Mahfud MD Bungkam Jendral Gatot Nurmantyo di ILC, Bahkan Singgung-singgung Amien Rais
Mahfud MD, Menko Polhukam menyebut sejumlah tokoh oposisi pun tak akan mampu menyelesaikan persoalan yang selama ini jadi bahan kritik.
lihat foto
Mahfud MD juga memberikan tanggapan terkait hasil survei tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin.
Berdasarkan rilis hasil survei yang dilakukan oleh Litbang Kompas pada Selasa (20/10/2020), menunjukkan bahwa tingkat kepuasan terhadap kinerja Jokowi selama setahun kurang dari 50 persen.
Mahfud MD justru tetap terlihat masih santai dengan hasil survei tersebut.
Mahfud MD menilai penyebab rendahnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintah karena persoalan di luar kendali, yakni pandemi Covid-19.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi hal yang wajar terjadi.
Meski begitu, dirinya menegaskan bahwa rendahnya tingkat kepuasan bukan berarti masyarakat sudah tidak percaya lagi dengan pemerintah.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu menjelaskan bahwa kepuasan berbeda dengan kepercayaan.
Ia lantas mengungkapkan hasil survei tentang tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Dan dikatakannya tingkat kepercayaan masyarakat masih cukup tinggi, yakni di angka 68 persen.
"Hasil survei tentang tingkat kepuasan masyarakat tadi yang rata-rata di bawah 50 persen itu saya kira wajar, situasinya seperti ini," ujar Mahfud MD.
"Tetapi hasil survei tingkat kepuasan masyarakat itu beda dengan kepercayaan masyarakat. Hasil survei tentang kepercayaan masyarakat yang baru dari MetroTV masih 68 persen," jelasnya.
"Jadi soal kepuasan itu soal lain dan ya wajar menurut saya orang tidak puas."
Lebih lanjut, Mahfud MD juga memberikan penjelasan terkait rendahnya tingkat kepuasan terhadap pemerintah, khususnya dalam aspek penegakan hukum.
Menurutnya, hal itu mungkin karena adanya beberapa kebijakan hukum yang banyak dipersoalkan, mulai yang di Mahkamah Agung (MA) maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dirinya menegaskan bahwa persoalan hukum di MA dan KPK lepas dari tangan pemerintah.
Sehingga bisa dikatakan merupakan tanggung jawab penuh dari kedua lembaga independen tersebut.
Namun pastinya dalam survei ikut dikaitkan dalam penilaian terhadap pemerintah.
"Misalnya di bidang hukum. Hukum itu kalau dipilah-pilah yang selama ini banyak keluhan kan di misalnya di Mahkamah Agung, terlalu banyak memberikan korting kepada koruptur," kata Mahfud MD.
"Itu kan sudah bukan urusan pemerintah. Pemerintah tidak boleh ikut," imbuhnya.
"KPK mungkin dianggap agak lambat, itu juga bukan dari pemerintah," pungkasnya. (TribunWow/Elfan Fajar Nugroho)
Tonton Video Mahfud MD di ILC TV One:
Artikel ini telah tayang di tribunmanado.co.id dengan judul Mahfud Bungkam Gatot Soal PKI, Singgung Amien Rais: Dia Ketua Lembaga Tertinggi Negara Ndak Berubah
