Pentolan Buruh Batam Positif Covid-19, Daniel Sempat Turun Ikut Aksi di Batam

TRIBUNBATAM.id |BATAM - Sempat turun ke jalan bersama sejumlah buruh lainya, dua pimpinan Buruh di Kepri dinyatakan reaktif dari hasil Test Rapid.

Kedua orang tersebut yakni Yakni Syaiful Badri Ketua DPD SPSI Propinsi Kepulauan Riau bersama Daniel dari DPC LEM SPSI Kota Batam.

Setelah sempat di karantina di RSKI Galang, akhirnya satu diantara mereka dinyatakan Positiv Covid-19.

Dia adalah Daniel DPC LEM SPSI Kota Batam.

Baca juga: Alumni 212 dan FPI Pastikan Turun ke Jalan, Selasa 12 Oktober 2020 Untuk Tolak UU Cipta Kerja

Baca juga: Tujuh Poin Kelompok Cipayung Plus Kepri, Tolak UU Cipta Kerja Bentukan DPR RI

Hal itu dibenarkan oleh Didi Kusmarjadi Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam, saat dikonfirmasi, Senin (12/10/20) malam.

Didi mengungkapkan, bahwa satu diantara dua pimpinan buruh yang ikut memimpin demo penolakan pengesahan undang-undang Cipta Kerja di Dompak beberapa hari yang lalu dinyatakan positif Covid-19.

“Satu positif, Daniel,” ungkap Didi melalui pesan whatsAppnya.

Baca juga: Demo Tolak UU Cipta Kerja Memanas Jelang Setahun Pemerintahan Jokowi-Maruf Amin, TNI-Polri Siaga

Selain itu, Daniel juga sudah dirawat di RSKI Galang. 

Sementara itu Syaiful sudah kembali pulang karena hasil Sweb nya negatif Covid-19.

Besok rencananya akan ada aksi mogok kerja susulan.

Bahkan sejumlah buruh direncanakan akan datang ke Tanjungpinang menuju kantor Gubernur Dompak untuk melakukan penolakan UU Cipta Kerja.

Distribusi Vaksin

Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam, Didi Kusmarjadi masih menunggu informasi resmi terkait distribusi vaksin Covid-19.

Dari informasi yang ia peroleh dari media, ketersediaan vaksin Corona tersebut diproduksi tidak dalam jumlah banyak.

Pemerintah Indonesia menyebutkan jika pasokan vaksin COVID-19 mulai tersedia pada November 2020 seiring dengan kapasitas produksi sejumlah produsen vaksin yang bekerja sama dengan Indonesia.

Berdasarkan informasi itu, produsen Sinovac dan Sinofarm tahap awal ini kata Didi hanya 1.5 juta dosis vaksin saja.

Meski begitu, ia berharap vaksin itu segera hadir di Batam. Sebab hingga saat ini, pasien COVID-19 di Batam masih saja ada.

"Iya cuma tak banyak. Info itu kami dapat juga dari media," kata Didi, Senin (12/10/2020).

Ketersediaan vaksin itu dipastikan dalam pertemuan delegasi Indonesia yang terdiri atas Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Duta Besar RI Djauhari Oratmangun dan Direktur Utama Bio Farma Honesti Basyir saat bertemu dengan pimpinan perusahaan produsen vaksin COVID-19 yakni Cansino, G42/Sinopharm, dan Sinovac di China, Sabtu (10/10) lalu.

Dalam keterangannya disebutkan jumlah vaksin yang disanggupi oleh masing-masing perusahaan beragam, tergantung dari kapasitas produksi dan komitmen kepada pembeli lain.

Untuk tahun ini, Cansino menyanggupi 100.000 vaksin (single dose/dosis tunggal vaksinasi) pada November 2020, dan sekitar 15-20 juta untuk tahun 2021.

Sementara G42/Sinopharm menyanggupi 15 juta dosis vaksin (dual dose/dua dosis vaksinasi) tahun ini, dan yang 5 juta dosis akan mulai datang pada November 2020.

Sinovac menyanggupi 3 juta dosis vaksin hingga akhir Desember 2020, dengan komitmen pengiriman 1,5 juta dosis vaksin (single dose vials) pada minggu pertama November dan 1,5 juta dosis vaksin (single dose vials) lagi pada minggu pertama Desember 2020, ditambah 15 juta dosis vaksin dalam bentuk bulk.

Pjs Wali Kota Batam Bentuk Pelatihan Massal

Penjabat sementara (Pjs) Wali kota Batam, Syamsul Bahrum membentuk pelatihan massal (training of trainer) untuk vaksin Covid-19.

