TERUNGKAP, Ternyata Luhut Binsar dan 4 Tokoh ini Inisiator Omnibus Law di Indonesia

TRIBUNBATAM.id |BATAM - Ternyata Luhut Binsar Panjaitan adalah satu dari sejumlah tokoh yang menggagas Omnibus Law di Indonesia.

Terjawab, Luhut Binsar Pandjaitan inisiatori Omnibus Law, ajak 4 tokoh diskusi, ada Jimly Asshiddiqie, alasan serius.

Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengakui dirinya menjadi inisiator Omnibus Law, yang kini menuai penolakan dari berbagai kalangan.

Baca juga: Ditresnarkoba Polda Kepri Musnahkan 163,9 Gram Ganja, Barang Bukti Narkoba di Kampung Bule

Baca juga: Polisi Periksa Sejumlah Saksi Atas Kematian Kerabat Presiden Jokowi, Termasuk Periksa Keluarga

Baca juga: Menkeu Sri Mulyani Catat Ekspor Impor Alami Perbaikan, Pemulihan Ekonomi Akibat Pandemi

Saat itu, Luhut mengajak 4 tokoh berdiskusi mengenai kondisi tumpang tindih UU di Indonesia.

Kondisi tumpang tindih UU inilah yang menurut Luhut Binsar Panjdaitan menimbulkan dampak serius bagi Indonesia.

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi menyatakan, skema Omnibus Law adalah penyederhanaan regulasi tumpang tindih agar lebih produktif dan efisien.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengakui dirinya menjadi inisiator Omnibus Law yang masuk dalam Undang-undang (UU) Cipta Kerja.

"Ini terus terang jujur saya teman-teman sekalian, saya mulai itu waktu saya Menkopolhukam saat itu.

Saya melihat betapa semrawutnya UU peraturan kita yang ada sekian puluh itu satu sama lain saling tumpang tindih atau saling mengunci.

Sehingga kita tidak bisa jalan dengan lancar," ujarnya dalam webinar, Rabu (21/10/2020)

Akibatnya, Luhut menjelaskan, tindakan korupsi menjadi lebih tinggi dan inefisiensi juga terjadi dimana-mana karena aturan tumpang tindih.

"Nah waktu itu saya kumpulkan Pak Mahfud (MD), juga Pak Jimly Asshiddiqie, Pak Seno Aji, Pak Sofyan Djalil, dan dari kantor saya ada Pak Lambok.

Kita mendiskusikan gimana caranya karena kalau satu persatu UU direvisi itu tidak tahu sampai kapan selesainya," katanya.

Dia menambahkan, saat itu Sofyan Djalil menyebut kalau di Amerika Serikat ada namanya skema Omnibus Law untuk menyederhanakan aturan.

"Omnibus ini tidak menghilangkan UU, tapi menyelaraskan isi UU itu jangan sampai tumpang tindih atau kait berkait atau saling mengikat dengan yang lain.

Nah itu kemudian karena kesibukan sana-sini belum terjadi, baru mulai dibicarakan kembali oleh Presiden akhir tahun lalu dan itulah jadi buahnya sekarang, jadi proses panjang bukan proses tiba-tiba," pungkasnya.

Bongkar Penunggang Demo UU Cipta Kerja

Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan menyakini ada penunggang dalam aksi demo menolak Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja.

Luhut juga mengaku sudah mengetahui siapa dalang di balik itu semua.

Hal itu diungkapkannya dalam acara Satu Meja the Forum 'KompasTV', Rabu (7/10/2020).

Dalam kesempatan itu, Luhut menegaskan bahwa dirinya bersama pejabat lainnya tidak ada tujuan lain selain untuk kepentingan rakyat dan negara.

Ia pun mengingatkan kepada semua pihak untuk tidak lantas memanfaatkan situasi-situasi genting demi kepentingan pribadi maupun golongan.

Menurutnya akan ada saatnya jika memang mempunyai keinginan untuk menjadi pejabat negara ataupun menjadi presiden, yakni nanti pada 2024 mendatang.

Sedangkan untuk saat ini semuanya sedang berjuang bersama untuk menghadapi pandemi covid-19 yang telah berdampak pada krisis ekonomi.

"Jadi jangan spirit tuh 'saya pengen kuasa', saya pengen pemerintah ini diganggu' jangan begitu," ujar Luhut.

"Nanti kalau mau menjadi pejabat, jadi presiden ya tahun 2024. 
Itu kan sudah ada waktunya," imbuhnya.

"Ada ya yang memanfaatkan ini untuk menjadi presiden?," tanya presenter sekaligus jurnalis senior Budiman Tanuredjo

"Ya istilah saya kan birahi-birahi kekuasaannya ditahan dulu deh, sabar, ini kan covid-19, kalau Anda bikin begini, itu bukan hanya berdampak pada Republik, tetapi pada kamu dan keluargamu," ungkapnya.

Untuk memastikan kembali, Budiman menanyakan kepada Luhut Binsar Pandjaitan terkait pihak-pihak yang menunggai aksi demo menolak UU Cipta Kerja demi kepentingan politik di 2024 mendatang.

Tak menolak, mantan Plt Menko Polhukam itu menyakini dan bahkan sudah bisa melihat siapa pihak-pihak yang menunggangi aksi demo buruh tersebut.

"Jadi menurut Pak Luhut memang ada yang menunggangi ini untuk ambisi politik 2024 ya?," tanya Budiman.

"Ya pasti ada lah, enggak usah orang pintar juga melihatnya ada.

Ya kan pemerintah punya tools-nya juga untuk itung-itungan, apa sih susahnya itu?" katanya membenarkan.

Artikel ini telah tayang di tribunkaltim.co dengan judul Terjawab, Luhut Inisiatori Omnibus Law, Ajak 4 Tokoh Diskusi, Ada Jimly Asshiddiqie, Alasan Serius