Daftar Lengkap 229 Perwira Tinggi dan Menengah Polri, 9 Berpangkat Jenderal, yang Dimutasi Kapolri
Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Argo Yuwono membenarkan mutasi jabatan struktur di internal Polri; Penyegaran organisasi dan ada yang mendekati pensiun
5. Brigjen Pol Yudawan Roswinarso dari Karopsi SSDM Polri jadi Wakapolda Jambi,
6. Brigjen Pol Hartono dari Psikolog Kepolisian Utama Tk II SSDM Polri jadi Karopsi SSDM Polri,
7. Brigjen Pol Zainal Arifin Paliwang dari Penyidik Tindak Pidana Utama Tk II Bareskrim Polri jadi Analis Kebijakan Utama Bidang Pidum Bareskrim Polri,
8. Brigjen Pol Yudi Suryadinata dari Wakapolda Sulawesi Utara menjadi Analis Kebijakan Utama Bidang Ekonomi Baintelkam Polri,
9. Brigjen Pol Rudi Darmoko dari Dirprog Pascasarjana STIK Lemdiklat Polri jadi Wakapolda Sulawesi Utara.
Adapun surat telegram ditandatangani oleh Asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia (As SDM) Irjen (Pol) Sutrisno Yudi Hermawan atas nama Kapolri.
"(Surat telegram) itu benar. Itu dalam rangka penyegaran organisasi dan ada yang mendekati pensiun," kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen (Pol) Argo Yuwono seperti dikutip tribunmedan.id dari Kompas.com, Rabu (14/10/2020).
Terdapat pula 11 kombes yang dimutasi dan mendapat penugasan ke Badan Narkotika Nasional (BNN), antara lain, Kombes (Pol) Hindra, Kombes (Pol) Guntur Aryo Tejo, serta Kombes (Pol) Totok Lisdiarto.
Kemudian, lima kombes dimutasi dan ditugaskan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Mereka antara lain, Kombes (Pol) Agung Yudha Wibowo, Kombes (Pol) Bahtiar Ujang Purnama, dan Kombes (Pol) Yudhiawan.
Dari tiga surat telegram rotasi jabatan tersebut, total sebanyak 229 personel kepolisian yang dimutasi dari jabatannya.
Berikut daftar lengkap mutasi 229 perwira Polri :
ST/2933/X/KEP./2020
IRJEN POL Dr. WIDIYANTO POESOKO, S.H., M.Si.
NRP 63010654 PATI BAINTELKAM POLRI (PENUGASAN PO
KEMENKOPOLHUKAM) DIMUTASIKAN SBG ANALIS
KEBIJAKAN UTAMA BAINTELKAM POLRI TIK
IRJEN POL Drs. INDRA MIZA, M.Si. NRP 65100567 PATI
SSDM POLRI (PENUGASAN PO WANTANNAS)
DIMUTASIKAN SBG ANALIS KEBIJAKAN UTAMA BAHARKAM
POLRI TIK
