NEWS WEBILOG TRIBUN BATAM
Menimbang Sikap Demokrat Tolak Omnibus Law, Efektif di Pilkada Kepri?
Sekertaris DPD Partai Demokrat Kepulauan Riau Husnizar Hood menilai, nilai plus dari menolak Omnibus Law masih sangat kecil di Pilkada Kepri.
Penulis: ronnye lodo laleng | Editor: Septyan Mulia Rohman
lihat foto
"Dari DPC hingga DPD semua tahu tentang sikap yang Demokrat ambil ini," tegasnya.
Pada moment ini partai Demokrat tidak melihat adanya musyawarah antar pantai politik seperti yang tercantum pada sila ke empat Pancasila.
Baca juga: News Webilog Tribun Batam - Beda Sikap Politik, Partai Hanura Ingin Jadi Pengusung di Pilkada Kepri
Baca juga: Kritik Pemerintah hingga Bersitegang dengan Menteri Soal Omnibus Law, Siapa Sosok Andi Arief?
Demokrat juga selalu punya komitmen yakni selalu mendengarkan masukan dari pengunjuk rasa baik dari buruh, mahasiswa dan juga masyarakat akan di tampung oleh beberapa anggota DPRD Pusat, dan daerah, sesuai dengan perintah ketua umum Demokratis Agus Harimurti Yudhoyono.
Tidak hanya kami saat demo kemaren beberapa pedagang yang secara spontan memberikan makanan gratis kepada buruh.
"Saya ingin tegaskan kita bukan mencari panggung disini, dan kita juga bukan ingin berbeda supaya dilihat orang, tetapi kami tidak terima Pemerintah lebih mementingkan UU ini ketimbang wabah yang Covid-19 yang kita hadapi ini" katanya
Ia mengatakan bahwa ini merupakan kepentingan terhadap segelintir orang, UU itu hanya bungkus yang terpenting adalah implementasikan yang harus diutamakan, banyak UU yang kita buat tapi tidak terlaksana dengan baik.
Ketika ditanya tentang bagaimana sikap Demokrat jika nantinya UU ini akhirnya direalisasikan?
Ia menjawab jika semuanya sudah disahkan maka mau tidak mau UU ini akan terlaksana namun, kita akan liat sampai sejauh mana dampak dari pada UU ini ke masyarakat.
Ketika ditanya tentang judul Webilog hari ini, Ia mengaku bawah biarkan masyarakat yang menilai tentang kebijakan partai Demokrat dan PKS, kata dia kedua partai ini memang benar-benar berpihak kepada rakyat.
Apalagi dengan perkembangan teknologi sekarang ini, masyarakat sudah sangat cerdas.
"Kebetulan PKS dan Demokrat juga mengusung salah satu pasangan calon kepala daerah di provinsi Kepri.
Untuk itu masyarakat silahkan menilai sendiri. Kami selalu punya komitmen yang kuat bahwa kami tetap menolak UU cipta kerja ini.
Harapan kami agar Presiden memahami situasi ini," ucapnya.(TribunBatam.id/Ronnye Lodo Laleng)
