Breaking News:

Reaksi Menaker Ida Fauziyah Soal 5 Gubernur yang Abaikan Surat Edaran UMP 2021

Ida menjelaskan SE Menteri Ketenagakerjaan ini adalah satu petunjuk/guidance kepada pemerintah daerah dalam memutuskan UMP provinsinya.

Editor: Anne Maria
(Dokumentasi Humas Kementerian Ketenagakerjaan)
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah 

Editor: Anne Maria

TRIBUNBATAM.id, JAKARTA – Menteri Ketenagakerjaan ( Menaker), Ida Fauziyah baru saja mengeluarkan Surat Edaran (SE) terkait imbauan agar tidak menaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2021.

Namun imbauan tersebut tidak diikuti oleh seluruh Gubernur di Indonesia.

Setidaknya ada lima Gubernur yang menolak melakukan imbauan tersebut.

Melihat hal tersebut, Ida Fauziyah pun angkat bicara mengenai lima gubernur yang mengabaikan  surat edaran itu.

Kelima gubernur itu yakni Gubernur  Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur DI Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X, Gubernur  Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Gubernur  Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah, serta Gubernur  DKI Jakarta Anies Baswedan.

Ida menjelaskan SE Menteri Ketenagakerjaan ini adalah satu petunjuk/guidance kepada pemerintah daerah dalam memutuskan UMP provinsinya.

Baca juga: Menaker Ida Fauziyah Minta UMP 2021 Sama dengan UMP 2020, Terbitkan Surat Edaran

Baca juga: Termasuk Kepri, Menaker Ida Fauziyah Sebut 18 Provinsi Sepakat Upah Minimum 2021 Tidak Naik

Baca juga: Jokowi Beri Menaker Ida Fauziyah Tugas Berat, Segera Rumuskan PP UU Cipta Kerja

“Kami mengeluarkan SE ini setelah kami melakukan kajian mendalam bersama-sama di Dewan Pengupahan Nasional,” ujar Ida dalam keterangannya, Jumat (7/11/2020).

Adapun prinsipnya SE itu adalah bagaimana perlindungan upah itu bisa diberikan pihaknya agar keberlangsungan usaha juga tetap berjalan.

“Langkah yang kami ambil adalah harus dipahami bahwa perlindungan upahnya tidak turun dibandingkan dengan upah tahun 2020,” ujarnya.

Karena SE tersebut bentuknya petunjuk, Ida yakin provinsi yang menetapkan upah minimum sudah memperhitungkan dengan matang bagaimana kondisi ketenagakerjaan.

Termasuk telah memastikan keberlangsungan usaha dan perlindungan pengupahan bagi pekerja di provinsi tersebut.

Baca juga: Kemenaker Pangkas Penerima BLT Subsidi Gaji Rp 600 Ribu Termin Kedua, Rekomendasi KPK Ini Alasannya!

Baca juga: KABAR GEMBIRA! Awal November 2020, BLT Subsidi Gaji Rp 600 Ribu Gelombang 2 Cair

Baca juga: Segera Nantikan! BLT Subsidi Gaji Karyawan Gelombang 2 Segera Ditransfer, Catat Jadwalnya!

“Masing-masing Gubernur sudah memikirkan dengan baik kondisi tersebut,” jelasnya.

“Jadi saya percaya para Gubernur sudah menghitung dengan baik,” lanjutnya.

Dengan alasan itu, pihaknya tak ambil masalah bagi gubernur yang tetap menaikan UMP.

“Jadi UMP itu yang menetapkan adalah Gubernur, kami hanya memberikan guidance untuk membantu Gubernur mengambil keputusan menetapkan UMP ini,” ujarnya.(*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Menaker Angkat Suara Soal 5 Gubernur yang Abaikan Surat Edaran UMP 2021
Penulis: Larasati Dyah Utami

Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved