Breaking News:

BATAM TERKINI

Ketua DPRD Batam Ungkap Kendala Kampung Tua, Singgung Pembagian Sertifikat dan UWTO BP Batam

Ketua DPRD Batam, Nuryanto, belum mendapat infirmasi lebih lanjut tentang hak & kewajiban masyarakat kampung tua yang memperoleh sertifikat.

TRIBUNBATAM.ID/HENING SEKAR UTAMI
KAMPUNG TUA - Ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto mengungkap persoalan terkait kampung tua di Batam. 

Editor: Septyan Mulia Rohman

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto mengungkap kendala terkait kampung tua.

Menurut pria yang akrab disapa Cak Nur ini, DPRD Kota Batam belum memperoleh informasi lebih lanjut tentang hak dan kewajiban masyarakat kampung tua yang telah memperoleh sertifikat.

Idealnya, menurut Ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto, kampung tua yang sudah dilegalisasi terbebas dari kewajiban pembayaran uang wajib tahunan otorita (UWTO).

Lepasnya kewajiban pembayaran UWTO berkaitan dengan tumpang tindih status lahan kampung tua dengan HPL BP Batam, yang masih menjadi kendala legalisasi kampung tua.

Program legalisasi kampung tua yang bermula dari masa pemerintahan mantan Wali Kota Batam, Nyat Kadir tersebut telah berjalan selama hampir 12 tahun lamanya.

Menurut tim Rumpun Khazanah Warisan Batam (RKWB), terdapat 37 titik kampung tua yang akan dilegalisasi di Batam.

Dari jumlah tersebut, pada tahun 2019 lalu, telah diberikan sertifikat bagi masyarakat di tiga lokasi kampung tua, yaitu Kampung Tua Tanjunggundap, Tanjungriau dan Sungai Binti.

Bahkan tahun ini, ada empat kampung tua yang akan diberi sertifikat.

Kemudian enam kampung tua tambahan yang telah direkomendasikan oleh tim RKWB itu.

Halaman
123
Penulis: Hening Sekar Utami
Editor: Septyan Mulia Rohman
Sumber: Tribun Batam
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved