Ayah Aida Ismeth Abdullah, Gubernur Sumut dan Riau Pertama, Jadi Pahlawan Nasional

Editor: Widi Wahyuning Tyas

TRIBUNBATAM.id, JAKARTA - Ayah Aida Ismeth Abdullah, Sutan Mohammad Amin Nasution, akan diberi anugerah sebagai pahlawan nasional oleh Presiden Joko Widodo pada Hari Pahlawan 10 November.

SM Amin adalah Gubernur Sumatera Utara yang pertama dan juga Gubernur Riau pertama dengan ibu kota pertamanya di Tanjungpinang.

Selain SM Amin, Kapolri pertama RI Raden Said Soekanto Tjokrodiatmodjo juga akan ditetapkan sebagai pahlawan nasional.

SM Amin yang juga mertua Ismeth Abdullah ini juga dikenal sebagai seorang penulis dengan nama pena “Krueng Raba Nasution”.

Lahir di Lhoknga, Aceh Besar, Aceh, 22 Februari 1904 dan meninggal di Jakarta, 16 April 1993 dalam usia 89 tahun.

Selain menjabat dua gubernur, Sutan Amin juga dikenal sebagai tokoh pergerakan Sumpah Pemuda dan seorang pengacara.

Ia dilantik Presiden Soekarno sebagai Gubernur Sumut pada 18 Juli 1948.

Namun, ia hanya menjabat enam bulan saja hingga 1 Desember 1948.

Baca juga: Mengenang Raden Said Soekanto, Sosok Kapolri Pertama yang Sederhana, Rela Tinggal di Kontrakan

Pada 5 Maret 1958 ia kembali dilantik Soekarno untuk menjadi Gubernur Riau hingga 6 Januari 1960.

Kementerian Sosial RI menerima 20 usulan calon nama yang akan mendapat gelar pahlawan nasional.

Penetapan pahlawan nasional akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan pada 10 November.

Sekretaris Ditjen Pemberdayaan Sosial, Bambang Sugeng mengatakan tidak semua nama baru yang diusulkan pada tahun ini.

“Tahun ini, sudah final ada 20 calon yang diajukan dan tidak semua usulan baru melainkan ada beberapa yang pernah diusulkan tahun sebelumnya yang belum ditetapkan oleh Presiden menjadi pahlawan nasional," ujar Bambang melalui keterangan tertulis, Kamis (5/11).

Pada 19 Oktober 2020 lalu, sudah dilaksanakan sidang dewan gelar yang dihadiri oleh TP2GP dan Kemensos RI untuk selanjutnya dewan gelar yang menyampaikan kepada Presiden RI.

“Bagi calon pahlawan yang ditolak bisa diusulkan lagi, tetapi harus memulai dari awal prosesnya mulai dari masyarakat melalui pemerintah daerah kabupaten/kota Tim Peneliti, Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD) harus ada rekomedasi gubernur ke Kemensos RI," ucap Bambang.

Baca juga: Tiga Pahlawan Nasional dari Kepri, Sultan Mahmud Riayat Syah, Raja Haji Fisabilillah, Raja Ali Haji

Pemberian tanda jasa

Selain pahlawan nasional, Presiden juga akan memberikan tanda jasa dan kehormatan Bintang Mahaputera terhadap sejumlah tokoh, termasuk Gatot Nurmantyo, Susi Pudjiasturi dan Arief Hidayat.

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengatakan penganugerahan Bintang Mahaputera kepada mantan Panglima TNI Jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo tidak berkaitan dengan urusan bungkam membungkam dan tidak berkaitan dengan urusan diskriminasi.

Mahfud menjelaskan hal tersebut menanggapi adanya masyarakat yang menilai penganugerahan Bintang Mahaputera dari pemerintah kepada Gatot merupakan upaya pembungkaman kepada Presidium KAMI tersebut.

Ia menegaskan Gatot berhak atas penghargaan tersebut.

"Bahwa ada macam-macam penilaian ya biasa lah. Kalau nanti Gatot Nurmantyo tidak diberi Bintang, orang curiga, ya kan? Kok tidak diberi karena kritis. Kalau diberi ada yang bilang, wah ini mau membungkam, tidak ada urusan bungkam membungkam. Tidak ada urusan diskriminasi. Ini haknya dia untuk mendapat itu," kata Mahfud.

Mahfud menyebut Gatot akan menerimanya bersamaan dengan sekira 30 orang lainnya termasuk mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri Luar Negeri, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan pada 11 November 2020 mendatang.

"Seharusnya Agustus kemarin sudah diberi, tapi karena terlalu banyak waktu itu, ada yang dari berbagai lembaga, ada tenaga medis, lalu ditunda hingga November ini,” katanya. (*)

Baca juga: Hari Pahlawan 2020, Gubernur Sumut Pertama dan Kapolri Pertama Jadi Pahlawan Nasional