Catatan 1 Tahun Jokowi-Maruf: Pandemi Covid, Anak Ikut Pilkada Hingga Kontroversi UU Ciptaker

Editor: Anne Maria

TRIBUNBATAM.id, JAKARTA - Tepat setahun sudah masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin.

Hari ini Selasa 20 Oktober genap sudah satu tahun Jokowi dan Maruf Amin menjalani roda pemerintahan Republik Indonesia.

Dalam satu tahun masa kepemerintahan itu, Jokowi-Maruf dihadapkan dengan sejumlah tantangan.

Mulai dari pandemi Covid-19 dan penolakan terhadap omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja, yang diwarnai dengan aksi demonstrasi besar di sejumlah kota di Indonesia.

Pada 2 Maret 2020, Jokowi secara resmi mengumumkan Kasus 1 dan Kasus 2 positif Covid-19. Sejak saat itu, jumlah kasus positif terus bertambah hingga hari ini.

Berdasarkan data dari Worldometers, Senin (19/10/2020), Indonesia kini berada di peringkat 19 dunia, peringkat 5 Asia, dan peringkat pertama di Asia Tenggara, dalam hal total kasus konfirmasi positif Covid-19.

Terakhir, yang tengah menghangat, aksi massa dan penolakan terhadap omnibus law UU Cipta Kerja yang masih terus bergulir sejak DPR mengesahkan RUU tersebut menjadi UU dalam rapat paripurna pada 5 Oktober 2020.

Polemik mengenai UU Cipta Kerja juga diwarnai dengan informasi yang simpang siur.

Salah satunya adalah tentang draf resmi RUU Cipta Kerja yang beredar dalam versi berbeda-beda di masyarakat, bahkan setelah RUU itu disahkan menjadi UU.

Baca juga: Mengejutkan Segini Jumlah Kekayaan Putra Sulung Presiden Joko Widodo, Calon Wali Kota Paling Kaya?

Baca juga: Rapor Merah Satu Tahun Jokowi-Maruf Amin, Pukat UGM Sentil KPK Lumpuh

Evaluasi berbagai sisi

Pengamat politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio, mengatakan, evaluasi terhadap kinerja pemerintahan Jokowi selama satu tahun terakhir, perlu melihat berbagai aspek permasalahan yang terjadi dalam setahun ini.

"Pak Jokowi memulai pemerintahan dengan mengatakan, 'Saya laksanakan tanpa beban'. Hal itu Beliau sampaikan karena ini merupakan periode terakhir menjabat, dan tidak mungkin dipilih lagi," kata Hendri saat dihubungi Kompas.com, Senin (19/10/2020).

Menurut Hendri, pernyataan itu memunculkan optimistis masyarakat, yang mengharapkan Jokowi bisa lepas dari pagar atau batasan yang diberikan oleh partai politik.

"Namun, nampaknya partai politik tetap menjadi perhitungan Pak Jokowi, terutama pada saat pembentukan Kabinet Kerja jilid II," kata Hendri.

Di masa awal pemerintahan, Hendri menilai, beberapa keputusan kontroversial sempat terjadi. Misalnya, penunjukan Staf Khusus Milenial, yang dua di antaranya kini sudah mengundurkan diri.

"Tapi salah satu terobosan Pak Jokowi yang cukup berani dan harus diapresiasi adalah mengajak oposisi, Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Gerindra dan lawannya saat Pilpres, untuk bergabung ke dalam kabinet," ujar Hendri.