Pengadilan Negeri Karimun Tolak Permohonan Diversi 4 Anak Kasus Dugaan Perusakan 2 Sekolah

Editor: Septyan Mulia Rohman

TRIBUNBATAM.id, KARIMUN - Proses diversi di tahap penyidikan perkara dugaan perusakan dan pencurian di dua sekolah negeri di Kabupaten Karimun yang melibatkan 5 anak telah selesai.

Hasilnya 1 anak berinisial Gr dikabulkan diversinya oleh Ketua Pengadilan Negeri Karimun dalam surat penetapan dengan No.2 /Pid.Sus-Anak/2020/PN Tbk Tanggal 16 Oktober 2020.

Ia terlibat kasus perusakan sebagaimana pasal 170 KUHP.

Selanjutnya Gr akan melaksanakan pembinaan selama tiga bulan di RPSA Bunga Rampai di Batam. Apabila tidak melaksanakan penetapan maka perkaranya akan kembali dilanjutkan ke proses hukum.

Sementara 4 anak berinisial Mr, Ip, Rs dan Hs tidak dikabulkan permohonan diversinya, berdasarkan Penetapan No.3 /Pid.Sus-Anak/2020/PN Tbk Tanggal 16 Oktober 2020.

Mereka diduga telah melakukan tindak pidana pencurian dan perusakan yaitu melanggar Pasal 363 KUHP Jo Pasal 170 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun.

"Jadi bagi yang ditolak ini kasusnya tetap lanjut. Pengadilan Negeri memerintahkan untuk melanjutkan tahap penyelidikan, kejaksaan dan di pengadilan," kata Asisten Pembimbing Kemasyarakatan Terampil pada POS Bapas Tanjungbalai Karimun, R Ade, Selasa (20/10/2020).

Ade mengatakan sejumlah pihak turut terlibat dalam diversi tahap penyidikan.

Di antaranya penyidik kepolisian, Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Tanjungpinang, pekerja sosial, Dinas Sosial, P2TP2A, penasihat hukum.

Kemudian Dinas Perlindungan Anak Kabupaten Karimun, orang tua atau wali anak, anak dan korban dari pihak sekolah.

"Tanggal 15 Oktober 2020 telah dilaksanakan diversi di tingkat penyidikan.

Hasilnya orang tua dan pelaku anak telah meminta maaf terhadap korban, pihak korban telah memberikan maaf dan tidak meminta pergantian kerugian serta meminta anak diberikan pembinaan," terang Ade.

Dijelaskan Ade pelaksanaan diversi sesuai dengan pasal 7 UU SPPA, yaitu Ayat 1 menyebutkan, pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri wajib diupayakan Diversi.

Selanjutnya ayat 2 yang menyebutkan diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Kemudian pada Pasal 6-nya dijelaskan tujuan diversi untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan.

Lalu menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi serta menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

"Pada pasal 8 Ayat 1 disebutkan proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya.

Korban dan atau walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial professional berdasarkan Keadilan Restoratif,

Yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan," ujarnya.

Baca juga: Bapas Periksa 5 Anak, Diduga Rusak 2 Sekolah Negeri di Karimun untuk Mencuri

Baca juga: Uang Hasil Curian Dipakai Main Warnet, Lima Anak di Bawah Umur di Karimun Diamankan Polisi

Ditambahkan Ade, pada Pasal 29 Ayat 3 berbunyi Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, penyidik menyampaikan berita acara Diversi beserta kesepakatan Diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dibuat penetapan.

Lalu di Ayat 4 menyebutkan dalam hal Diversi gagal, penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut umum dengan melampirkan berita acara Diversi dan laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan Bapas.

"Di Pasal 13 pada proses peradilan pidana anak dilanjutkan dalam proses diversi tidak menghasilkan kesepakatan atau kesepakatan diversi tidak dilaksanakan," tambahnya.

Disebutkan Ade, dari 27 kasus anak sepanjang tahun 2020 hanya 2 kasus anak yang diversinya berhasil.
Penyebabnya adalah karena banyak kasus tindak pidana yang ancaman pidana penjara 7 tahun ke atas, sehingga tidak bisa dilakukan diversi.

"Meskipun pihak korban telah memaafkan dan tidak meminta pergantian kerugian. Oleh sebab itu kita mengingatkan orang tua, peran masyarakat dan pemerintah daerah untuk lebih melakukan pengawasan terhadap pergaulan anak," pesannya.(TribunBatam.id/Elhadif Putra)