Posting Tema ILC Vaksin Covid-19, Karni Ilyas Kena Protes, 'Kok Nggak Kepulangan Habib Rizieq'

TRIBUNBATAM.id, JAKARTA - Indonesia Lawyer Club ( ILC) akan mengupas soal rencana pemerintah membeli vaksin Covid-19.

ILC akan tayang di TV One, Selasa (27/10/2020) pukul 2020.

Karni Ilyas memberikan kabar mengenai tema ILC terbaru yakni "Menunggu Vaksin Covid-19: Antara Harapan dan Kecemasan.

Postingan Karni Ilyas mendapatkan protes dari netizen.

Mereka menyoroti tema yang diusung merupakan tema receh dan bosan membahas Covid.

Ada netizen yang menyarankan ILC mengangkat tema soal Penjualan Senjata oleh Oknum Brimob di Papua, Oknum Polisi Transaksi Narkoba, kasus Djoko Tjandra yang Terbaru, Kepulangan Habib Rizieq dll.

Wakil Sekjen PA 212 Novel Bamukmin menyatakan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab dipastikan akan kembali ke Indonesia dalam waktu dekat.

Kabarnya, Habib Rizieq akan kembali saat momen Maulid Nabi Muhammad SAW, pada akhir Oktober ini atau awal November mendatang.

"Benar (kembali ke Indonesia pada momen Maulid Nabi)," kata Wakil Sekjen PA 212 Novel Bamukmin saat dikonfirmasi Tribunnews, Senin (26/10/2020).

Adakah sambutan bagi kedatangan Habib Rizieq? Novel mengatakan hal itu lebih tepat ditanyakan kepada pengurus FPI.

FPI, lanjut Novel, juga telah menunjuk juru bicara (jubir) khusus terkait kepulangan Habib Rizieq yaitu Munarman. Namun, hingga kini Tribunnews.com masih mencoba mengonfirmasi kepulangan Habib Rizieq kepada Munarman.

"Untuk FPI sudah ditunjuk jubir khusus HRS," ucap Novel.

Pembelian Vaksin Covid-19

Presiden Joko Widodo mengungkapkan alasan mengapa pemerintah bergerak cepat dalam pengadaan vaksin virus corona Covid-19.

Selain mengembangkan vaksin sendiri, pemerintah telah melakukan finalisasi pembelian vaksin untuk Covid-19 dari tiga perusahaan produsen vaksin, yakni Cansino, G42/Sinopharm, dan Sinovac. Padahal, vaksin dari ketiga perusahaan itu belum melewati uji klinis fase 3.

"Mengapa perlu kecepatan, karena memang semua negara Tengah berlomba-lomba untuk memperoleh vaksin ini secepat-cepatnya. Dan kita tahu ini semua memang kejar-kejaran," kata Jokowi dalam rapat terbatas 'Rencana Pengadaan dan Pelaksanaan Vaksinasi' di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (26/10/2020).

"Semua mengejar yang namanya vaksin agar warga mereka bisa cepat pulih dan ekonominya bisa bangkit," kata dia.

Meski begitu, Jokowi menegaskan bahwa vaksin tersebut baru akan disuntikkan ke masyarakat setelah melalui tahap uji klinis yang benar.

Dengan begitu, vaksin dipastikan efektif menangkal virus Covid-19 serta aman dan tak menimbulkan efek samping.

"Jangan sampai kita tergesa-gesa ingin vaksinasi sehingga kaidah-kaidah saintifik, data-data sains, standar kesehatan ini dinomorduakan. Tidak bisa," kata Jokowi.

Selain itu, Jokowi menekankan strategi komunikasi publik terkait vaksin juga harus disiapkan dengan baik.

Jokowi menugaskan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dibantu Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk membangun strategi komunikasi ini.

"Dijelaskan komperehensif ke publik mengenai manfaat vaksin dan peta jalan pelaksanaan vaksinasi sehingga tidak terjadi disinformasi dan penyebaran berita hoaks dari berbagai platform di berbagai media yang ada," katanya.

 
Jokowi juga meminta jajarannya melibatkan organisasi massa keagamaan seperti Majelis Ulama Indonesia, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam sosialisasi pelaksanaan vaksinasi Covid-19.

Ia menilai peran ormas keagamaan sangat penting untuk bisa menjelaskan manfaat vaksinasi ini ke masyarakat.

"Dan meyakinkan umat mengenai kehalalan vaksin," sambungnya.

Adapun pemerintah awalnya menargetkan vaksinasi bisa mulai dilakukan pada November. Namun Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyebut kemungkinan vaksinasi Covid-19 molor dari rencana pemerintah.

Hal ini disebabkan tidak adanya surat otorisasi penggunaan darurat (emergency use authorization) yang menjadi wewenang Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).(*)

Sebagian artikel ini tayang di Kompas.com dengan judul Jokowi Jelaskan Alasan Pemerintah Beli Vaksin Covid-19 yang Belum Lolos Uji Klinis