DAFTAR 6 Titik Lego Jangkar di Wilayah Kepri, Paling Banyak Ada di Batam, Bisa Hasilkan Rp 5 Triliun

Dulu izinnya di pusat sekarang izinnya langsung kepada KSOP Batam maupun KOSP Tanjung Balai Karimun. Ada percepatan," ujar Marsetio usia rapat bersama Pjs Wali Kota Batam di Gedung Pemko Batam Lantai IV, Jumat (23/10/2020).

Menurutnya percepatan perizinan ini sangat berdampak bagi Batam.

Marsetio mengakui, dampaknya dari penertiban lego jangkar sekarang sesuai dengan tempatnya.

Potensinya diakuinya mencapai Rp 5 triliun.

"Dulu pemerintah daerah tak dapat uang. Jadi 96 persen wilayah di Kepri tapi Pemda malah tak dapat apa-apa.

Kami revisi Perpres 15 tahun 2016 dengan keputusan Menteri Keuangan. Sudah ditanda tangani," ujarnya

Selain merevisi Perpres, yang diprediksi rampung Desember nanti.

Pemerintah Provinsi Kepri mendapat bagi hasil dari Rp 5 triliun tersebut pada awal tahun 2021.

Bukan hanya itu, lanjutnya, CIQP sebelumnya perizinannya masing-masing. Sekarang periszinan sudah dijadikan satu.

"Misalnya ada kapal mau kegiatan ship to ship ke Batam. Jarak Singapura ke Batam kan hanya 1 jam. Dulu izinnya sampai 10 hari. Sekarang dari CIQP maksimum perizinannya 2 jam," katanya.

Pjs Wali Kota Batam Syamsul Bahrum mengatakan mengenai pembagian pendapatan bagi hasil dari aktivitas lego jangkar sudah ditekan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

"Dalam pertemuan tadi disebutkan ada Rp 5 triliun dana bagi hasil dan tinggal menunggu keputusan.

Karena sudah diteken sama Bu menteri," kata dia usai menghadiri pertemuan Rapat Koordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI di Lantai IV Kantor Wali Kota Batam.

Pihaknya tinggal menuggu negosiasi pusat dan provinsi. Mengenai format pembagian dana bagi hasil ini, Syamsul mengaku belum mengetahui, termasuk berapa besar yang akan diterima provinsi Kepri nanti.

"Tadi kalau tidak salah kata Pak Sekda Provinsi besar yang diterima mencapai Rp 1,5-2 triliun.