PENANGANAN COVID
Luhut Binsar Panjaitan Ditelepon Jokowi, Pengadaan Vaksin Covid-19 di Bulan November Molor?
Dalam percakapannya via telepon, Luhut mengungkapkan adanya kemungkinan vaksin Covid-19 tidak jadi masuk ke Indonesia pada November 2020.
Editor Danang Setiawan
TRIBUNBATAM.id, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sekaligus Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN) Luhut Binsar Panjaitan mengungkap hasil pembicaraan dirinya setelah ditelpon Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Dalam percakapannya via telepon, Luhut mengungkapkan adanya kemungkinan vaksin Covid-19 tidak jadi masuk ke Indonesia pada November 2020.
"Tadi presiden telepon saya. Tadinya rencana kita mau (November) karena barangnya (vaksin) dapat (tapi) rencana minggu kedua November bisa saja tidak kesampaian," saat memberikan pengarahan dalam Seminar Lemhannas yang ditayangkan di kanal YouTube resmi Lemhannas, Jumat (23/10/2020).
"Bukan karena barangnya. Barangnya siap tapi karena EUA (emergency use authorization) itu dikeluarkan BPOM, karena ada aturan, step-step yang harus dipatuhi," lanjutnya menjelaskan.
Baca juga: Dokter Reisa Sebut Pasien Covid-19 di Indonesia Sembuh Capai 80 Persen
Berdasarkan pembicaraan itu, kata Luhut, Presiden Jokowi menekankan agar keamanan vaksin diutamakan.
"Presiden saya lihat tidak mau lari dari situ. Beliau katakan keamanan nomor satu. Jadi ya kita lihat nanti sampai kapan," katanya.
"Dan saya bicara kemarin malam dengan profesor senior-senior itu mereka juga sama. Saya kira pemerintah sangat menghormati soal aturan tadi," tegas Luhut.
Ia pun bercerita tentang kunjungannya ke Yunan, China pada pekan lalu.
Saat berbincang dengan perwakilan pejabat pemerintahan China, tidak ada dari mereka yang menggunakan masker.
Menurut Luhut, hal itu bisa terjadi karena para pejabat itu sudah disuntik vaksin Sinovac.
Salah satu pejabat kemudian menawarinya untuk disuntik vaksin yang sama.
"Saya dikasih untuk disuntik, tapi kan ngga bisa disuntik karena kita belum ada Emergency use Authorization (EUA)," ungkap Luhut.
Karena itu, dia menyatakan masyarakat Indonesia harus menunggu adanya EUA.
Menurut Luhut hal tersebut merupakan aturan yang harus dipatuhi.