ILC TV One Setahun Jokowi - Maruf: Dari Pandemi Sampai Demonstrasi, Netizen Tanya Omnibus Law?

TRIBUNBATAM.ID - Kembali tayang pada 20 Oktober 2020 setelah batal tayang pada pekan lalu, ILC TV ONE ramai protes netizen.

Sebagian besar warganet mempertanyaka alasan Karni Ilyas tak mengangkat tema Omnibus Law UU Cipta Kerja, namun membahas setahun pemerintahan Jokowi - Amin.

Baca juga: Sumbar Belum Pancasilais? Topik ILC 8 September Angkat Polemik Pernyataan Puan Maharani

Baca juga: Link Live Streaming ILC TV One Nanti Malam, Selasa 8 September 2020, Tema: Sumbar Belum Pancasilais?

"Dear Pencinta ILC: Diskusi kita Selasa Pukul 20.00 WIB, berjudul "Setahun Jokowi-Ma'ruf: Dari Pandemi Sampai Demonstrasi" Selamat menyaksikan. #ILCSetahunJokowiMaruf," demikian unggahan akun Twitter Karni Ilyas pada Senin (19/10/2020).

Sebagian besar warganet mempertanyakan, mengapa Karni Ilyas tak mengangkat tema Omnibus Law UU Cipta Kerja pada acara ILC TV One edisi 20 Oktober 2020.

Baca juga: Sempat Batal Tayang Pekan Lalu, ILC 20 Oktober 2020 Kupas Setahun Indonesia di Bawah Jokowi - Maruf

Setahun Pemerintahan Jokowi-Maruf

Pemerintahan Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) dan Wakil Presiden Maruf Amin memasuki periode 1 tahun menjabat sejak dilantik pada 20 Oktober 2019 lalu.

Baca juga: Pernah Disebut Cucu Pendiri PKI Sumbar, Di ILC TV One Arteria Dahlan Sebut Isu Komunise Barang Mati

Pakar politik sekaligus Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens memberikan perspektif selama setahun pemerintahan Jokowi-Maruf Amin dalam bidang Politik.

Pertama, kata Boni, konsolidasi demokrasi berjalan dengan baik di tingkat pranata politik yang ditandai menguatnya prinsip transparansi, akuntabilitas dan kedemokratisan sebagai ukuran dari terselenggaranya tata kelolah pemerintahan yang baik dan pemerintah yang bersih (good governance and clean government).

Meski demikian, Boni menilai masih ada catatan.

"Penguatan nilai-nilai demokrasi di dalam birokrasi masih menjumpai tantangan dengan mengakarnya kelompok radikal keagamaan dalam birokrasi dan pemerintahan sebagai warisan dari masa lalu," kata Boni Hargens saat dihubungi Tribunnews, Selasa (20/10/2020).

Baca juga: Benarkah Kolonel Abdul Latief Bertemu Soeharto Jelang G30S PKI? Fadli Zon Ungkap Rahasia di ILC

Selain itu, mekanisme checks and balances antara pemerintah dan DPR berjalan baik secara prosedural, namun publik masih meragukan fungsi kontrol DPR terhadap pemerintah karena konstelasi parlemen yang kurang berimbang antara partai pemerintah dan partai oposisi.

"Ini bukan salah partai pemerintah tetapi karena partai oposisi belum memperlihatkan praktek oposisi yang cukup bermutu dalam proses legislatif dan dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan secara menyeluruh," ucap Boni.

Baca juga: Di ILC, Sujiwo Tejo Sebut Pernyataan Puan Soal Pancasilais Tak Hanya Singgung Masyarakat Sumbar

Lebih lanjut, Boni menyebut, jika manajemen kekuasaan di internal pemerintah, kalau dibaca secara kualitatif, tidak begitu mendapat respons positif dari publik.

Ada kesan bahwa presiden berjalan sendiri dan para menterinya sibuk dengan urusan masing-masing.

Selain itu, peran strategis public relations istana tidak begitu kelihatan dalam membentuk persepsi publik terkait kinerja dan citra pemerintah.