Pemko Belum Ajukan Anggaran Laboratorium Covid-19, APBD Batam 2021 Terancam tak Diteken?

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Anggota Komisi IV DPRD Kota Batam, Aman mengakui belum ada usulan dari Pemerintah Kota (Pemko) Batam untuk menganggarkan pembangunan laboratorium pemeriksaan PCR.

Padahal sebelumnya Penjabat Sementara (Pjs) Gubernur Kepri, Bahtiar Baharuddin meminta Pemko Batam menyediakan laboratorium (lab) penanganan Covid-19. Jika tidak, maka APBD 2021, tidak akan ditandatangani.

Meski demikian, DPRD Kota Batam masih ada rapat lanjutan dengan Dinas Kesehatan untuk program yang akan dilaksanakan dalam APBD 2021.

Permendagri Nomor 64, bahwa diamanahkan DPRD bersama pemerintah daerah diminta untuk menyediakan anggaran yang memadai untuk penanganan Covid-19.

"Terdiri tiga prioritas, pertama kesehatan, kedua peningkatan ekonomi dan yang ketiga jaring pengamanan sosial," ujar Aman, Rabu (4/11/2020).

Diakuinya dari tiga skala prioritas tersebut, kata Aman yang pertama berada di Dinas Kesehatan, kedua Dinas Koperasi dan Usaha Mikro serta di Dinas Sosial.

Komisi IV yang bermitra dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial, sampai saat ini belum ada pengajuan anggaran yang tertuju untuk penanganan Covid-19.

"Saya melihat juga di KUA, walaupun sampai saat ini KUA nya belum dibahas, tapi Pemko sudah tidak mau lagi membahas KUA itu, tapi di kebijakannya juga tidak ada kebijakan belanja untuk penanganan Covid-19," beber Aman.

Ia menilai statement dari Pjs Gubernur Kepri beberapa waktu lalu, bahwa ia tidak akan menyetujui APBD Kota Batam 2021, tentu merujuk pada Permendagri nomor 64.

Semestinya Pemko Batam juga harus mengindahkan Permendagri tersebut.

Apabila APBD yang disahkan melalui tahapan sidang paripurna akan dilanjutkan dengan tahapan evaluasi Gubernur. Jika pjs Gubernur sudah menyampaikan statement tersebut, tentunya APBD itu tidak akan disahkan oleh Gubernur karena tidak ada anggaran untuk penanganan Covid-19.

"Kalau begitu jangan haraplah akan disahkan oleh Gubernur," katanya.

Aman mencontohkan di Dinas Kesehatan misalnya, penyiapan dana untuk pembelian PCR atau vaksin dan sebagainya yang sampai saat ini belum ada.

Kemudian di Dinas Sosial dengan bantuan sosial tunai atau sembako juga belum ada sampai saat ini.

"Artinya tidak ada kegiatan itu. Kalau di estimasi Rp 300 miliar itu dari mana. Karena programnya belum tercermin, tidak tau ketika setelah rapat bersama DPRD kemudian dinas itu mendesain program khusus untuk itu. Saya belum tahu karena belum kita panggil lagi. Tapi kalau untuk dikasi ke kami sementara belum ada juga program untuk Covid. Jadi Rp 300 miliar itu estimasi yang mana," katanya.

Aman menegaskan Pemko sudah seharusnya menyediakan anggaran untuk penanganan Covid-19.

Baik itu di Dinas Kesehatan, kemudian pemulihan ekonomi di dinas terkait dan tentu di Dinas Sosial terkait dengan jaring pengaman sosial itu.

Untuk saat ini kata Aman, DPRD Kota Batam tinggal menunggu usulan dari Pemko Batam untuk anggaran penanganan Covid.

Ia menegaskan bahwa DPRD juga telah mendorong kepada dinas yang merupakan mitra Komisi IV.

Namun sampai dengan saat ini belum ada penganggaran.

"Mudah-mudahan di rapat awal dulu sudah kita sampaikan dan ketika di rapat selanjutnya sudah ada usulan baru terkait penanganan Covid-19. Khususnya di beberapa dinas yang berkonsentrasi untuk tiga prioritas itu," tuturnya.

Sementara itu, lanjut dia, mengenai dengan adanya estimasi anggaran sebesar Rp 300 miliar untuk penanganan Covid, Aman juga belum mengetahui adanya anggaran itu.

Sebab, jika melihat kegiatan di dinas itu tidak ada.

"Saya juga tanyakan ke Komisi II yang UKM katanya juga tidak ada. Jadi sampai saat ini yang dibahas bersama dengan DPRD belum terlihat ada program untuk penanganan Covid-19," katanya.

Sebelumnya diberitakan Pemerintah Kota (Pemko) Batam kembali diminta untuk menyediakan laboratorium (lab) penanganan Covid-19.
Jika tidak, maka APBD 2021, tidak akan ditandatangani.

Demikian hal ini ditegaskan Pjs Gubernur Kepri, Bahtiar Baharuddin. Karena itu, Pjs Wali Kota Batam, Syamsul Bahrum menjanjikan, jika pos anggaran kesehatan di APBD Batam, diatas 20 persen.

"Saya minta, ada lab tes PCR di Batam. Paling lambat, di APBD 2021, ada pengadaan lab," ujar Bahtiar saat berada di Dataran Engku Puteri.

Ia menegaskan apabila tidak ada pengadaan laboratorium di Batam, maka APBD 2021 tidak ditandatangani.

Tidak hanya Batam, kabupaten atau kota lain di Kepri juga ditegaskan mengadakan anggaran laboratorium.

"Kalau tidak ada, tidak tandatangan namanya APBD itu. Masa sebesar Batam tidak ada. Anambas saja ada lab. Kalau Natuna dalam proses. Di Pemprov Kepri juga lagi proses," katanya.

Diakuinya, pengadaan lab itu juga sudah dikoordinasikan dengan Menteri Dalam Negeri. Pengadaan lab itu diakui ditekankan dilakukan seluruh pemerintah daerah di Indonesia. Penegasan pengadaan dilakukan, karena seluruh daerah di Indonesia, menyusun anggaran, tidak perhatian untuk penanganan Covid-19.

"Seakan-akan Covid-19 sudah tidak ada tahun 2021. Coba tanya di provinsi lain. Bukan hanya Batam. Kemarin saya menghadap Mendagri. APBD provinsi juga tidak akan ditandatangani, jika tidak ada alokasi anggaran cukup untuk penanganan Covid-19," tutur Bahtiar.

Selain pemerintah, Bahtiar juga mendorong kawasan industri di Batam, untuk mengadakan laboratorium Covid-19. Pihaknya mendukung pertumbuhan ekonomi di Batam, yang disumbang industri. Namun keselamatan masyarakat juga diingatkan sangat penting.

"Kita sepakat, ekonomi Batam harus kita selamatkan. Karena ekonomi Batam berpengaruh besar untuk ekonomi Kepri. Tapi kita harus memperhatikan kesehatan dan keselamatan masyarakat," tegasnya. (Tribunbatam.id / Roma Uly Sianturi)