Pemko Belum Ajukan Anggaran Laboratorium Covid-19, APBD Batam 2021 Terancam tak Diteken?

Aman menegaskan Pemko sudah seharusnya menyediakan anggaran untuk penanganan Covid-19.

Baik itu di Dinas Kesehatan, kemudian pemulihan ekonomi di dinas terkait dan tentu di Dinas Sosial terkait dengan jaring pengaman sosial itu.

Untuk saat ini kata Aman, DPRD Kota Batam tinggal menunggu usulan dari Pemko Batam untuk anggaran penanganan Covid.

Ia menegaskan bahwa DPRD juga telah mendorong kepada dinas yang merupakan mitra Komisi IV.

Namun sampai dengan saat ini belum ada penganggaran.

"Mudah-mudahan di rapat awal dulu sudah kita sampaikan dan ketika di rapat selanjutnya sudah ada usulan baru terkait penanganan Covid-19. Khususnya di beberapa dinas yang berkonsentrasi untuk tiga prioritas itu," tuturnya.

Sementara itu, lanjut dia, mengenai dengan adanya estimasi anggaran sebesar Rp 300 miliar untuk penanganan Covid, Aman juga belum mengetahui adanya anggaran itu.

Sebab, jika melihat kegiatan di dinas itu tidak ada.

"Saya juga tanyakan ke Komisi II yang UKM katanya juga tidak ada. Jadi sampai saat ini yang dibahas bersama dengan DPRD belum terlihat ada program untuk penanganan Covid-19," katanya.

Sebelumnya diberitakan Pemerintah Kota (Pemko) Batam kembali diminta untuk menyediakan laboratorium (lab) penanganan Covid-19.
Jika tidak, maka APBD 2021, tidak akan ditandatangani.

Demikian hal ini ditegaskan Pjs Gubernur Kepri, Bahtiar Baharuddin. Karena itu, Pjs Wali Kota Batam, Syamsul Bahrum menjanjikan, jika pos anggaran kesehatan di APBD Batam, diatas 20 persen.

"Saya minta, ada lab tes PCR di Batam. Paling lambat, di APBD 2021, ada pengadaan lab," ujar Bahtiar saat berada di Dataran Engku Puteri.

Ia menegaskan apabila tidak ada pengadaan laboratorium di Batam, maka APBD 2021 tidak ditandatangani.

Tidak hanya Batam, kabupaten atau kota lain di Kepri juga ditegaskan mengadakan anggaran laboratorium.

"Kalau tidak ada, tidak tandatangan namanya APBD itu. Masa sebesar Batam tidak ada. Anambas saja ada lab. Kalau Natuna dalam proses. Di Pemprov Kepri juga lagi proses," katanya.