PILKADA BATAM - Verifikasi Disdukcapil Batam, 316 Warga Lapas Kelas IIA Barelang Punya Hak Pilih

Editor: Septyan Mulia Rohman

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Hanya 316 warga binaan Lembaga Pemasyarakatan di Lapas Kelas IIA Barelang yang punya hak pilih pada Pilkada Serentak 9 Desember 2020 nanti.

Jumlah warga binaan yang punya hak pilih ini, berbanding jauh dengan total warga binaan yang berjumlah 1.104 orang.

Pihak Lapas sebelumnya mengajukan 678 orang untuk didata. Mereka diketahui memiliki administrasi di Kota Batam.

Namun setelah diverifikasi Disdukcapil Kota Batam, hanya 316 warga binaan saja yang punya hak pilih.

"Hanya 316 orang saja, mungkin yang lain administrasi kependudukannya hilang atau tercecer saat menjalani proses hukum, atau saat penangkapan," ucap Kepala Lapas Kelas IIA Barelang Batam, Misbahuddin, Rabu (14/10/2020).

Dia juga mengatakan bahwa saat ini, dari 1.104 warga binaan yang ada di Lapas, terdiri dari banyak daerah baik Indonesia dan banyak juga Warga Negara Asing (WNA).

Selain dari Batam, ada juga warga binaan yang berasal dari daerah lain di Kepri, seperti Tanjungpinang, Bintan, Lingga, Natuna dan Anambas.

Untuk daerah lain di Kepri, kata Misbahuddin, nantinya tetap bisa ikut dalam pesta demokrasi.

Hanya saja, mereka bisa menggunakan hak pilih untuk memilih pasangan calon Pilgub Kepri.

Misbahuddin, juga menjelaskan untuk WNA di Lapas Kelas II A Barelang Batam, saat ini sebanyak 66 orang.

KPU Batam Cek Lapas Barelang

Komisi Pemilihan Umum (KPU) kota Batam temukan ada sebanyak 453 orang pemilih yang memiliki hak suara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Barelang, Batam.

Ini terungkap saat verifikasi data pemilih untuk Pilkada serentak di Batam pada 9 Desember 2020.

Komisioner Divisi Program dan Data Komisi Pemilihan Umum (KPU) kota Batam, Sastra Tamami menuturkan, otoritas Lapas Barelang memberi data 678 warga binaan.

Dari total data yang diberikan, sebanyak berjumlah 571 warga binaan merupakan warga yang tinggal di Batam.

Sementara luar Batam seperti dari Lingga, Natuna, Anambas, Tanjungbalai Karimun berjumlah 107 orang.

"Setelah kami verifikasi, ada 453 orang yang memiliki hak suara pada Pilkada Batam," ujarnya di kantor KPU Batam, Rabu (7/10/2020).

Sementara untuk 118 orang lainnya tidak memenuhi syarat atau tidak lengkap.

Ini dikarenakan warga binaan yang terganjal dokumen kependudukan.

Baca juga: Lapas Perketat Pengawasan Warga Binaan dengan Vonis Hukuman Mati

Baca juga: Cai Changpang di Rutan Narkoba Bareskrim Cawang Bobol Tembok, Lalu di Lapas Tangerang Gali Lubang

Dari pendataan KPU Batam, ada warga binaan yang memiliki KTP-el namun NIK-nya tidak lengkap.

Bahkan ada warga binaan yang mencantumkan alamat domisili, namun tidak memiliki KTP.

Pihaknya pun sudah meminta Disdukcapil Batam untuk mendata warga binaan itu.

"Kita juga tidak tau ya, kenapa yang 118 orang warga binaan ini tidak lengkap identitasnya. Apakah mereka ini residivis yang sengaja menghilangkan identitasnya.

Itu kami serahkan ke Disdukcapil agar didata kembali, karena mereka punya alat kependudukan," ungkap Tamami.

KPU Batam Cek Lapas Perempuan

Pendataan pemilih oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Pilkada serentak menyasar hingga warga binaan.

KPU Batam menemukan 292 pemilih di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) Kelas IIB Batam.

Jumlah itu diakui Komisioner Divisi Program dan Data KPU Batam, Sastra Tamami berbeda dengan jumlah penghuni lapas sebanyak 606 orang.

Saat ini, KPU masih mencocokkan identitas mereka apakah terdata sebagai pemilih atau tidak.

"Karena banyak dari mereka yang tidak tahu lagi KTP-el dimana," sebutnya, Kamis (1/10/2020).

Pihaknya pun masih memetakan ketika disinggung lokasi mereka akan menggunakan hak pilihnya pada 9 Desember 2020.

Tidak hanya mendata warga binaan, KPU diketahui juga menyisir sejumlah pulau di Kota Batam untuk mendata pemilih pada Pilkada Kepri.

"Kami akan kaji, apakah dibuat TPS tambahan atau dimasukkan dalam tambahan khusus DPTB," ucapnya.(TribunBatam.id/Ian Sitanggang/Bereslumbantobing)