan dokumen final UU sapu jagat tersebut.
• KRONOLOGI Demo Tolak UU Omnibus Law di Batam Versi Korlap Aksi Mahasiswa Kepri
• VIDEO - Pemilik Akun @videlyae Ditangkap Polisi, Diduga Menyebar Hoaks soal Omnibus Law
"Daripada Presiden menciptakan kegaduhan, Presiden kan sering bilang jangan gaduh.
Lebih baik pemerintah menampilkan ke publik bukti yang disahkan," kata dia.
Sebelumnya diberitakan, Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR Firman Soebagyo mengatakan, belum ada naskah final UU Cipta Kerja.
• Pelajar Nangis Dijemput Orangtua di Kantor Polisi, Ikut Demo Omnibus Law Mama Gak Bisa Tidur
Menurut Firman, masih ada beberapa penyempurnaan yang dilakukan terhadap meski UU itu sudah disahkan.
Sementara Wakil Ketua Baleg Achmad Baidowi menyebut, perbaikan yang dilakukan hanya terkait kesalahan seperti penempatan titik, koma, atau huruf.
Sementara substansinya tak ada yang diubah.
.
.
.
(*)
Desak Pemerintah Adil, Walhi Minta Dokumen Final UU Cipta Kerja Dibuka ke Publik
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Tak Mau Dituduh Korban Hoaks, Walhi Minta Pemerintah Unggah Draf UU Cipta Kerja