Ini dibuat mengingat banyaknya penduduk Kota Batam yang wajib divaksin Covid-19, sementara jumlah tenaga kesehatan (nakes) tidak memadai.

Baca juga: Siapa Saja yang Dapat Vaksin Covid-19 Gratis? Begini Kata Menkes Terawan

Baca juga: Presiden Jokowi Perintahkan Luhut ke China, Bahas Investasi dan Vaksin Covid-19

Dengan pelatihan massal ini, ia berharap pendistribusian vaksin Covid-19 ini bisa merata dan efektif.

"Anggaplah sekarang kita mau bertempur, tentu harus punya tentara yang terlatih.

Berapa jumlah tenaga kesehatan kita. Mereka kami butuhkan. Training of Trainer ini satu angkatan kalau tak salah ada 150 kata Bapelkes.

Kalau pelatihan 150 orang berapa lama waktunya. Kalau 1 hari tak apa. Kalau butuh waktu yang lama gimana," ujar Syamsul, Jumat (9/10/2020).

Ia khawatir, apabila tidak dipersiapkan dari awal, pendistribusian vaksin tidak maksimal. Maka akan ada pelatihan massal (Training of Trainer).

Pihaknya juga menyiapkan tempat pelaksanaan titik-titik vaksin. Dengan jumlah penduduk 1.3 juta orang, pihaknnya harus menyiapkan vaksin 1,5 juta.

"Nanti orang kita latih dan dia akan melatih yang lainnya. Saya harap 1 orang kita latih, bisa membuat kelas baru dengan melatih 30 orang.

Setelah itu siapa yang jadi prioritas. Misalnya pertama tenaga medis, kedua orang yang penyakit bawaan.

Nah, yang tahu data punya penyakit bawaan ini ada di dokter recordnya," tuturnya.

Sementara itu untuk anggaran, pihaknya mengambil dari 4 sumber. Selain bersumber dari APBN, APBD Provinsi Kepri, APBD Kota Batam, dan BP Batam.

"Setahu saya Perpres juga mengatur biaya untuk vaksin," katanya.

Semua stakeholder saat ini masih sibuk dengan penanganan kasus Covid-19 yang jumlah pasiennya semakin meningkat.

Pjs Wali kota Batam, Syamsul Bahrum mengungkapkan salah satu tugasnya itu melandaikan kasus Covid dan meningkatkan kesembuhan.

Menurutnya penurunan kasus terjadi apabila sudah ada vaksin.

"Ternyata sudah ada keluar Peraturan Presiden Nomor 99 tahun 2020, pada 5 Oktober lalu saat HUT TNI," ujar Syamsul saat berada diruangannya, Kamis (8/10/2020) lalu.

Diakuinya peraturan tersebut mengatur tentang pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi Covid-19. Berarti PP ini wajib dilaksanakan setiap wilayah di Indonesia.

Lantas apa agenda kedepan terkait pelaksanaan vaksinasi ini? Pertama, Syamsul akan membuat 2 SK (Surat Keputusan) Wali kota atas dasar tingkat PP tersebut.

Pertama SK Walikota tentang pembentukan Sub Tim Gugus Tugas. Kedua pembentukan SK Walikota tentang pelaksanaan vaksinasi itu sendiri.

"Kami mencari dasar hukumnya dulu. Setelah itu kita akan mudah memasukkan kedalam APBD 2021. Kemudian kita bentuk timnya," ujar Syamsul.

Ia menyebutkan tim ini akan dipimpin langsung oleh Ketua Gugus Tugas dan penanggungjawab operasionalnya Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepri. Anggotanya seluruh rumah sakit, Puskesmas, Bapelkes, Posyandu dan lainnya.

Selain itu didukung oleh Dinas terkait. Seperti Camat, Diskominfo, Dinas Bagian Umum. Setelah itu, yang ketiga akan ada pembagian kerja setiap masing-masing tim.

Ketika vaksin datang akan ada pembagian kerja.

Keempat adalah agenda. Ketika SK Walikota terbit akan ada langkah-langkah yang dilakukan.

"Selanjutnya ada persiapan lokasi. Misalnya Puskesmas atau Puskesmas pembantu," ujarnya.

Diakuinya untuk imunisasi massal ini, satu dokter atau perawat hanya bisa memvaksin 50 orang saja. Oleh sebab itu pihaknya akan membuat skema training of trainer.(TribunBatam.id/Leo Halawa/Roma Uly Sianturi/koe)